R. HAIDAR ALWI, Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, (foto: istimewa/dok.google/ist)
Jakarta, (KESBANG||NEWS) — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan kepemimpinan Polri di bawah Presiden Prabowo dengan capaian yang dapat diperiksa lewat data penindakan, realisasi program, produk hukum, dan survei independen. Bukti paling kuat terlihat pada pemberantasan narkoba dan judi online, dukungan ketahanan pangan, pembangunan jembatan desa, penanganan bencana, perlindungan pekerja, pengesahan UU Polri yang baru, dan kenaikan kepercayaan publik.
Berikut inventaris berdasarkan sumber yang tersedia sampai 28 September 2026, dari masa pemerintahan sejak 20 Oktober 2024.
A. Narkoba, Judi Online, Penyelundupan, dan Terorisme
1. Desk khusus dibentuk sejak awal pemerintahan. Desk pemberantasan narkoba dan judi online dibentuk sejak 4 November 2024. Hingga 11 Desember 2024, desk narkoba mengungkap 3.608 kasus dengan 3.965 tersangka dan barang bukti Rp2,88 triliun. Arahan Presiden dijawab dengan struktur kerja dalam hitungan pekan.
2. Penindakan narkoba berskala besar (posisi 1 Juli 2026). Sepanjang Januari–Juni 2026 Polri mengungkap 24.837 perkara dengan 32.792 tersangka. Barang buktinya 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763 ribu ekstasi, dan 59,2 juta obat keras, senilai Rp10,4 triliun. Pembaruan September: Bareskrim menyita 47,5 kilogram sabu asal Malaysia senilai sekitar Rp132,7 miliar di perairan Rokan Hilir, menangkap dua kurir dengan 21,2 kilogram sabu dan 25.607 ekstasi senilai Rp70,25 miliar di Pekanbaru, dan dalam tiga pengungkapan di Riau menyita lebih dari 97 kilogram sabu. Ini capaian penindakan, belum otomatis berarti peredaran menurun.
3. Pendekatan pembinaan mengikuti penindakan. Polri mentransformasi 148 kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba (posisi 1 Juli 2026).
4. Klaim “89 juta jiwa terselamatkan”. Kapolri menyatakan pengungkapan tersebut menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya narkoba. Ini estimasi yang dihitung dari barang bukti, bukan jumlah individu yang terverifikasi.
5. Judi online dibongkar dan diblokir. Menurut pidato Kapolri pada 1 Juli 2026, Polri mengungkap 718 kasus judi online dengan 1.164 tersangka, menyita barang bukti Rp1,75 triliun, dan memblokir 278 ribu situs atau konten bersama Komdigi. Polri juga mengaktifkan kembali Satgas Anti-Mafia Bola selama Piala Dunia 2026, bekerja sama dengan Komdigi dan PPATK. Pembaruan 3 September 2026: Bareskrim mengungkap tiga perkara baru, termasuk d46y jaringan 1xbet, ij8keren, dan empire88 dengan transaksi sekitar Rp1,03 triliun lewat satu penyedia pembayaran dan Rp51,99 miliar dana dibekukan. Di luar kepolisian, Komdigi mencatat 3.981.834 pemutusan akses sejak 20 Oktober 2024.
6. Sindikat judi online internasional di Hayam Wuruk terbongkar. Jaringan ini melibatkan 322 WNA yang mengelola 145 domain. Bareskrim menetapkan 287 WNA dan empat WNI sebagai tersangka.
7. Kebocoran penerimaan negara ditekan (posisi 1 Juli 2026). Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara bersama Ditjen Pajak dan Bea Cukai menggagalkan ekspor ilegal 87 kontainer fatty matter dan POME. Satgas Gakkum Penyelundupan mengungkap 47 perkara dengan 24 tersangka, termasuk penyelundupan 28 ton timah ke Malaysia. Kapolri juga melaporkan penyelamatan Rp756 miliar dari 464 kasus migas sepanjang 2026.
8. Nihil serangan teror sejak 2023. Polri mempertahankan status zero terrorist attack sejak 2023 lewat pendekatan lunak dan keras, serta memberi penanganan khusus kepada 137 anak terpapar radikalisme dan 130 anak terpapar kekerasan. Presiden Prabowo menyebut nol insiden terorisme sebagai prestasi yang perlu dihargai.
