*PEMPROV SUMBAR DUKUNG PROGRAM KLINIK UMKM MINANG BANGKIT UNTUK PEMULIHAN EKONOMI*

Editor: TEUKU HUSAINI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan dukungan penuh terhadap program Klinik UMKM Minang Bangkit yang diinisiasi oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia sebagai langkah strategis mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana hidrometeorologi. Program ini dirancang sebagai respon nyata terhadap dampak serius bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumbar, terutama terhadap pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam Rapat Koordinasi Klinik UMKM Bangkit Pascabencana secara daring dari Istana Gubernuran, Rabu (21/1/2026), menegaskan bahwa inisiatif tersebut sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk kembali bangkit dari keterpurukan ekonomi. Menurutnya, program ini akan memberikan manfaat konkret bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. “Insyaallah, program ini akan berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM Sumbar,” ujar Mahyeldi.
Dalam kesempatan sama, Mahyeldi mengimbau seluruh pelaku UMKM yang terdampak bencana untuk segera melakukan pendataan melalui Klinik UMKM sebagai langkah awal pemulihan usaha. Ia mengajak masyarakat Minangkabau untuk bersama-sama membangun kembali usaha mereka dan menghidupkan kembali ekonomi nagari, serta menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau selalu mampu bangkit dari setiap cobaan. Pemprov berharap Klinik UMKM Minang Bangkit tidak hanya menjadi ruang konsultasi, tetapi menjadi pusat kebangkitan ekonomi rakyat, dengan UMKM yang lebih kuat, siap, dan berdaya saing tinggi.
Program Klinik UMKM Minang Bangkit menyediakan tiga layanan utama yang disusun untuk menjawab kebutuhan mendesak pelaku usaha. Layanan pertama adalah pembiayaan, yang membuka akses modal usaha baru serta membantu pelaku UMKM dalam memperoleh pembiayaan yang tepat melalui koordinasi dengan berbagai mitra strategis. Kedua, layanan belanja produk lokal, yang mendorong pembelian dan pemasaran produk usaha UMKM sehingga permintaan atas produk lokal kembali bergerak. Ketiga, layanan produksi, yang difokuskan pada pemulihan fasilitas produksi, peningkatan kapasitas produksi, serta pendampingan teknis bagi pelaku usaha. Seluruh layanan ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara Pemprov Sumbar, Kementerian UMKM, perbankan, lembaga keuangan non-bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Kementerian UMKM, melalui Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, menyatakan bahwa Klinik UMKM Bangkit diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan sambil mendorong UMKM naik kelas dan menghadapi persaingan pasar yang lebih luas. Program ini juga merupakan bagian dari inventarisasi dan pemetaan UMKM terdampak bencana di wilayah Sumatera yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, sebagai dasar penyusunan bantuan dan pemulihan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih jauh lagi, layanan Klinik UMKM Minang Bangkit tidak hanya memfokuskan pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada pendampingan manajemen usaha, bantuan pemasaran, penguatan digitalisasi dan legalitas usaha, serta peningkatan kapasitas produksi. Pendekatan ini diyakini akan memperkuat struktur UMKM sehingga mereka mampu bertahan dan tumbuh di tengah tantangan yang lebih kompleks di masa depan.
Pemprov Sumbar bersama Kementerian UMKM saat ini juga terus melakukan pemetaan data UMKM yang terdampak bencana secara bertahap. Data yang dikumpulkan akan disinkronkan dengan pemerintah pusat dan perbankan agar program pemulihan benar-benar berjalan tepat sasaran. Hal ini menjadi penting agar bantuan dan layanan yang diberikan melalui Klinik UMKM Minang Bangkit dapat menjangkau pelaku usaha secara efektif dan efisien.
Melalui dukungan penuh ini, Pemprov Sumbar berharap semangat “bangkit bersama” akan terus tumbuh di seluruh lapisan masyarakat. Program Klinik UMKM Minang Bangkit dianggap sebagai upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan bahwa UMKM yang terdampak bencana tidak hanya pulih secara ekonomi, tetapi juga dapat menjadi lebih tangguh dan kompetitif di masa depan.(sinyalgones.com)