Di panggung global, Indonesia bukan negara kecil. Pasar domestik yang besar, sumber daya melimpah, dan kontribusi ekonomi yang konsisten menjadikan Indonesia selalu diperhitungkan secara angka. Namun satu pertanyaan mendasar jarang diajukan secara jujur: mengapa peran besar itu belum sepenuhnya berbuah posisi tawar yang setara?
Dalam perdagangan internasional, Indonesia kerap menjadi pasar, bukan penentu standar. Dalam sistem pembayaran lintas negara, Indonesia hadir sebagai pengguna, bukan pembentuk arsitektur. Dalam rantai nilai global, Indonesia sering berhenti sebagai pemasok bahan mentah atau konsumen akhir, sementara nilai tambah dan kendali merek berada di luar. Pola ini berulang di banyak sektor dan membentuk kesan yang sama: Indonesia penting, tetapi belum menentukan.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), persoalan ini tidak bisa dibaca semata sebagai sikap pihak luar. Akar masalahnya justru terletak pada cara Indonesia memosisikan dirinya sendiri dalam hubungan internasional.
*“Dalam hubungan internasional, kepercayaan tidak lahir dari jumlah semata. Ia tumbuh dari konsistensi sikap negara dalam menjaga kepentingannya dan melindungi warganya,”* ujar Haidar Alwi.
Di sinilah persoalan inti itu terlihat jelas: Indonesia terlalu sering berperan besar, tetapi terlalu jarang menautkan peran tersebut dengan keberanian menentukan arah.
*Kontribusi Besar, Kepercayaan yang Belum Setara.*
Pola global tersebut tampak nyata ketika ditarik ke contoh yang lebih konkret. Dalam ekosistem ibadah haji dan umrah, Indonesia adalah penyumbang jemaah terbesar di dunia. Setiap tahun, aliran dana yang sangat besar bergerak dari Indonesia melalui transportasi, akomodasi, logistik, dan jasa pendukung. Secara ekonomi, Indonesia adalah aktor utama.
Namun besarnya peran itu belum sepenuhnya diikuti dengan kepercayaan yang setara. Penggunaan produk Indonesia dalam rantai pasok masih terbatas, adopsi sistem pembayaran nasional belum menjadi arus utama, dan perlindungan pekerja migran sering kali baru bergerak setelah persoalan muncul. Ketimpangan ini mencerminkan jarak antara kontribusi dan posisi tawar, termasuk dalam relasi dengan mitra utama seperti Arab Saudi.
Kejujuran perlu ditegakkan. Masalahnya bukan semata berada di luar negeri. Indonesia terlalu lama merasa cukup menjadi penyumbang terbesar, tanpa menautkan kontribusi tersebut dengan tuntutan timbal balik yang adil dan terukur.
*Pasar Besar, Namun Belum Menjadi Penentu.*
Apa yang terlihat dalam haji dan umrah sejatinya mencerminkan pola yang lebih luas. Indonesia adalah salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Populasi besar dan kelas menengah yang tumbuh menjadikan Indonesia sasaran utama produk global, mulai dari pangan hingga teknologi. Namun besarnya pasar ini belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan negosiasi.
Produk global masuk dengan standar mereka sendiri, sementara produk Indonesia masih menghadapi hambatan menembus pasar internasional. Branding dan nilai tambah berjalan satu arah. Indonesia lebih sering menjadi objek pemasaran, bukan subjek yang menentukan arah. Situasi serupa terlihat pada sistem pembayaran lintas negara, di mana sistem nasional jarang menjadi rujukan meski volume pengguna sangat besar.
Dalam rantai nilai global, Indonesia kembali berada pada posisi yang sama. Kaya sumber daya dan tenaga kerja, tetapi sering berhenti pada tahap awal. Nilai tambah tinggi dan kendali distribusi masih terbatas. Semua ini memperlihatkan satu benang merah: peran besar tidak otomatis menjadi pengaruh jika tidak diolah sebagai daya ungkit.
*Mengalah Terlalu Lama dan Posisi Tawar yang Tergerus.*
Dalam ekonomi politik global, pasar besar dan aliran dana tidak melahirkan pengaruh jika berjalan tanpa syarat. Negara yang hadir hanya sebagai pengguna layanan akan dibaca sebagai pasar yang patuh, bukan mitra yang perlu diajak berunding sejajar.
Haidar Alwi menilai, kebiasaan mengalah yang berlangsung terlalu lama telah menggerus posisi tawar Indonesia. Bukan karena Indonesia lemah, melainkan karena keberanian menetapkan kepentingan belum menjadi pola kebijakan yang konsisten.
*“Mengalah sesekali adalah kebijaksanaan. Mengalah terus-menerus adalah kesalahan strategis,”* tegas Haidar Alwi.
Ketika mengalah menjadi kebiasaan tanpa keberanian menautkan kepentingan nasional, Indonesia perlahan diposisikan sebagai pihak yang selalu menerima, bukan menentukan arah.
*Psikologi Negara dan Martabat di Mata Dunia.*
Pola yang berulang ini tidak hanya berdampak pada angka transaksi. Ia menyentuh lapisan yang lebih dalam: cara sebuah negara dipersepsikan dan cara ia memandang dirinya sendiri. Negara diperlakukan sesuai sikap yang ia tunjukkan secara konsisten.
Negara yang datang dengan kejelasan kepentingan akan diperlakukan sebagai mitra. Negara yang ragu menetapkan batas akan diperlakukan sebagai tamu. Ini bukan soal keras atau lembut, melainkan soal konsistensi dan keberanian bersikap.
Berhenti mengalah tidak berarti memusuhi atau menutup pintu kerja sama. Justru sebaliknya, ini adalah upaya menata ulang relasi agar kerja sama berdiri di atas kesetaraan. Indonesia tidak menolak kolaborasi, tetapi menolak diposisikan semata sebagai pasar dan penyedia dana.
Dalam konteks ini, perlindungan pekerja migran menjadi indikator penting. Bukan hanya isu kemanusiaan, melainkan cermin martabat negara. Negara pengirim besar memiliki legitimasi untuk menuntut standar perlindungan yang kuat dan mengikat.
*Dari Kontributor ke Penentu Arah.*
Indonesia memiliki daya ungkit yang nyata: pasar besar, kontribusi ekonomi berkelanjutan, stabilitas kawasan, serta legitimasi moral sebagai negara besar. Tantangannya bukan pada ketersediaan modal, melainkan pada keberanian mengonversi modal tersebut menjadi pengaruh.
Haidar Alwi berpandangan, Indonesia perlu berpindah dari sikap pasif ke negosiatif; dari kebiasaan menerima ke kebiasaan menetapkan syarat; dari kebanggaan pada angka ke keberanian menentukan arah. Inilah makna sejati berhenti mengalah di panggung global.
Dalam konteks sosial yang lebih luas, Haidar Alwi menegaskan bahwa kekuatan negara bertumpu pada kesadaran dan martabat warganya. Negara yang berani menjaga kehormatannya akan melahirkan rakyat yang percaya diri dan saling menopang.
*“Negara tidak kehilangan hormat karena menuntut. Negara kehilangan hormat ketika membiarkan martabat rakyatnya tergerus dalam diam,”* kata Haidar Alwi.
Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan peran di dunia internasional. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berdiri sejajar dan menautkan kontribusi dengan kepentingan nasional secara konsisten.
*“Indonesia terlalu besar untuk terus diperlakukan kecil. Berhenti mengalah bukan tentang meninggikan suara, melainkan tentang kedewasaan negara dalam menjaga martabat dan kepentingannya,”* pungkas Haidar Alwi.