B. Ketahanan Pangan dan Gizi
9. Panen jagung 5,7 juta ton. Polri mencatat panen raya jagung 5,7 juta ton sejak 2025 hingga kuartal II 2026 (posisi 1 Juli 2026), dengan potensi lahan 1,37 juta hektare bersama Kementan dan 30.548 kelompok tani binaan. Program berlanjut pada kuartal III: pada September 2026 Polda Jatim memanen 20 hektare jagung varietas Bhayangkara di Banyuwangi dengan estimasi produktivitas 8–10 ton per hektare.
10. Panen serentak kuartal II 2026. Panen dilakukan di lahan 189.760 hektare dengan potensi hasil sekitar 1,23 juta ton. Angka ini “potensi”, belum realisasi tercatat. Sebagai contoh realisasi daerah, Polres Indramayu melaporkan hasil 437,226 ton dari lahan 64,5 hektare sepanjang Januari–September 2026.
11. Komoditas lain ikut dikembangkan. Polri memfasilitasi petani Sembalun, Lombok Timur, mengembangkan bawang putih di lahan 948 hektare dengan hasil 18.960 ton.
12. Gudang ketahanan pangan dibangun. Pada 16 Mei 2026 dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri. Dalam pidato HUT Bhayangkara, Kapolri menyebut Polri membangun 29 gudang ketahanan pangan.
13. Dapur Makan Bergizi Gratis Polri (posisi Juni 2026). Hingga Juni 2026, 1.415 SPPG telah dibangun: 828 beroperasi, 227 memasuki tahap operasional, dan 360 masih dibangun, dengan target 1.500 pada akhir 2026. Presiden memimpin peluncuran operasional 166 SPPG Polri. Belum ada pembaruan angka nasional yang dipublikasikan setelah Juni.
14. Rantai pasok pangan melibatkan UMKM. Polri membangun ekosistem rantai pasok yang melibatkan 12.420 UMKM, kelompok tani, peternak, nelayan, dan koperasi, dengan fasilitas seperti greenhouse, kolam ikan bioflok, budidaya sapi, kambing, ayam, dan gudang sentral. Dapur SPPG Polri dilengkapi filter air, RO, UV, steamer, dan test kit, dan Kapolri menyatakan SPPG Polri mempertahankan zero accident (pernyataan pidato 1 Juli 2026).
C. Infrastruktur, Bencana, dan Kehadiran di Desa
15. Jembatan Merah Putih Presisi (posisi 13 Agustus 2026). Polri membangun dan merevitalisasi 895 jembatan swadaya di 30 Polda. Sebanyak 874 sudah selesai, 17 masih dibangun, dan empat masih direncanakan. Yang rampung panjang totalnya 19,2 kilometer, menghubungkan 1.314 desa, dan bermanfaat bagi 2 juta orang. Ini lompatan dari posisi 1 Juli 2026, ketika 711 dari 775 jembatan telah selesai.
16. Pemulihan infrastruktur di wilayah bencana Sumatera. Polri membangun 47 jembatan, termasuk enam jembatan Bailey, serta 351 sumur bor dan 300 unit hunian tetap (posisi 1 Juli 2026). Polri ikut terlibat bersama BNPB dan Kementerian PKP dalam pembangunan huntap korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
17. Operasi kemanusiaan bencana Sumatera. Polri mengerahkan 4.106 personel untuk mendistribusikan logistik, mengoperasikan ratusan alat berat, dan memberi layanan kesehatan bagi puluhan ribu korban. Personel juga mencari korban dengan anjing pelacak K9 serta mengevakuasi dan mengidentifikasi 1.146 jenazah.
D. Pelayanan dan Keselamatan Publik
18. Operasi Ketupat 2026. Kapolri melaporkan kecelakaan turun 5,3 persen dan fatalitas turun 30,4 persen. Sebanyak 85,3 persen pemudik menyatakan puas, dan perputaran uang selama mudik mencapai Rp161,8 triliun.
E. Perlindungan Pekerja, Perempuan, dan Anak
19. Desk Ketenagakerjaan membantu ribuan buruh (posisi Agustus 2026). Sejak 2025 hingga Agustus 2026, Desk Ketenagakerjaan Polri memfasilitasi 4.236 pekerja terdampak PHK untuk kembali bekerja dan menangani 358 perkara ketenagakerjaan. Kapolri menyampaikan capaian ini pada 14 September 2026 di Sukabumi. Ia juga menyatakan Polri memperoleh penghargaan dari International Trade Union Confederation, dan kalangan buruh mendorong agar desk ini masuk dalam revisi RUU Ketenagakerjaan.
