l
Jakarta – Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP, menilai dalam refleksi akhir tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berakhir cukup baik dan positif di berbagai bidang. Walaupun kata dia, masih banyak yang diperbaiki di bidang tertentu, misalnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga yang belum padu/sinergis, Komunikasi Politik yang lemah dan banyaknya Menteri kurang tanggap menterjemahkan arahan presiden.
“Kami menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran cukup baik dengan skor angka 8,5 (red-B+), jika dinilai total indeks kuantitatif secara keseluruhan. Penilaian ini secara objektif dari Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) yang tergabung 70-an organisasi Relawan Pendukung Prabowo Gibran,’ kata Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman dalam siaran persnya, Kamis (1/1/2026) di Jakarta.
Dalam refleksi 1 tahun lebih 3 bulan, jalannya Pemerintahan Prabowo-Gibran sejak dilantik 20 Oktober 2025, ARPG menyoroti berbagai bidang atau pokok bagian penting yang menjadi penilaian secara umum atau tematik. Mulai dari bidang Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat, Penegakan Hukum dan Pemberantas Korupsi, Resuffle Kabinet, Kesejahteran Sosial, Pertumbuhan Ekonomi, Swasembada Pangan, MBG, Danantara, dan terakhir tentang Penanganan Bencana Alam dan Kepedulian Sosial.
“Pemerintahan Prabowo-Gibran sangat baik di bidang Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat dengan skor 9,6 (A), Penegakan Hukum dan Pemberantas Korupsi dengan skor 9,2 (A). Kemudian Resuffle Kabinet dengan skor 7,7 (C), Kesejahteran Sosial dengan skor 8,1 (B), Pertumbuhan Ekonomi dengan skor 8,3 (B), Swasembada Pangan dengan skor 9,6 (A+) dan Danantara dengan 8,7 (B+), dan terakhir tentang Penanganan Bencana Alam dan Kepedulian Sosial dengan skor 7,3 (C),” ujar Gus Din menjelasan secara rinci.
Demokrasi dan kebebasan Berpendapat
Syafrudin Budiman, SIP selaku Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG), menilai bahwa kondisi demokrasi Indonesia saat ini sudah semakin terbuka dan santun, dengan pola komunikasi politik yang lebih seimbang antara pemerintah, publik, dan media.
“Demokrasi kita sedang tumbuh dengan cara yang lebih sehat. Kritik bisa disampaikan tanpa perlu permusuhan dan partisipasi politik semakin luas,” kata Gus Din sapaan akrabnya.
Dalam hal kebebasan pers dan media sosial, Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak anti kritik dan sangat terbuka terhadap sikap kritis. Sebab ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat memberikan atensi terhadap kebebasan berpendapat dan penyampaian kritik di muka umum.
“Dari sikap keterbukaan inilah pemerintah sangat peduli pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat,” tegas Gus Din.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
ARPG menilai penegakan hukum di era Prabowo-Gibran menunjukkan dinamika beragam: ada apresiasi atas tindakan tegas terhadap korupsi besar dan ilegal, namun juga kritik keras terkait potensi kemunduran demokrasi, perluasan peran militer di sektor sipil, hingga isu abolisi/amnesti yang kontroversial dan ketidakadilan HAM, dengan pandangan berbeda antara pemerintah yang fokus pada reformasi sistemik dan kelompok masyarakat sipil yang menyoroti isu HAM serta ketidakseimbangan hukum.
Kata Gus Din, dari Aspek Positif (Perspektif Pendukung/Pemerintah), ARPG menilai Pemberantasan Korupsi & Ilegalitas: Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dalam menghentikan praktik ilegal seperti penambangan liar yang merugikan negara triliunan rupiah, menandakan tidak ada yang kebal hukum.
Sementara dari Aspek Reformasi Hukum Sistemik: Ada upaya untuk mereformulasi sistem hukum yang dianggap tumpang tindih dan berorientasi kolonial, menuju tata kelola lebih transparan dan partisipatif, didukung teknologi.
