PP GPMN Sentil Keras Wacana Dasco Jadi Wapres: Jangan Jadikan Kekuasaan Dagangan Elite!

Nasional719 views

Foto : Wakil Ketua Bidang Politik DPP GPM, Alexander Manurung. (dok.google/Ist)

JAKARTA. KESBANG||NEWS – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Nusantara (PP GPMN) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengusungan Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

PP GPMN menilai, pembicaraan mengenai perubahan konfigurasi kepemimpinan nasional tidak boleh berkembang menjadi arena manuver, kompromi, apalagi transaksi politik di antara kelompok elite. Jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan ruang pembagian kekuasaan bagi kepentingan segelintir pihak.

Ketua Umum PP GPMN, Luthfi Zainul Arifin, S.Kom., menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar negosiasi jabatan dan kalkulasi kepentingan politik.

“Jangan jadikan kekuasaan sebagai ruang transaksi elite! Kursi Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula komoditas yang bisa dipertukarkan melalui kesepakatan segelintir orang. Kepemimpinan nasional harus tunduk pada konstitusi, kehendak rakyat, dan kepentingan bangsa,” tegas Luthfi.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Karena itu, setiap gagasan mengenai perubahan kepemimpinan nasional wajib memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak boleh mengabaikan mekanisme ketatanegaraan.

Luthfi mengingatkan agar elite politik tidak terjebak dalam euforia perebutan posisi, sementara berbagai persoalan mendasar masyarakat masih membutuhkan penyelesaian serius.

“Rakyat hari ini membutuhkan lapangan pekerjaan, pendidikan yang berkualitas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pemerataan kesejahteraan. Jangan sampai para elite justru sibuk mengatur ulang kursi kekuasaan, sementara persoalan rakyat dibiarkan menumpuk. Demokrasi harus menghasilkan kesejahteraan, bukan sekadar melahirkan kompromi politik,” ujarnya.

PP GPMN menegaskan bahwa sikap kritis pemuda dan mahasiswa bukan bentuk permusuhan terhadap individu maupun kelompok tertentu, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga demokrasi dan mengawasi jalannya kekuasaan.

Organisasi tersebut juga meminta seluruh pihak tidak mempermainkan isu pergantian atau perubahan konfigurasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden tanpa memperhatikan ketentuan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai masa depan bangsa ditentukan oleh kesepakatan tertutup di ruang-ruang elite. Indonesia bukan milik kelompok politik tertentu. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Jangan sampai kepentingan kekuasaan ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan bangsa,” tandas Luthfi.

PP GPMN mengajak seluruh elemen pemuda, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil untuk tetap kritis mengawal setiap dinamika politik nasional. Stabilitas pemerintahan memang penting, tetapi stabilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan konstitusi, prinsip demokrasi, dan kedaulatan rakyat.

Bagi PP GPMN, jabatan boleh diperebutkan dalam mekanisme demokrasi, tetapi konstitusi tidak boleh dikorbankan demi kepentingan elite.(Redsus)

PENGURUS PUSAT
GERAKAN PEMUDA DAN MAHASISWA NUSANTARA (PP GPMN)

Luthfi Zainul Arifin, S.Kom.
Ketua Umum

 

Laporan Redaksi: Togu Napitupulu 
Dilansir dari berbagai sumber, (foto:istimewa/dok.google/ist)

News Feed