KESBANG.COM, JAKARTA – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Soedarmo mengharapkan peran Kesbangpol dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Harapan itu bisa terwujud jika para Kesbangpol dan jajarannya dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pemetaan dan evaluasi kondisi politik dalam negeri yang dinamis Seluruh Indonesia.
“Melalui Bimtek ini saya mengharapkan para Kesbangpol dapat mengupgrade data kegiatan-kegiatan politik di daerah untuk selanjutnya dapat digunakan baik pemerintah pusat maupun kepala daerah sebagai dasar analisa pembuatan kebijakan politik.” ujar Soedarmo ketika memberikan pencerahan kepada peserta Bimtek Aplikasi Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Dalam Negeri yang Dinamis Seluruh Indonesia di hotel Losari Roxi, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Kemendagri memberi apresiasi kepada Direktorat Politik Dalam Negeri Kemendagri yang telah membuat terobosan dalam membuat data base tentang pemetaan kegiatan politik kontemporer mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
“Dengan adanya laporan data situasi politik di daerah sehingga dapat memantau dinamika politik di daerah secara update dan bisa dijadikan bahan analisa untuk penyelesaiannya melalui kebijakan yang diambil sesuai tingkatannya” harapnya.
Kesbangpol, lanjut Soedarmo adalah mata dan telinga perintah pusat dan kepala daerah untuk mencari solusi dan antisipasi masalah-masalah di daerah. Agar data terus bisa digunakan, maka data itu harus diupgrade secara kontinue.
“Kita akan terus meningkatkan keberadaan Kesbangpol. Dengan baik kinerja Kesbangpol maka akan semakin meningkat wibawanya,” paparnya.
Kemendagri memahami bahwa keberadaan Kesbangpol sangat membantu pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, Dirjen Polpum mengharapkan agar Kesbangpol dapat menguasai pemanfaatan teknologi informasi selama Bimtek ini. Tanpa dukungan teknologi yang baik maka pemerintah tidak akan bekerja secara maksimal.
“Kami di pusat akan mengakumulasi, mengkompilasi data-data sebagai dasar untuk membuat kebijakan politik yang kondusif di masyarakat,” pungkasnya. (Zul/ Foto:Enhar)