Selanjutnya, dari Aspek Kritis (Perspektif Masyarakat Sipil/Pengamat): Kemunduran Demokrasi & HAM: Adanya revisi UU TNI yang memperluasan militer ke jabatan sipil, isu pelanggaran HAM yang belum terselesaikan (seperti 1965), dan kriminalisasi aktivis menjadi sorotan.
Kemudian Abolisi & Amnesti yang Dipertanyakan: Pemberian abolisi (Tom Lembong) dan amnesti (Hasto Kristianto) untuk kasus korupsi menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan pemberantasan korupsi dan keadilan.
Kemudian diungkap adanya, Ketidakadilan & Polarisasi: Muncul gejala hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, serta benturan aparat dengan masyarakat (Kasus Rempang), yang dapat menggerus kepercayaan publik.
– Isu Utama & Kontroversi:
Perluasan Kekuasaan Militer: Revisi UU TNI dan penambahan Kodam baru memicu kekhawatiran akan kembalinya peran militer dalam ranah sipil.
Inkonsistensi Kebijakan: Pernyataan pemaafan koruptor yang mengembalikan hasil korupsi dianggap tidak konsisten dengan prinsip hukum pidana.
RUU KUHAP: Pembahasan RUU KUHAP dikritik karena dianggap mengabaikan partisipasi publik yang bermakna dan tidak menjamin perlindungan HAM secara memadai.
“Secara keseluruhan, penegakan hukum di era Prabowo-Gibran ditandai dengan upaya reformasi di satu sisi. Namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran serius terhadap arah demokrasi, HAM, dan keadilan substantif, membutuhkan perbaikan sistematis agar kepercayaan publik terjaga,” jelas Gus Din.
Resuffle Kabinet Prabowo-Gibran
Memasuki setahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto merombak kabinet keempat kali pada Februari 2025, dua kali reshuffle pada bulan September 2025 dan sekali pada Oktober 2025. Perombakan tersebut juga dilakukan dengan menambahkan kementerian dan lembaga baru seperti Kementerian Haji dan Umroh dan Komite Percepatan Pembangunan Papua.
Seperti diketahui, total ada 49 menteri dalam Kabinet Merah Putih yang telah dilantik Prabowo, pada Senin (21/10/2024). Di antaranya, ada 23 kementerian baru di era pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Hukum. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI. Terbaru Kementerian Haji dan Umrah.
– ARPG Nilai Risiko Kabinet Gemuk
Kabinet yang terus membesar ini dinilai akan menimbulkan risiko bagi kinerja pemerintah, termasuk dinamika pembagian tugas untuk wakil presiden. Syafrudin menilai kabinet gemuk yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki potensi mengalami problem. Di antaranya memicu konflik internal sehingga menjadi tidak fokus untuk menjalankan visi Prabowo soal kesejahteraan rakyat.
“Komposisi yang gemuk, konsekuensi yang akan muncul adalah masalah dalam efisiensi anggaran dan potensi meningkatnya persaingan antar anggota kabinet. Hal ini berdampal kabinet bisa menjadi kurang efektif dalam menangani krisis dan justru berfokus pada perebutan sumber daya negara,” tukas Gus Din.
Namun Presiden RI Prabowo Subianto memilih tidak memedulikan soal istilah “kabinet gemuk” yang ditujukan pada Kabinet Merah Putih yang dibentuknya.
“Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!” kata Prabowo dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat pada Sabtu (15/2/2025).
– 26 Wamen Rangkap Jabatan Pada Juli 2025
Sebanyak 26 wakil menteri (wamen) aktif di Kabinet Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) hingga pertengahan Juli 2025. Penempatan para wakil menteri ini ke kursi komisaris dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing BUMN.
“Padahal, pada ketentuan Pasal 23 UU 39/2008 menteri dilarang rangkap jabatan. Alasan larangan menteri untuk rangkap jabatan yaitu untuk meningkatkan profesionalisme, fokus pada tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, serta dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan,” ujar Gus Din.
