kesbangnews.com – Opini sejumlah pengusaha yang menyebutkan daya beli masyarakat saat ini menurun bukan tanpa dasar. Keluhan tentang sepinya transaksi di sektor makanan, minuman, dan ritel modern serta perhotelan wisata telah menjadi sinyal serius bagi arah perekonomian domestik. Meski secara makro pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terjaga, geliat konsumsi rumah tangga—yang selama ini menjadi penopang utama PDB—tampak mulai melambat.
Fenomena ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap pendapatan riil masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah. Pergeseran pola konsumsi dari produk siap saji ke kebutuhan rumah tangga dasar menjadi cermin bahwa sebagian besar masyarakat tengah menahan pengeluaran. Artinya, ekonomi rakyat membutuhkan penguatan yang nyata, bukan sekadar stabilitas statistik di atas kertas.
Indikasi Pelemahan Daya Beli
Beberapa indikator ekonomi memberikan gambaran objektif mengenai kondisi daya beli masyarakat saat ini:
1. Pernyataan Pelaku Usaha
Sejumlah pelaku industri makanan, minuman, dan manufaktur mengeluhkan turunnya penjualan. Pergeseran konsumsi masyarakat dari makanan siap saji ke produk rumahan mencerminkan kecenderungan berhemat di tengah tekanan harga.
2. Deflasi dan Perlambatan Permintaan
Periode deflasi yang dialami beberapa waktu lalu, meski terlihat positif di permukaan, justru menandakan turunnya permintaan barang dan jasa. Deflasi yang berkepanjangan biasanya menjadi pertanda menurunnya kemampuan beli masyarakat.
3. PMI Manufaktur di Zona Kontraksi
Ketika Purchasing Managers’ Index (PMI) turun di bawah angka 50, hal itu menunjukkan kontraksi industri. Produksi menurun karena permintaan melemah, sementara stok barang menumpuk.
4. Pendapatan Riil yang Tertekan
Kenaikan harga barang kebutuhan pokok tanpa diimbangi peningkatan pendapatan riil menyebabkan masyarakat kehilangan sebagian kemampuan konsumsinya.
Indikasi Pertumbuhan dan Upaya Pemerintah
Di sisi lain, beberapa data makro masih menunjukkan tren positif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih tumbuh secara nominal, pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen, dan berbagai program bantuan sosial tetap berjalan.
Namun, peningkatan tersebut lebih banyak bersifat top-line (angka makro), bukan bottom-up (daya beli mikro). Artinya, sekalipun PDB meningkat, kesejahteraan di tingkat rumah tangga tidak selalu ikut naik. Maka dari itu, strategi kebijakan publik perlu diarahkan untuk menumbuhkan daya beli riil secara berkelanjutan.
Solusi untuk Meningkatkan Daya Beli
Menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan jangka pendek (penopang konsumsi) dengan kebijakan struktural jangka panjang (peningkat pendapatan).
1. Peningkatan Pendapatan Riil
Lapangan Kerja Berkualitas
Pemerintah harus mendorong investasi padat karya, baik di sektor industri maupun jasa produktif, agar semakin banyak masyarakat memiliki penghasilan tetap.
Insentif bagi UMKM
Dukungan pembiayaan, pelatihan, dan akses pasar bagi UMKM adalah kunci memperluas basis ekonomi rakyat. UMKM yang kuat akan menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat daya beli lokal.
Peningkatan Kualitas SDM
Program pelatihan vokasi dan sertifikasi keterampilan perlu diperluas agar angkatan kerja lebih produktif dan memiliki daya tawar upah yang lebih baik.
Reformasi Upah Minimum
Kebijakan pengupahan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha. Upah yang naik sejalan dengan inflasi akan menjaga kekuatan beli masyarakat.
2. Stabilisasi Harga dan Biaya Hidup
Kontrol Harga Pangan
Pemerintah pusat bersama stakehokder BUMN dan Pemerintah daerah harus memastikan pasokan bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan cabai tetap stabil. Inflasi pangan adalah musuh utama daya beli.
