Oleh: Heru Subagia
Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM
Kondisi politik Indonesia saat ini sangat keras dan pedas. Pertunjukan drama politik yang menyakitkan penuh drama , menguatkan tanda tanya besar, sejauh mana hubungan politik saat ini antara Prabowo dan Jokowi?
Seperti diketahui pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana. Level sekelas menteri saja tidak ada komunikasi sebelum dilakukan reshuffle Kabinet Merah Putih.
Anehnya dan ajaib, Budi Arie mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait pencopotan jabatan sebagai Menteri Koperasi. Justru baru mengetahui hal itu setelah menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR pada Senin (8/9/2025) kemarin, pada pukul 14.30 WIB.
Pembunuhan Politik
Hengkangnya Budi Arie dari jabatan menteri menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo. Budi Arie dibunuh sadis oleh kekuatan politik pengaruh Prabowo Subianto.
Ketika Budi Arie termasuk menteri yang sangat agresif baik dalam propaganda dan juga merencanakan sekaligus mengusulkan anggaran jumbo bagi kementeriannya Baru jaman Budi Arie anggaran dari ratusan milyar membumbung jauh ke angka puluhan triliun. Uniknya Budi Arie sebelum lengser masih juga berjuang memperebutkan tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.
Terdeteksi Dini
Budi Arie sedang melakukan manuver tes ombak bagi keseriusan Prabowo untuk memajukan ekonomi koperasi sebagai cara menuju kesejahteraan rakyat berbasis pedesaan. Munculnya Koperasi Desa Merah Putih adalah bukti nyata ikhtiar dan keseriusannya Prabowo- membangun ekonomi Koperasi Indonesia.
Namun, pada akhirnya kecurigaan itu muncul, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.
Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa.
Koperasi dan Infrastruktur Politik
Suatu ketika Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memamerkan bahwa 80.560 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sudah terbentuk per pagi ini, Rabu (9/7/2025). Budi Arie juga menunjukkan jaringan koperasi beberapa provinsi yang sudah terbentuk. Kopdes Merah Putih sudah 100 persen terbentuk. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat Menteri Koperasi dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang kemungkinan besar akan berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sepertinya akan mempertahankan sebagai sayap relawan bukan perwujudannya bermetamorfosis menjadi parpol namun secara psikologis dan ideologi akan lebih condong menjatuhkan pilihannya ke PSI.
Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Bayangkan, Koperasi Desa terbentuknya di seluruh Desa Indonesia hampir 80 ribu tersebar. Lebuh gila lagi, Kopdes akan menggulirkan aktivitas bisnisnya dengan kapitalisasi / perputaran uang negara hingga Rp 400 Triliun.
Dengan demikian Koperasi Desa itu posisinya politik ketimbang sebagai entitas bisnis yang kayak dijalankan. Karenanya Reshuffle di Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie.
Berakhirnya Kekuatan Relawan
Keputusan yang diambil oleh Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi. Realita politik yang kejam namun strategis bagi kekuatan politik Prabowo.
Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk.
Image negatif dan proses hukum yang sedang menimpa para petinggi relawan Jokowi seperti kasus judi online yang menjerat nama Budi Arie serta proses hukum yang membayangi relawan lain, Silfester Matutina. Baginya, hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal sosial dan politik relawan Jokowi perlahan luntur dengan sendirinya.
.
Pentolan Relawan Mati Kutu
Karenanya jika seandainya Budi Arie diteruskan untuk diadili pada kasus Judol, bisa dikatakan bahwa relawan militan Jokowi harus mengakhiri kejayaannya.
Ini didukung juga bagaimana Silfester sebagai bagian dari relawan Jokowi, juga sedang mengalami proses hukum. Artinya sayap relawan Jokowi memang sengaja diambrukkan oleh kekuatan Prabowo dan afiliasinya.
Jika Budi Arie benar-benar dipenjara sementara Silfester terus diburu, maka Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali mengakhiri sepak terjang relawannya. Dengan kemungkinan Budi Arie dijebloskan ke penjara, Silfester sedang diburu, otomatis mau tidak mau Jokowi harus mengakhiri sayap-sayap relawannya.
Bentuk Tim Pemenangan Gibran Presiden
Karena itu langkah strategis menegaskan bahwa Jokowi sebaiknya mengalihkan seluruh fokus politiknya kepada putra sulungnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, untuk menatap Pilpres 2029.
Saatnya keberanian Jokowi mendominasi peta politik harusnya sudah digeser. Dan jika terus meneruskan eksistensinya dengan membangun relawan baru tentu ini sudah tidak ada waktu.
Disarankan, Jokowi betul-betul mengarahkan ke putra sulungnya, Gibran Rakabuming. Nama besar Relawan-Relawan Jokowi sedang terpuruk dan karenanya Organisasi tersebut dan para elitenya harus digeser atau bahkan ditinggalkan.
Sandera dan Bargaining Politik
Hanya dengan strategi tersebut Gibran bisa diperkuat sebagai kandidat utama di Pilpres 2029-2034 mendatang. Gibran akan menjadi magnet bersama berbagai elemen baik para pendukung Jokowi dan juga para militan Gibran sendiri.
Keputusan politik yang saat ini harus disiapkan, Jokowi mestinya tidak lagi membangun image relawan Jokowi lagi, tapi tentu harus mensupport Gibran sepenuhnya dalam konteks berpikir Pilpres 2029 nanti.
Dengan adanya dukungan relawan maka akan memastikan Gibran mempunyai infrastruktur riil, organik dan akan menjadi sandra politik dan senjata bargaining politik baik secara pribadi atau posisinya sebagai wakil presiden saat ini. Prabowo juga akan berfikir logis dan strategis, untuk menganulir berbagai desakan menurunkan atau lengserkan Gibran dari Kursi Wakil Presiden. (red)
