Sidikalang — Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Dairi mendesak Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Dairi, Pahlawan Nasution, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kecamatan Batang Beruh, Sidikalang.
Mahasiswa menilai proses pembangunan dan operasional dapur MBG tersebut diduga tidak sesuai dengan standar dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Selain mendapat penolakan dari masyarakat sekitar karena dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga, mahasiswa juga mengaku telah menerima surat keberatan resmi dari warga di sekitar lokasi dapur.
Lebih lanjut, mahasiswa mengungkapkan bahwa ukuran dan kondisi lokasi dapur MBG dinilai tidak sesuai dengan SOP pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis, baik dari sisi kelayakan ruang, kebersihan, hingga aspek keselamatan pangan.
Mahasiswa juga menyoroti pengelolaan sampah sisa makanan dari aktivitas dapur MBG yang dinilai belum jelas dan berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
Sampah sisa makanan dikhawatirkan dapat menimbulkan bau tidak sedap, mengundang hama, serta berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar apabila tidak dikelola sesuai standar kebersihan dan sanitasi.
Selain itu, berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, dapur MBG tersebut diduga dimiliki atau dikelola oleh seorang pengusaha berinisial KN.
Mahasiswa menilai penting bagi BGN untuk memastikan seluruh aspek kepemilikan, perizinan, serta tanggung jawab pengelolaan dapur dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Desakan ini muncul sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kualitas, keamanan, serta dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan program MBG.
Mahasiswa menilai Korwil BGN Dairi perlu menindaklanjuti persoalan ini secara objektif guna merespons keresahan masyarakat serta menjaga nama baik dan integritas satuan kerja MBG di Kabupaten Dairi.
Mahasiswa juga menegaskan bahwa apabila dalam hasil evaluasi dan sidak nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan dan SOP, termasuk dalam hal pengelolaan sampah sisa makanan maupun aspek kepemilikan dan perizinan, maka mereka meminta agar BGN tidak memberikan izin operasional terhadap dapur MBG tersebut sampai seluruh ketentuan dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku.
Pengawasan diminta dilakukan secara tegas dan transparan, mulai dari aspek perizinan, kelayakan bangunan, pengolahan makanan, kebersihan dapur, sistem pengelolaan limbah dan sampah sisa makanan, hingga mekanisme distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Program MBG adalah program yang sangat mulia dan berpihak pada kepentingan rakyat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, akuntabel, patuh terhadap SOP, transparan, serta tidak menimbulkan masalah lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar,” tegas Prada Maha, Aktivis Mahasiswa Dairi sekaligus Ketua BEM STAIS AD.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Dairi demi melindungi kepentingan masyarakat serta memastikan program berjalan sesuai prinsip keselamatan, kesehatan, kebersihan lingkungan, dan keadilan.
