*JAKARTA* — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menyerukan agar seluruh elit politik menghentikan silang pendapat, polemik birokrasi, dan saling menyalahkan terkait penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Dalam situasi darurat kemanusiaan, langkah cepat, koordinatif, dan gotong royong nasional jauh lebih dibutuhkan masyarakat terdampak dibanding polemik berkepanjangan.
Hingga Jumat (5/12/25), data BNPB mencatat sedikitnya 836 orang meninggal dunia, 518 orang masih hilang, dan lebih dari 2.600 orang mengalami luka-luka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk lebih dari 10.500 rumah, puluhan sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, serta akses jalan dan jembatan.
Korban meninggal terbanyak tercatat di Aceh dengan 325 jiwa, disusul Sumatera Utara 311 jiwa, dan Sumatera Barat 200 jiwa. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat rumah yang rusak berat maupun wilayah permukiman yang masih tertutup lumpur dan material longsoran.
“Dalam kondisi seperti ini, tidak ada waktu untuk saling menyalahkan atau beradu opini. Yang diperlukan sekarang adalah bantuan pangan, air bersih, obat-obatan, selimut, tenda, pakaian layak, dan kebutuhan dasar lainnya. Itu yang masyarakat tunggu, bukan argumentasi politik,” tegas Bamsoet di Jakarta, Jumat (5/12/25).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menekankan pentingnya satu komando kemanusiaan dalam penanganan bencana untuk mencegah tumpang tindih kebijakan dan mempercepat distribusi bantuan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, TNI-Polri, dunia usaha, ormas, dan relawan harus bergerak bersama dalam sistem terpadu yang efektif. Koordinasi tidak boleh berbelit dan distribusi bantuan harus cepat, aman, dan tepat sasaran.
Selain itu, penting dilakukan antisipasi jangka menengah berupa pemulihan infrastruktur dasar, perbaikan akses logistik, hingga perlindungan psikososial bagi warga terdampak, khususnya anak-anak dan lansia. Semua elemen negara harus hadir secara nyata, dari fase tanggap darurat hingga tahap pemulihan.
“Bencana bukan urusan satu lembaga. Ini adalah panggilan kemanusiaan bagi seluruh elemen bangsa. Kita bergerak cepat untuk menyelamatkan yang bisa diselamatkan dan memulihkan kehidupan warga yang terdampak. Tidak ada yang lebih penting daripada memastikan saudara-saudara kita di Sumatera mendapat perlindungan dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, sektor dunia usaha melalui koordinasi KADIN Indonesia telah bergerak membantu penyediaan logistik darurat, dapur umum, transportasi distribusi bantuan hingga dukungan untuk pemulihan ekonomi mikro masyarakat. Kolaborasi pemerintah dan swasta harus dipercepat, bukan diperdebatkan.
“Prinsipnya jelas: respons cepat, tindakan nyata, dan gotong royong nasional. Ketika puluhan ribu warga terdampak bencana, yang mereka butuhkan bukan argumentasi, melainkan kehadiran negara dan solidaritas dari semua elemen bangsa,” pungkas Bamsoet. (*)