Menurut Kornas APRG Syafrudin Budiman, ketentuan larangan rangkap jabatan menteri berlaku juga pada wakil menteri. Hal ini karena adanya putusan MK wakil menteri rangkap jabatan yaitu Putusan MK No. 128/PUU-XXIII/2025, yang pada amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 23 UU 39/2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai wakil menteri juga.
“ARPG menyebut perbuatan rangkap jabatan oleh wamen dapat mencederai prinsip profesionalitas mereka sebagai pembantu presiden di pemerintahan. Kalau mereka wakil menteri tidak mau berhenti sebagai komisaris, maka pilihannya adalah mundur dari jabatan wakil menteri dan mempertahankan posisinya sebagai komisaris,” tegas Gus Din.
Kesejahteraan Sosial
Menurut pandangam ARPG, pada satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran (hingga Oktober 2025), kesejahteraan sosial ditandai penurunan angka kemiskinan yang berlanjut, program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk gizi anak, dan peningkatan kualitas pendidikan melalui sekolah gratis serta sekolah unggulan.
Namun kata Gus Di, muncul tantangan seperti penurunan kelas menengah dan perlunya menjaga kredibilitas fiskal dalam implementasi program besar seperti pembangunan rumah layak huni dan ketahanan pangan.
– Capaian Kesejahteraan Sosial
Pengentasan Kemiskinan: Angka kemiskinan turun dari 8,57% (Sep 2024) menjadi 8,47% (Mar 2025), memperpanjang tren positif dengan target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Program Gizi dan Pendidikan: Peluncuran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau jutaan anak sekolah dan ibu hamil, serta rencana Sekolah Rakyat (SD-SMA) berasrama dan SMA Unggulan untuk anak berbakat.
Kesehatan Anak: Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk memastikan tumbuh kembang optimal anak Indonesia.
Perlindungan Anak: Penerbitan PP Tunas untuk melindungi anak dari bahaya daring (perundungan).
Swasembada Pangan: Kebijakan tidak impor beras di 2025 mendapat apresiasi tinggi, meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kemandirian pangan.
– Tantangan dan Program Lainnya.
Kelas Menengah: Di saat kemiskinan turun, jumlah kelas menengah menurun dan bergeser ke bawah, mengindikasikan stagnasi ekonomi. Perumahan: Program pembangunan 3 juta rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial.
Kemudian Implementasi Program: Tantangan teknis dan operasional dalam menjalankan program seperti MBG di lapangan dan Kreditabilitas Fiskal: Diperlukan upaya menjaga stabilitas fiskal agar program sosial berkelanjutan.
“Secara umum, pemerintah berfokus pada program langsung berdampak seperti pangan, pendidikan, dan perumahan, menciptakan optimisme publik namun perlu mengatasi tantangan ekonomi dan implementasi yang ada,” jelas Gus Din.
Pertumbuhan Ekonomi
Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, S.IP menilai pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2025 mencapai 5,12% adalah tren positif kinerja pemerintah Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dimana sebelumnya pada kuartal I 2025 terjadi penurunan pertumbuhan 4,87% menurut Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Syafrudin Budiman, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mengalami perlambatan 4,87% dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 5,11%. Menurut BPS secara kuartal ke kuartal (quarter-to-quarter), ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 0,98%. Namun di kuartal II ini ada tren positif pertumbuhan ekonomi nasional naik 5,12%.
“Tren positif pertumbuhan ekonomi nasional 5,12% pada kuartal II 2025 merupakan kinerja positif pemerintahan Prabowo-Gibran. Kami sangat positif ekonomi akan terus tumbuh mencapai 6 hingga 8% mengingat iklim politik dan perekonomian berjalan baik,” ujar Gus Din sapaan akrab Syafrudin Budiman.
– Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Memang kata Gus Din, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin, (1/7/2025) melakukan koreksi atas target pertumbuhan ekonomi nasional. Dari target 8 persen menjadi 4,75% hingga 5,25. Langkah proyeksi ini sudah tepat, sebab sudah berdasarkan analisis ekonomi nasional dan global.
