Editor: TEUKU HUSAINI
PADANG — Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, dengan tegas meminta pihak yang dikenal sebagai tuan takur di kawasan Pasar Raya Padang untuk segera menghentikan praktik pungutan liar (pungli) terhadap para pedagang. Menurut Andre, tindakan pemalakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyengsarakan pedagang kecil yang sedang berjuang mempertahankan ekonomi keluarga.
Andre menegaskan, Pasar Raya Padang adalah ruang publik dan pusat ekonomi rakyat yang seharusnya dijaga bersama, bukan dijadikan ladang pemerasan oleh oknum tertentu. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari pedagang yang dipaksa membayar sejumlah uang dengan dalih keamanan, kebersihan, atau izin lapak, padahal pungutan itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“Pedagang sudah susah, modal pas-pasan, masih juga dipalak. Ini tidak bisa dibiarkan. Saya minta tuan takur dan siapa pun yang bermain di balik pungli ini segera menghentikan praktik tersebut,” tegas Andre.
Ia juga mendesak Pemerintah Kota Padang, aparat penegak hukum, serta pengelola pasar untuk turun tangan secara serius. Andre menilai selama ini pembiaran terhadap pungli justru memperkuat posisi para pelaku dan membuat pedagang semakin takut untuk melapor.
Menurut Andre, negara tidak boleh kalah oleh premanisme berkedok pengelolaan pasar. Jika ada pengaturan retribusi, harus dilakukan secara resmi, transparan, dan masuk ke kas daerah, bukan ke kantong pribadi oknum tertentu. Ia meminta aparat kepolisian menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pemalakan.
“Kalau ada yang mengancam pedagang, intimidasi, atau memaksa setor uang, itu sudah masuk ranah pidana. Aparat harus berani bertindak,” ujarnya.
Andre juga mendorong para pedagang untuk berani bersuara dan tidak takut melaporkan praktik pungli. Ia memastikan akan ikut mengawal laporan tersebut hingga tuntas. Menurutnya, perlindungan terhadap pedagang kecil adalah bagian dari upaya menjaga keadilan sosial dan stabilitas ekonomi daerah.
Pasar Raya Padang, sebagai ikon ekonomi Kota Padang, diharapkan bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik-praktik ilegal. Andre menekankan, jika persoalan pungli ini tidak segera diselesaikan, maka citra pemerintah daerah dan rasa keadilan di tengah masyarakat akan semakin tergerus.
“Pasar harus bersih dari pemalakan. Pedagang butuh perlindungan, bukan tekanan,” pungkas Andre.(Sinyalgones.com)
