*JAKARTA* — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperkuat konsolidasi kekuasaan dan kendali pemerintahan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan bangsa. Mulai dari menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat penegakan hukum, ketahanan pangan dan energi, hingga meningkatkan keamanan nasional. Termasuk menyikapi dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden yang menjadi perhatian publik. Dengan dukungan politik yang besar, Presiden memiliki dukungan yang kuat untuk mempererat koordinasi, menyatukan langkah seluruh aparatur, serta memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Presiden memiliki modal politik dan kewenangan konstitusional yang kuat untuk menggerakkan pemerintahan. Konsolidasi diperlukan agar seluruh jajaran bekerja dalam satu arah, saling mendukung, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat. Kepentingan negara dan rakyat harus selalu menjadi prioritas,” ujar Bamsoet usai menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wantimpres, Rabu (4/11/26).
Anggota Wantimpres RI hadir
antara lain Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Margarito Kamis dan Ida Bagus Purwalaksana.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, konsolidasi pemerintahan semakin penting di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 sebesar 5,45 persen menunjukkan fondasi ekonomi yang tetap tumbuh, meskipun masih menghadapi tekanan harga pangan, inflasi Oktober 3,23 persen, serta gejolak pasar keuangan. Di sisi lain, sekitar 22,93 juta penduduk masih hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 sebesar 4,68 persen. Kondisi ini menjadi alasan untuk memperkuat sinergi kebijakan ekonomi, memperluas investasi produktif, membuka lapangan kerja, dan menjaga daya beli masyarakat.
“Kita memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kuncinya ada pada kerja sama seluruh kementerian, kepastian kebijakan, dan pelaksanaan program yang terukur. Rakyat harus semakin merasakan hasil pembangunan,” tegas Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga menyoroti pentingnya penguatan sektor hukum dan keamanan nasional, termasuk penanganan dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo. Persoalan tersebut perlu ditangani secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Peristiwa ini sekaligus menjadi kesempatan untuk memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat pengamanan komunikasi negara, serta meningkatkan koordinasi lembaga keamanan dan intelijen.
“Dugaan penyadapan terhadap Presiden harus ditangani secara serius dan sesuai hukum. Kita perlu memastikan sistem pengamanan negara semakin kuat, pengawasan berjalan efektif, dan setiap institusi bekerja secara profesional agar kepercayaan publik terus terjaga,” kata Bamsoet.
Dosen pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini memaparkan, konsolidasi juga perlu diperkuat melalui koordinasi kementerian, lembaga penegak hukum, intelijen, BUMN, hingga pemerintah daerah. Evaluasi kinerja kabinet, penyelarasan program, dan penguatan pengawasan anggaran dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dengan belanja negara APBN 2027 sekitar Rp4.106,3 triliun, pemerintah memiliki ruang fiskal yang perlu dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat industri nasional, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.
“Konsolidasi harus membuat kerja pemerintah semakin cepat, kebijakan semakin terarah, dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Setiap kementerian dan lembaga perlu memiliki target yang jelas, saling mendukung, serta bertanggung jawab atas hasil yang dicapai,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, konsolidasi kekuasaan perlu dijalankan dalam koridor konstitusi dengan tetap menjaga independensi penegakan hukum, fungsi pengawasan DPR, dan ruang partisipasi masyarakat. Presiden memiliki kewenangan untuk menata kabinet, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh menterinya bekerja optimal. Dengan pemerintahan yang solid, komunikasi politik yang baik, dan pengawasan yang sehat, berbagai persoalan nasional dapat ditangani secara lebih terpadu dan berkelanjutan.
“Presiden membutuhkan tim yang solid, kompeten, berintegritas, dan memiliki semangat kerja yang sama. Dengan konsolidasi yang kuat, saya yakin pemerintah dapat bergerak lebih efektif, menjaga stabilitas nasional, memperkuat kepastian hukum, dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)