Langkah ini dilanjutkan Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudhi Sadewa untuk meneruskan dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di kuartal ke 4 akhir tahun 2025.
“Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2025 ini terjadi, akibat adanya peningkatan eskalasi perang dagang sebagai imbas pengumuman tarif resiprokal Amerika Serikat. Termasuk sesuai laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang mengatakan mengoreksi ramalan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0,4 persen,” jelas Gus Din.
– Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Kata dia, World Economic Outlook edisi April 2025, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. IMF memprediksi ekonomi Indonesia pada 2025 hanya tumbuh 4,7 persen dari ramalan sebelumnya, 5,1 persen.
“Koreksi pertumbuhan oleh IMF ini menjadi 0,4 persen lebih rendah dari prediksi sebelumnya. Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, faktualnya terus meningkat di kuartal II 2025 dan kami yakini meningkat terus pada kuartal III dan IV,” tukas Gus Din Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08.
Dirinya, optimis walaupun IMF menyatakan koreksi terhadap perekonomian Indonesia, dipastikan pertumbuhan kita lebih baik dibanding negara lain. Sebab, Pemerintahan Prabowo-Gibran punya program-program untuk penguatan ekonomi nasional.
Contohnya, Thailand yang direvisi sebesar 1,1 persen lebih rendah dari perkiraan sebelumnya atau Vietnam dikoreksi 0,9 persen lebih rendah. Termasuk juga Filipina yang jadi 0,6 persen lebih rendah dan Meksiko yang dikoreksi turun 1,7 persen.
“Saat ini program-program Asta Cita Prabowo-Gibran yang mulai digulirkan adalah Ketahanan Pangan dengan Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Pembentukan Holding BPI Danantara, Efisiensi Anggaran APBN/APBD dan terobosan-terobosan lain yang efektif memacu pertumbuhan,” ungkap Gus Din Aktivis 98 lulusan Sarjana Ilmu Politik Fisipol Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) ini.
Terakhir kata Gus Din, penurunan proyeksi pertumbuhan yang direvisi IMF terhadap beberapa negara, disebabkan ketergantungan yang besar terhadap perdagangan luar negeri. Apalagi Amerika Serikat melakukan tarif pajak ekspor-impor yang mahal terhadap beberapa negara, termasuk ASEAN.
“Pemaparan dari perdagangan internasional negara-negara tersebut lebih besar. Tentunya terjadi dampak yang lebih besar atau pengaruh hubungan dari perekonomian negara-negara tersebut, terhadap kebijakan Amerika Serikat (AS),” pungkasnya.
MBG
Mantan Ketua Umum Partai UKM Indonesia Syafrudin Budiman, SIP meminta Presiden Prabowo Subianto fokus pada perbaikan atau pemulihan ekonomi kerakyatan. Terutama dalam rangka kemudahan akses kredit perbankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.
Selain itu, pemerintah harus bisa meningkatkan UMKM tumbuh menjadi Industri Kecil Menengah (IKM), agar bisa menyerap lapangan kerja. Baik lapangan kerja informal maupun formal berbasis IKM.
“Kami ARPG meminta Presiden Prabowo Subianto fokus dan konsentrasi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di bidang ekonomi kerakyatan. Di tengah APBN yang masih defisit dan lemahnya penerimaan pajak, pertumbuhan ekonomi kerakyatan didorong terus maju,” ucapnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Badan Gizi Nasional (BGN) harus bisa mempermudah pelaku UMKM terlibat. Sehingga dalam progam MBG ini pelaku UMKM dan Koperasi bisa ikut andil lebih nyata tanpa aturan administrasi yang terlalu birokratis dan formalistik.
“Progam MBG dari Prabowo-Gibran haru bisa menggandeng pelaku UMKM dan Koperasi secara nyata. Namun dengan kemudahan dan akses kerjasama yang menguntungkan tanpa terlalu banyak kesulitan,” kata Gus Din.