Mengurangi inflasi dan strategi Pemerintah Pusat maupun Daerah menekan biaya logistik dapat dicapai melalui efisiensi rantai pasok, perbaikan infrastruktur, dan implementasi teknologi, yang pada akhirnya dapat menekan biaya produksi serta distribusi barang. Pembangunan infrastruktur yang baik , Memberikan insentif subsidi BBM dan tarif tol bagi industri transportasi logistik. dan kelancaran distribusi sangat krusial untuk menurunkan biaya logistik secara keseluruhan, yang merupakan salah satu faktor penting dalam mengendalikan inflasi. Akan tetapi Para transporter wajib memperhatikan kelayakan kendaraan dan kesejahteraan sopir karena keduanya merupakan faktor krusial bagi keselamatan, efisiensi operasional, dan keberlanjutan bisnis.
Kebijakan Moneter yang Seimbang
Bank Indonesia perlu menjaga agar suku bunga dan jumlah uang beredar tetap mendukung pertumbuhan, tanpa mengorbankan stabilitas harga.
3. Kebijakan Fiskal Tepat Sasaran
Bantuan Sosial dan Subsidi Produktif
Bansos dan subsidi harus menyasar kelompok rentan, dengan basis data sosial yang terintegrasi, agar efektif dan tepat sasaran.
Relaksasi Pajak bagi Kelas Menengah Bawah
Pemerintah dapat mempertimbangkan penghapusan atau pengurangan pajak untuk masyarakat menengah bawah agar penghasilan mereka tidak tergerus.
Peran Pemerintah: Regulator, Stabilisator, dan Fasilitator
Dalam konteks melemahnya daya beli, peran pemerintah menjadi tiga lapis:
Peran Pemerintah Fokus Kebijakan Implementasi Konkret
Regulator Menjaga iklim usaha dan upah Deregulasi investasi, perbaikan birokrasi, dan penetapan upah minimum yang adil
Stabilisator Mengendalikan harga dan inflasi Operasi pasar, pengendalian pasokan pangan, dan sinergi dengan Bank Indonesia
Fasilitator Meningkatkan kesejahteraan rakyat Program padat karya, subsidi produktif, dan peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan
Kebijakan Publik Pro-Publik: Jalan Pemerintahan Prabowo
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempuh pendekatan pro-publik dalam menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan. Pendekatan ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama kebijakan, bukan sekadar penerima manfaat.
Gerakan Ekonomi Rakyat :
Kebijakan Publik Tujuan Utama Contoh Program
1. Memberi Modal kepada Rakyat Mendorong wirausaha baru dan kemandirian ekonomi lokal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat permodalan dan distribusi kebutuhan bersubsidi
2. Mencetak Lapangan Pekerjaan Menyerap tenaga kerja secara masif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan UMKM dan koperasi sebagai pemasok
3. Insentif Pajak untuk Rakyat Kecil Meningkatkan pendapatan riil masyarakat Penghapusan pajak pada barang pokok atau pendapatan rendah
Dengan prinsip ini, negara bertindak sebagai investor sosial yang menyalurkan anggaran publik langsung kepada rakyat, menciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal.
Teori Birokrasi dan Pembangunan Politik
Dalam pelaksanaan kebijakan publik, birokrasi menjadi instrumen utama negara. Terdapat dua mazhab penting yang saling melengkapi:
1. Mazhab Pelayanan Publik (Birokrasi untuk Melayani)
Birokrasi berfungsi menjamin rakyat menikmati “kue anggaran” dalam bentuk program nyata. Setiap kebijakan harus disertai anggaran yang memadai dan tepat sasaran. Digitalisasi birokrasi menjadi alat penting agar pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien.
2. Mazhab Kekuasaan (Birokrasi sebagai Alat Kekuasaan)
Birokrasi juga harus memiliki kekuatan dan loyalitas agar mampu menjalankan program besar secara disiplin dan cepat. Aparatur yang taat, profesional, dan solid diperlukan untuk memastikan kebijakan publik berjalan efektif.
Kedua mazhab ini tidak bertentangan. Justru, keduanya saling menopang dalam membangun birokrasi yang tangguh dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Kedua mazhab itu satu sama lain saling melengkapi dan dibutuhkan sesuai dengan dinamikanya.