20. Direktorat PPA-PPO diperluas. Pada 21 Januari 2026 Kapolri meluncurkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang di 11 Polda dan 22 Polres. Direktorat ini sebagian besar diawaki polisi wanita agar penanganan lebih responsif bagi korban, dan menangani kasus besar seperti dugaan kekerasan terhadap 110 anak di sebuah daycare dengan 13 tersangka.
F. Kepercayaan Publik dan Akuntabilitas
21. Kepercayaan publik pulih dan naik. Litbang Kompas mencatat kepercayaan publik 76,2 persen pada Oktober 2025, pulih setelah menurun pasca-kerusuhan Agustus 2025. Pada survei 9–18 April 2026 (1.200 responden tatap muka di 38 provinsi, margin of error 2,83 persen), angkanya naik ke 82,4 persen, dan citra positif naik dari 64,4 ke 71,5 persen.
22. Kualitas layanan membaik. Kepuasan terhadap layanan naik dari 65,3 ke 67,6 persen. Skor profesionalitas naik dari 7,76 ke 8,37, dan 80,6 persen responden menilai kinerja Polri makin baik.
23. Kepercayaan tertinggi di antara lembaga penegak hukum. Litbang Kompas menyebut tingkat kepercayaan terhadap Polri melampaui Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan KPK.
24. Sanksi terhadap oknum diketahui publik. Sebanyak 94,3 persen responden mengetahui sanksi tegas atas penembakan tanpa prosedur, 88,6 persen untuk kasus kekerasan, dan 80,3 persen untuk penyelundupan narkoba.
25. Reformasi berbuah UU Polri yang baru. Presiden melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri pada 7 November 2025 dan menerima laporannya pada 5 Mei 2026, dan Kapolri menyatakan segera menindaklanjuti. Pada 9 Juni 2026 rapat paripurna DPR menyetujui perubahan ketiga UU Kepolisian dengan delapan substansi reformasi, antara lain penguatan pengawasan dan keterbukaan, jaminan netralitas dan profesionalitas, pengaturan penugasan anggota di luar institusi, batas usia pensiun, dan penguatan Kompolnas. Pembahasannya menerima lebih dari 120 masukan tertulis dari berbagai kalangan.
26. Merangkul ulama dan pesantren. Ngaji Kebangsaan bersama Gus Baha pada 26 September 2026 dihadiri 700 peserta langsung, termasuk 300 santri, dan 41.449 peserta virtual. Peserta virtual datang dari 36 Polda dan 517 Polres.
Beberapa klaim belum layak dimasukkan sebagai keberhasilan akhir. Angka penindakan berasal dari laporan Polri sendiri. Jumlah kasus yang naik menunjukkan kerja penegakan hukum, tetapi dampaknya terhadap turunnya peredaran narkoba dan judi online harus diuji lewat data independen. Buruh yang “kembali bekerja” melalui desk perlu dilihat lagi dari sisi kelayakan upah dan kepastian kerjanya. Program jagung dan dapur MBG Polri baru dapat disebut berhasil bila produksi terealisasi, petani sejahtera, dan makanan aman. Karena itu pengamat pertanian mempertanyakan apakah tugas tambahan ini tepat dibebankan pada jajaran kepolisian dari polda hingga polsek.
Kepercayaan publik juga masih diiringi catatan. Responden survei masih menemukan pelanggaran oknum berupa arogansi (23,0 persen) dan pungutan liar (19,5 persen). Kasus terbaru datang dari Makassar: seorang pemuda berusia 19 tahun tewas diduga akibat luka tembak saat polisi membubarkan tawuran pada 27 September 2026. Lima anggota Polsek Tallo diperiksa Propam, dan hingga kini belum ada kesimpulan asal lukanya. Tuntutan reformasi menguat setelah gelombang demonstrasi Agustus–September 2025 yang berujung korban jiwa. UU Polri yang baru pun tidak lepas dari kritik: koalisi masyarakat sipil yang dipimpin YLBHI menolak pengesahannya, dan sebagian pengamat menilai rekomendasi komisi masih bergerak di jalur reformasi moderat, lebih menata tata kelola ketimbang struktur kekuasaan.
Kapolri patut memperoleh pengakuan atas capaian yang terbukti, dengan ukuran keberhasilan yang tetap bertumpu pada manfaat nyata dan berkelanjutan bagi rakyat.(Red)
