Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Aspirasi yang disampaikan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Kota Yogyakarta dalam Konfercab I GPM Kota Yogyakarta pada 7 Agustus 2026 mulai mendapatkan tindak lanjut nyata dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
Aspirasi tersebut disampaikan oleh Handriyanto, Ketua Badan Advokasi Driver Online Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Yogyakarta, yang juga merupakan seorang driver online dan selama ini banyak bersentuhan langsung dengan persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di lapangan.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah persoalan warga dan pedagang di RT 26 RW 4, Notoprajan, Kelurahan Ngampilan, khususnya berkaitan dengan rencana penataan dan pemindahan pedagang warga yang selama ini memanfaatkan trotoar dan ruang milik jalan sebagai tempat berusaha.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Walikota Yogyakarta Bapak Hasto Wardoyo pada Jumat, 14 Agustus 2026, turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan lokasi secara langsung. Dalam kunjungan tersebut, Walikota didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Lurah setempat.
Handriyanto menyampaikan apresiasi atas respons cepat Walikota Yogyakarta yang tidak hanya menerima aspirasi di ruang pemerintahan, tetapi langsung melihat kondisi warga di lapangan.
«“Kami mengapresiasi langkah Pak Hasto Wardoyo yang langsung turun ke lapangan menindaklanjuti aspirasi yang kami sampaikan dalam Konfercab GPM Kota Yogyakarta. Bagi kami, inilah bentuk keberpihakan pemerintah ketika mau mendengar dan melihat langsung persoalan rakyat,” ujar Handriyanto.»
Menurut Handriyanto, dalam tinjauan tersebut Walikota melihat secara langsung kondisi para pedagang yang menghadapi persoalan penataan ruang. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian berupaya mencari solusi agar penataan tidak semata-mata berujung pada penggusuran atau hilangnya mata pencaharian warga.
Salah satu alternatif yang akan diupayakan adalah pemanfaatan lahan di sisi utara lokasi yang berstatus Sultan Ground (SG) sebagai tempat usaha bagi warga, tentunya dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Keraton Yogyakarta selaku pemilik tanah.
«“Yang kami harapkan adalah penataan yang tetap manusiawi. Trotoar dan ruang milik jalan memang harus ditata sesuai fungsinya, tetapi pada saat yang sama warga yang selama ini menggantungkan hidup dari berdagang juga harus diberikan solusi. Kalau lahan di sisi utara memungkinkan digunakan, tentu harus ditempuh komunikasi dengan pihak Keraton sebagai pemilik Sultan Ground,” jelasnya.»
Selain persoalan pedagang, dalam kunjungan tersebut Walikota Yogyakarta juga melihat langsung keberadaan Balai RT 26 RW 4 Notoprajan yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat di atas lokasi yang sebelumnya merupakan tempat pembuangan sampah liar.
Menurut Handriyanto, pembangunan balai RT tersebut menjadi contoh nyata kekuatan gotong royong masyarakat. Warga secara mandiri berupaya mengubah lokasi yang sebelumnya menjadi persoalan lingkungan menjadi ruang bersama yang memiliki manfaat sosial.
«“Ini menarik. Tempat yang dahulu menjadi pembuangan sampah liar sekarang oleh warga diubah menjadi balai RT melalui gotong royong. Pak Walikota juga melihat langsung kondisi tersebut dan akan berusaha membantu pembangunan balai RT ini,” kata Handriyanto.»
Bagi GPM Kota Yogyakarta, persoalan tersebut bukan sekadar persoalan penataan kawasan, tetapi menyangkut keadilan sosial, keberlangsungan ekonomi rakyat, ruang hidup masyarakat dan penguatan gotong royong.
Handriyanto yang didampingi tokoh pemuda setempat Ferry Setyawan, menegaskan bahwa keberadaan GPM harus mampu menjadi jembatan antara aspirasi rakyat dengan pemerintah. GPM tidak ingin berhenti pada penyampaian kritik dan aspirasi, tetapi juga ikut mengawal agar aspirasi tersebut memperoleh penyelesaian yang berpihak kepada kepentingan rakyat.
«“Semangat Marhaenisme mengajarkan kita untuk berdiri bersama rakyat kecil, mereka yang bekerja dan berjuang dengan tenaga serta kemampuannya sendiri untuk mempertahankan kehidupan. Karena itu, ketika ada persoalan warga, tugas kita bukan hanya menyuarakan, tetapi juga mengawal sampai ada solusi,” tegasnya.»
Ia menambahkan, langkah Walikota Hasto Wardoyo yang turun langsung ke lapangan merupakan sinyal positif bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat harus terus dibangun.
GPM Kota Yogyakarta berharap solusi yang nantinya ditempuh dapat menjaga ketertiban tata ruang sekaligus memastikan pedagang tidak kehilangan sumber penghidupan, warga memperoleh ruang usaha yang layak, dan pembangunan balai RT dapat terus dilanjutkan.
“Bagi kami, pemerintah hadir bukan hanya ketika meresmikan pembangunan, tetapi juga ketika rakyat sedang menghadapi persoalan. Dan hari ini kami melihat ada upaya ke arah itu,” pungkas Handriyanto.
Handriyanto
Ketua Badan Advokasi Driver Online
Gerakan Pemuda Marhaenis Kota Yogyakarta
