KESBANG.COM, JAKARTA – Reformasi politik yang telah berjalan selama 19 tahun terakhir ini telah menggeser nilai-nilai kesantunan dan budaya politik di Indonesia. Lemahnya kepatuhan hukum lembaga politik seperti DPRD, Birokrasi Pemerintah Daerah dan Partai Politik seperti yang tercatat dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 telah menggugah kesadaran kita untuk bersama-sama memperbaiki kondisi perpolitikan kita di tanah air.
“Pemerintah tidak bisa memperbaiki kondisi perpolitikan sendiri. Perlu adanya rekayasa sosial (social engineering) melibatkan peran serta elemen tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kekaryaan Pemuda (OKP), serta peran mahasiswa untuk terciptanya etika politik dan budaya politik yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia,” ujar Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, DR. Drs. Bahtiar, M.Si ketika memberi sambutan pada kegiatan Pendidikan Etika dan Budaya Politik yang diadakan Kementrian Dalam Negeri melalui Direktorat Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (28/9/2017).
Bahtiar menuturkan, banyaknya permasalahan politik di sejumlah ini disebabkan adanya pergeseran-pergesaran dalam kehidupan politik di Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan karakter bangsa Indonesia seperti kejujuran, santun, kegotongroyongan, komunalisme dan kolektivisme telah digantikan dengan individualisme, kanibalisme, dan kapitalisme. Pergeraan nilai ini berjalan seiring dengan munculnya sistem politik yang berorientasi pada kekuatan modal.
Pergeseran inilah yang kemudian menyumbangkan pada IDI di tahun 2016.
Dia menuturkan, pada kegiatan Kemaren tentang Penguatan Pokja Rapat Koordinasi Penguatan Kelompok Kerja Demokrasi di Daerah dibahas tentang upaya peningkatan IDI pada tahun mendatang. Data BPS mencatat IDI 2016 mengalami penurunan sebanyak 7,23 poin yakni 70,09 poin dari 72,82 poin yang dicapai pada tahun 2015.
Dijelaskannya, ada tiga aspek yang digunakan dalam IDI juga mengalami penurunan yakni aspek kebebasan sipil yang turun 3,85 poin dari 80,30 menjadi 76,45. Aspek hak-hak politik turun 0,52 poin dari 70,63 ke 70,11 dan aspek lembaga-lembaga demokrasi yang turun 4,82 poin dari 66,87 menjadi 62,05.
“Ada dua provinsi yang mengalami penurunan drastis di atas 10 poin yakni Jakarta sebesar 14,47 poin dan Suamtera Barat sebesar 13,05 poin,” ujar Bahtiar.
Kepada para peserta Kegiatan Pendidikan Etika dan Budaya Politik, Dirpoldagri mengajak seluruh elemen masyarakat, Kesbang DKI Jakarta termasuk mahasiwa untuk bersama menata kehidupan politik yang lebih baik ke depannya.
Dijelaskannya, pemahaman etka dan dan pendidikan politik ini penting mengingat belum optimalnya implementasi budaya politik demokratis berdasarkan Pancasila. Selain itu, masih lemahnya penghayatan fanatisme kedaerahan yang sempit, lemahnya penghayatan kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kuranya keteladanan dalam berperilaku hingga merosotnya nilai-nilai kebangsaan.
Kegiatan Pendidikan Etika dan Budaya Politik bertema “Memperkuat Peran Masyarakat dalam Mendukung Agenda Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019” ini dihadiri elemen tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kekaryaan Pemuda (OKP), serta mahasiswa semester 1 sebagai pemilih muda.(Zul/Foto: Enhar)
