Kesbangnews.com – Presidium Mitra BGN Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelesaikan persoalan operasional sekitar 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepastian status kemitraan, serta nasib investasi yang diperkirakan mencapai Rp26 triliun dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Jakarta, 8 Oktober 2026
Dalam aksi di depan Gedung DPR RI, Presidium menyoroti penghentian operasional sejumlah SPPG yang dinilai berdampak pada keberlanjutan usaha dan kepastian investasi mitra. Mereka meminta pemerintah memberikan kejelasan kebijakan serta mekanisme penyelesaian yang adil dan sesuai hukum.
Panglima Presidium Mitra BGN Indonesia, Sawaluddin Aweng, menegaskan bahwa para mitra tetap mendukung keberhasilan program MBG, tetapi membutuhkan kepastian operasional dan perlindungan atas investasi yang telah dikeluarkan.
“Kami tidak menolak MBG. Kami ingin program ini berhasil. Jika ada kekurangan, berikan kesempatan untuk memperbaiki. Jika kemitraan dilanjutkan, berikan kepastian operasional. Jika tidak dapat dilanjutkan, selesaikan investasi kami secara adil dan sesuai hukum,” tegasnya.
### Agenda Dialog dengan BGN Kembali Bergeser
Presidium sebelumnya dijadwalkan menyampaikan aspirasi pada 1 Oktober 2026 melalui pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari.
Dalam rangkaian komunikasi tersebut, Presidium mengharapkan dialog lanjutan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk kehadiran pimpinannya, untuk membahas keberlanjutan operasional SPPG dan penyelesaian investasi mitra.
Agenda yang direncanakan pada Senin, 5 Oktober 2026, bergeser karena bertepatan dengan peringatan Hari TNI. Jadwal kemudian diarahkan ke Selasa, 6 Oktober, tetapi kembali tertunda karena pihak BGN disebut belum dapat hadir.
Pertemuan selanjutnya dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2026. Namun, agenda kembali diminta bergeser ke pekan berikutnya. Di tengah perubahan jadwal tersebut, Presidium memilih aksi bungkam sebagai bentuk kekecewaan atas belum adanya kepastian dialog.
Presidium berharap penjadwalan ulang tidak kembali menghambat penyelesaian persoalan yang menyangkut status kemitraan, keberlanjutan usaha, dan investasi para mitra.
Lima Tuntutan Utama Presidium
Presidium Mitra BGN Indonesia menyampaikan lima tuntutan utama:
1. Keberlanjutan Program MBG: Melanjutkan dan mengoptimalkan program sebagai prioritas nasional agar manfaatnya dirasakan masyarakat.
2. Pencabutan Moratorium SPPG: Mencabut moratorium, khususnya bagi mitra yang telah memiliki SK/SPK atau mempersiapkan pembangunan sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
3. Penyelesaian Investasi SPPG 3T dan Terpencil: Menyelesaikan persoalan operasional serta pengembalian investasi sesuai Juknis III, termasuk mengusulkan insentif tetap Rp6 juta per hari hingga modal kembali dengan prinsip keadilan dan pemerataan.
4. Perlindungan Hukum dan Kesetaraan Kemitraan: Mendorong pembentukan Undang-Undang MBG yang menjamin kepastian hak dan kewajiban, perlindungan hukum, kesetaraan posisi BGN dan mitra, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
5. Skema Insentif untuk Pengembalian Modal: Mengusulkan insentif Rp6 juta per hari selama masa transisi satu tahun, disertai evaluasi klasifikasi dapur dan verifikasi data penerima manfaat sebelum penerapan skema berbasis jumlah porsi secara bertahap.
Presidium menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan aspirasi untuk memperoleh kepastian kebijakan, transparansi, dan perlakuan yang proporsional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.
### APGI 3T Minta Kepastian bagi Mitra di Daerah Terpencil
Ketua Umum APGI 3T, Herwil Junaidi Harefa, turut menyoroti pentingnya kepastian bagi mitra di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurut Presidium, keberlanjutan operasional dan kepastian kemitraan diperlukan agar pelayanan gizi tetap berjalan dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Presidium meminta Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR RI, dan BGN segera membuka ruang dialog dengan jadwal yang pasti serta langkah penyelesaian yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin MBG berhasil. Negara hadir, mitra siap bekerja, dan masyarakat mendapatkan manfaat. Yang kami minta adalah kepastian, kejelasan, dan penyelesaian yang adil,” pungkas Sawaluddin Aweng.
