Jakarta – Wakil ketua badan masyarakat DPR RI Adian Napitupulu meminta pemerintah, baik kementerian keuangan maupun kementrian perdagangan, agar tidak melakukan penindakan terhadap praktik bisnis Thrifting alias Barang-barang ilegal yang dimasukan ke Indonesia, sebelum memastikan solusi bagi pelaku usaha.
Wakil ketua umum DPP KNPI sekaligus ketua umum Pasukan Pro Bowo (PASPROBO) menilai pernyataannya Adian Napitupulu Tidak Beretika dan tidak mencerminkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baik. Menurut Chaniago, sebagai Anggota DPR RI Adian Napitupulu sewajibnya konsisten dan konsekuen menjalankan nilai-nilai konstitusionalitas bernegara, karena menurutnya Thrifing atau Barang Ilegal merupakan bentuk kejahatan terselubung dan sangat merugikan kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara, apapun alasannya Adian Napitupulu sebagaimana pernyataannya.
Chaniago mengingatkan, bahwa anggota DPR RI Adian Napitupulu sewajibnya menyampaikan pernyataan solutif terhadap apapun permasalahan kebangsaan yang tidak kemudian bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Sehingga apapun yang menjadi dorongan DPR RI terhadap apapun masalah, tidak kemudian melahirkan masalah lain yang merugikan rakyat, bangsa dan negara.
“Kami menilai sikap dan tindakan Menteri Keuangan Purbaya sangat tepat berdasarkan nilai-nilai konstitusionalitas bernegara, dan kerja keras Menkeu Purbaya guna menindak tegas para pelaku importir barang-barang ilegal atau Thrifting tentunya sejalan dengan komitmennya Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam memerangi praktek kolusi korupsi dan nepotisme di Indonesia, dengan demikian menurut kami, seharusnya seluruh rakyat Indonesia mendukung upaya Menkeu Purbaya demi memastikan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia” harap pemimpin pemuda Indonesia Saiful Chaniago.
“Kemudian, kami menghimbau kepada para pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) agar memaklumi ikhtiar terbaik yang sedang dijalankan oleh Menkeu Purbaya atas perintahnya Presiden Indonesia Prabowo Subianto, oleh karenanya kami meminta kepada para pelaku UMKM untuk memulai usahanya dengan cara yang lebih baik dan cara yang tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia” tutup Waketum DPP KNPI Saiful Chaniago.