PEMBANGUNAN POLITIK :
*Visi Ekonomi dan pembangunan sang Presiden NKRI* :
*Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi
Birokrasi satu elemen dalam penyelenggaraan pemerintahan . Didalam teori birokrasi ada 2 mazhab.
Sedangkan didalam penyelenggaraan pemerintahaan itu harus ada pembangunan politik bagimana instusi politik itu bekerja. Sehingga pembangunan politiknya kokoh
Karena pondasi dasar adalah pembangunan politik persyarat sebagai pembangunan ekonomi.
Pembangunan Politik sebagai Pondasi Dasar dalam Pembangunan Ekonomi. Yakni Pembangunan Politik Sebagai Prasyarat Pembangunan Ekonomi.
Pembangunan ekonomi tidak dapat berdiri tanpa fondasi politik yang stabil dan berfungsi. Institusi politik yang kuat—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—harus bersinergi dalam mengawal agenda pemerataan ekonomi nasional.
Konsep pembangunan politik yang mendesak dan relevan untuk diimplementasikan adalah stabilitas politik, modernisasi politik, dan pembinaan demokrasi.
Dengan menerapkan konsep-konsep ini, Prabowo diharapkan dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, menjadikan Prabowonomic sebagai kebijakan ekonomi yang berhasil memperkuat posisi Indonesia tumbuh kepercayaan dari dunia internasional dan pasar apa yang pernah dilakukan pendahulunya Presiden Bj Habibie membawa perubahan siginifikan pencapaian penguatan rupiah terhadap dolar dari Rp.16.800 ( 1 juni 1998 ) dan pernah menyentuh level terkuatnya menjadi Rp.6.550 28 juni 1999 dan di akhir masa jabatanya menjadi Rp 7.385 (20 Oktober 1999 ) Pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan B.J. Habibie ditandai dengan pemulihan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang keluar dari minus (-13,13% di 1998) menjadi positif (+0,79% di 1999), Begitu pun dengan tingkat kemiskinan jadi 23,4 persen pada 1999, menurun dari 1998 yang mencapai 24,2 persen. Ketimpangan atau gini ratio pada 1998-1999 sebesar 0,3.
*Trilogi & Caturlogi Pembangunan*
Trilogi pembangunan yang dipopulerkan oleh Era Soeharto atau Soemitronomic mencakup:
1.Stabilitas nasional yang dinamis
2.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
3.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
Namun, trilogi ini belum mencakup aspek demokrasi dan partisipasi publik. Oleh karena itu, Penulis Tody Ardiansyah Prabu, S.H mengusulkan melengkapi Teori Pembangunan kepada Bp.Prabowo Subianto Sebagai Presiden RI yakni Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan arah Kebijakan Peta Jalan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 sebaiknya Melakukan Caturlogi Pembangunan yang mencakup partisipasi publik dan demokrasi diusulkan sebagai tambahan, yaitu:
1.Stabilitas nasional yang dinamis
2.Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
3.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
4.Partisipasi publik dan Demokratisasi
Presiden Prabowo menegaskan bahwa arah kebijakan negara harus berorientasi pada rakyat miskin dan menengah. Melalui Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis, pemerintah berupaya memutus rantai kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi berbasis rakyat.
Kekuatan ekonomi Indonesia sejatinya bertumpu pada daya beli rakyatnya. Ketika rakyat memiliki penghasilan yang cukup, lapangan kerja yang luas, dan harga yang stabil, maka ekonomi akan bergerak dari bawah ke atas.
Pendekatan pro-publik yang diusung pemerintahan Prabowo bukan sekadar retorika, tetapi strategi nyata untuk memastikan rakyat menjadi pusat dari setiap kebijakan. Karena pada akhirnya, kekuatan bangsa terletak pada kesejahteraan rakyatnya.
Rakyat Indonesia Unggul
TAP – Tody Ardiansyah Prabu, S.H
Ketua Umum Rakyat Indonesia Unggul / Ketum Komunitas Jabar Unggul –
Waketum DPP FABEM – SM ( Forum Alumni Badan Esekutif Mahasiswa – Senat Mahasiswa )
– Pendiri KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia )
– Advokat Peradi RBA / Praktisi Hukum Bisnis Alumni Univ Trisakti
