Palu — Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat fokus pada aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi dengan Badan Karantina Indonesia (Barantin). Penguatan ini ditegaskan dalam kunjungan dinas BGN ke Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Tengah di Palu, Jumat (17/4), sebagai bagian dari upaya memastikan bahan pangan yang digunakan aman, sehat, dan layak konsumsi.
Dalam kunjungan tersebut, BGN dan Barantin membahas penguatan mekanisme pengawasan terhadap bahan pangan asal hewan dan tumbuhan yang menjadi komponen utama dalam program MBG. Komoditas seperti telur, ikan, dan hasil pertanian lainnya menjadi perhatian utama untuk memastikan terbebas dari hama, penyakit, serta risiko kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan.
BGN menegaskan bahwa keamanan pangan menjadi prioritas utama, mengingat program ini menyasar kelompok masyarakat luas yang membutuhkan jaminan kualitas gizi sekaligus keamanan konsumsi. Standar sanitasi dan pengendalian mutu diperketat agar setiap bahan baku yang masuk dalam rantai distribusi telah memenuhi persyaratan kesehatan.
Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Barantin merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan pangan nasional untuk mendukung program MBG. “Kami memastikan bahwa setiap bahan pangan yang digunakan dalam Program MBG telah melalui proses pengawasan yang ketat dan memenuhi standar kesehatan,” ujar Hida di Palu, Jumat (17/4).
Hida menambahkan bahwa jaminan keamanan pangan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan lembaga teknis yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang karantina. Hal ini penting untuk memastikan seluruh rantai pasok pangan berada dalam pengawasan yang terukur.
“Barantin memiliki peran penting dalam memastikan produk pangan asal hewan dan tumbuhan aman dari hama dan penyakit. Dengan dukungan ini, kami ingin memastikan masyarakat menerima makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi,” tambah Hida.
Selain pengawasan bahan pangan, BGN juga menekankan pentingnya penerbitan sertifikat kesehatan (health certificate) sebagai salah satu instrumen utama jaminan mutu. Sertifikasi ini menjadi standar bahwa bahan pangan telah melewati proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
*Biro Hukum dan Humas*
*Badan Gizi Nasional*