Danantara
Kordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (Kornas ARPG) ini juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai target Presiden Prabowo Subianto terus didukung. Hal ini adalah target positif yang tentunya harus dibarengi dengan komitmen memperjuangkan pelaku UMKM terutama dalam akses kredit perbankan.
“Kelemahan Bank Himbara kurang ramah pada UMKM dan terlalu mempersulit dalam kreditnya. Untuk itu perlu good will dan atensi agar perbankan bisa banyak mempermudah akses kredit mikro ke UMKM,” jelas Gus Din yang juga Komisaris PT Jasa Marga Related Business (JMRB) ini.
Dirinya berharap dengan adanya Danantara, Bank Himbara (red-Bank Pemerintah) bisa memberikan akses kemudahan pada ekonomi kerakyatan nasional. “Kalau UMKM dan Koperasi maju, perputaran keuangan nasional berjalan dan tentunya konsumsi ekonomi rakyat meningkat. Dimana nantinya perputaran keuangan ini juga akan meningkatkan pajak dan penerimaan negara,” kata Gus Din.
Apalagi Peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025), akan menjadi sejarah baru bagi dunia bisnis dan investasi. Terutama menuju Indonesia Emas yang didambakan seluruh masyarakat indonesia.
“Launching BPI Danantara momen sejarah baru menuju Indonesia Emas. Harapan kesuksesan Danantara harus kita dukung dan kawal bersama semua elemen masyarakat di Indonesia,” tandasnya.
Penanganan Bencana Alam dan Kepedulian Sosial
Pemerintahan Prabowo-Gibran sudah sangat optimal mengambil langkah-langkah penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh. ARPG percaya pemerintah sedang memaksimalkan penyampaian informasi ke publik terkait tahap dan langkah yang sangat optimal yang sedang ditempuh dalam penanganan darurat bencana di Sumatera.
“Masyarakat memang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi terkait setiap langkah dan tahapan yang sangat optimal dalam penanganan bencana Sumatera. Oleh karena itu, ARPG mendorong dan mendukung otoritas komunikasi pemerintahan Prabowo untuk memaksimalkan perannya dalam menginformasikan setiap langkah dan tahapan penanganan darurat bencana di Sumatera dan Aceh,” jelas Gus Din.
Menurut dia, beragam disinformasi dan misinformasi terkait penanganan bencana di Sumatera dan Aceh, itu karena pemerintah terlalu fokus dan memprioritaskan tahapan tanggap darurat, penyelamatan warga, sehingga tidak memprioritaskan komunikasi publik terkait tahapan dan pencapaian yang telah, sedang dan akan ditempuh.
“Para Petugas BNPB, prajurit TNI/ Polri, Pemda, berbagai Kementerian/Lembaga, serta relawan dari berbagai komunitas sosial yang sedang bertugas tanggap darurat di lapangan bukan konten kreator atau influenser. Diharapkan dalam penanganan bencana dan penderitaan rakyat terdampak bencana tidak dijadikan sebagai objek konten dan narasi medsos,” katanya Gus Din.
ARPG mengapresiasi Pemerintahan Prabowo melalui sejumlah jajaran pemerintahannya telah menjawab beragam disinformasi dan misinformasi yang menyudutkan seakan pemerintah pusat tidak prioritaskan penanganan bencana Sumatera.
Dalam hal ini Pemerintah telah menetapkan wilayah terdampak bencana sebagai prioritas nasional, dengan mengarahkan konsentrasi sumber daya secara maksimal. Dimana untuk mendukung tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.
“Presiden Prabowo telah menjawab secara substansial terkait kritik tidak ditetapkannya bencana nasional dalam penanganan bencana Sumatera. Pemerintah telah menetapkan bencana Sumatera sebagai prioritas nasional. yakni keterlibatan dan kepemimpinan langsung pemerintah pusat melalui penanganan berskala nasional serta pengucuran anggaran pusat untuk penanganan bencana Sumatera dan Aceh,” kata Syafrudin Budiman yang juga Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08). (red)
