Yogyakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoreksi Miskonsepsi tentang Sebutan Ultra Processed Food (UPF) dan Dampaknya pada Kebijakan Penyediaan Pangan Olahan dalam Menu MBG” pada Jumat (13/2).
Forum ini mempertemukan pakar gizi, ahli teknologi pangan, akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kebijakan guna memperkuat pemahaman publik berbasis sains mengenai pangan olahan. Diskusi berlangsung di tengah berkembangnya persepsi publik yang cenderung menyamaratakan pangan ultra olahan sebagai makanan tidak sehat.
Dekan sekaligus Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Dr. Ir. Eni Harmayani, M.Sc., menekankan pentingnya pendekatan ilmiah yang berimbang dalam melihat isu pangan olahan. Menurutnya, diskursus mengenai UPF tidak dapat dipandang secara hitam putih karena sistem pangan modern tidak dapat dilepaskan dari peran teknologi pengolahan.
“Kita tidak bisa memilih satu ekstrem. Kebijakan pangan harus disusun secara proporsional dan berbasis ilmiah, agar tetap melindungi kesehatan masyarakat sekaligus realistis terhadap kebutuhan sistem pangan nasional,” ujar Eni.
Ia menambahkan bahwa forum diskusi menjadi ruang strategis untuk menyatukan perspektif kesehatan publik, teknologi pangan, serta kebutuhan kebijakan yang kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Dr. Gunalan, AP., M.Si., menegaskan bahwa pelurusan pemahaman mengenai UPF penting agar tidak menimbulkan stigma yang dapat menghambat penyediaan pangan bergizi dalam skala nasional.
“Istilah UPF sering dipahami secara sederhana dan disamaratakan sebagai pangan tidak sehat. Padahal, yang lebih penting adalah mutu gizi, keamanan, dan kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat. FGD ini menjadi ruang ilmiah untuk meluruskan persepsi sekaligus memperkuat literasi publik,” ujar Gunalan.
Dalam forum tersebut, para pakar juga menegaskan bahwa klasifikasi UPF tidak dirancang untuk menilai kualitas gizi secara langsung. Risiko kesehatan lebih dipengaruhi oleh konsumsi berlebihan, komposisi yang tidak proporsional, serta ketidaksesuaian dengan pedoman gizi seimbang.
Melalui FGD ini, BGN bersama para pemangku kepentingan diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi berbasis sains guna mendukung kebijakan pangan yang tepat, sekaligus memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berfokus pada pemenuhan gizi, keamanan pangan, serta kebermanfaatan bagi anak Indonesia.
Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional
