Hari itu, Kamis (4/6/2026), suasana Auditorium Gubernuran Padang terasa berbeda. Bukan sekadar pertemuan biasa, namun sebuah momentum penting yang dinanti-nanti masyarakat Sumatera Barat. Di kursi terdepan, duduk mantap Gubernur Mahyeldi Ansharullah. Di sekelilingnya, ada para bupati, wali kota, jajaran Forkopimda, hingga perwakilan Pertamina. Mereka semua berkumpul untuk satu misi besar: berakhirnya jangka waktu subsidi BBM yang selama ini menyiksa rakyat.
Mahyeldi tidak ingin basa-basi. Dengan tegas ia membuka rapat koordinasi itu. Baginya, antrean panjang kendaraan di SPBU bukan lagi sekadar kemacetan, melainkan pengadilan bagi kinerja pemerintah daerah. “Ini mengganggu aktivitas warga, menghambat distribusi barang, bahkan mengganggu perekonomian kita,” jelasnya di hadapan seluruh kepala daerah.
Lalu, apa akar permasalahannya? Setelah mendalami bersama aparat, Mahyeldi menemukan biang keladi kelangkaan solar subsidi: tambang ilegal. Bukan hanya karena kekurangan pasokan, tetapi ada oknum yang menikmati selisih harga dengan menyalurkan subsidi BBM ke aktivitas penambangan tanpa izin.
“Oleh karena itu, mari kita perkuat pengawasannya. Kita pastikan subsidi BBM benar-benar dinikmati,” tegasnya.
Pesan gubernur pun bulat: tidak boleh ada lagi ego sektoral. TNI, Polri, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga Pertamina wajib bergandengan tangan. Mahyeldi bahkan memerintahkan seluruh bupati dan wali kota untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian di daerah masing-masing. Anggaran disiapkan, laporan berkala wajib dikirim ke provinsi. Ini bukan sekedar imbauan, ini instruksi.
Untuk memberikan efek jera sekaligus keadilan, Mahyeldi mengingatkan kembali kebijakan yang telah berlaku sejak 1 April 2026: kendaraan pribadi hanya boleh membeli BBM subsidi maksimal 50 liter per hari. Sebuah aturan tegas yang kini harus didukung dengan eksekusi di lapangan.
Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Herianto, membuka tabir lebih dalam tentang praktik curang yang selama ini luput dari pantauan. Ia mengungkapkan sejumlah modus yang membuat bulu kuduk merinding. Mulai dari kendaraan tua tanpa mesin yang ditarik truk lain (hanya untuk menampung solar), tangki yang dimodifikasi membesar, hingga penggunaan barcode palsu yang nomor polisinya cocok tetapi dokumen kendaraannya tidak sah.
Makanya, kami sudah membentuk Satgas Pengawasan sejak beberapa waktu lalu. Rutin sidak di SPBU, bersama Polda dan Hiswana Migas, jelas Helmi.
Tantangan memang tidak mudah, apalagi kuota nasional subsidi BBM tahun 2026 turun. Pertalite turun 6,28 persen jadi 29,27 juta kiloliter, dan solar turun 1,32 persen jadi 18,64 juta kiloliter. Untuk Sumbar sendiri, alokasi solar tahun ini 558.488 kiloliter (turun 1,65 persen) dan Pertalite 704.919 kiloliter. Tapi Helmi optimistis. Dengan sistem digitalisasi dan pengawasan ketat, pasokan yang terbatas bisa sampai ke tangan yang tepat.
Puncak dari rakor itu adalah momen bersejarah: seluruh bupati dan wali kota se-Sumbar berdiri, lalu satu per satu penandatanganan kesepakatan bersama. Mereka berkomitmen menjalankan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 dengan sepenuh hati.
Pemerintah Provinsi Sumbar kini menatap masa depan dengan optimisme baru. Tidak ada lagi antrian berjam-jam. Tidak ada lagi tenaga surya yang mengalir ke lubang tambang ilegal. Distribusi subsidi BBM akan tertib, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Rakyat kecil yang selama ini paling merasakan dampak kelangkaan, kini bisa bernapas lega.
Perubahan besar telah dimulai dari ruang rapat kecil di Auditorium Gubernuran Padang.
#mahyeldi #gubernursumbar #bbm #sorotan
