Caturlogi Pembangunan Prabowonomic: Menjawab Tantangan Era Baru menuju Peta Jalan Indonesia Emas 2045

kesbangnews.com – Caturlogi Pembangunan Prabowonomic: Menjawab Tantangan Era Baru menuju Peta Jalan Indonesia Emas 2045

Dari Trilogi ke Caturlogi

Pada era Presiden Soeharto, doktrin pembangunan nasional dikenal dengan Trilogi Pembangunan: stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan. Doktrin ini menjadi acuan selama Orde Baru, meski kerap dikritik karena implementasinya lebih menonjolkan pertumbuhan dan stabilitas ketimbang pemerataan.

Kini, dalam situasi global yang kian kompleks, pola trilogi dianggap kurang relevan. Dibutuhkan kerangka baru yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman: industrialisasi berkelanjutan, transformasi ekonomi hijau, serta penguatan daya saing diplomasi. Di sinilah gagasan Caturlogi Pembangunan Prabowonomic muncul sebagai tawaran segar.

—

Pilar Utama Caturlogi :

1. Industrialisasi & Energi Hilirisasi ( 2025–2045 )

Fokus utama diarahkan pada transformasi komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah. Pemerintah telah merancang hilirisasi 28 komoditas strategis, dari mineral hingga pertanian, dengan estimasi potensi investasi mencapai Rp 10.382 triliun. Sektor nikel, misalnya, telah menyumbang tambahan sekitar 0,45% terhadap PDB nasional berkat kebijakan larangan ekspor bahan mentah.

Selain mineral, sektor sawit menunjukkan keberhasilan serupa. Sejak 2007, produk turunan sawit berkembang dari 54 menjadi 179 jenis pada 2024. Kapasitas pengolahan CPO melonjak tiga kali lipat, membuka lapangan kerja luas, sekaligus memperkuat devisa.

Namun, pengalaman di kawasan industri Morowali memberi peringatan: hilirisasi tanpa perencanaan lingkungan dan sosial yang matang bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu, caturlogi menekankan pemetaan klaster industri, pangan, tambang, dan wisata agar tidak saling bertabrakan dan merusak ekosistem. *Kunci dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi nasional dan daerah*

2. Keadilan Wilayah dan Pemberdayaan Lokal

Pemerataan menjadi prioritas dengan mendorong pembangunan industri di luar Jawa. Klaster industri baru diarahkan untuk memberdayakan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok. Dukungan modal, pelatihan vokasi, hingga modernisasi produk dan pemasaran menjadi kunci agar UMKM manufaktur mampu menembus pasar internasional. Diplomasi Ekonomi dan Pemasaran Global Produk Indonesia membutuhkan dukungan jejaring diplomasi. Perwakilan kedutaan dapat berperan sebagai “duta dagang” yang memfasilitasi buyer internasional, promosi produk hilir, hingga membantu penetrasi pasar baru. Konsorsium diplomasi ekonomi lintas kementerian dan asosiasi perlu dibentuk untuk menguatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

3. Ekonomi Hijau dan Ketahanan Lingkungan

Pembangunan harus berjalan seiring dengan konservasi. Penerapan standar industri hijau, pengawasan AMDAL ketat, serta insentif bagi teknologi rendah karbon menjadi instrumen penting. Dengan demikian, industrialisasi tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup.

Infrastruktur dan Energi Hijau (2025–2035)

Pembangunan infrastruktur konektivitas nasional dengan studi lingkungan yang ketat. Targetkan transisi energi terbarukan hingga 75% pada 2045. Pemerintah harus memperkuat kedaulatan energi, menghentikan ekspor energi murah, menghentikan ekspor ilegal dan menindak tegas penambangan ilegal.

4. Kebijakan publik ( Public Policy ) yang melibatkan partisipasi aspirasi dan sesuai dengan irama kebutuhan Rakyat. Serta *Pemimpin itu memastikan setiap kebijakan yang diputuskan menjamin stabilitas nasional dan kepastian menjamin demokratisasi berjalan dengan sehat , terukur, tersistemik di dan dari akar rumput ( Grassroots democracy )*

—

Peluang dan Tantangan

Peluang:

Hilirisasi berpotensi menambah devisa hingga ratusan triliun rupiah.

Penyebaran klaster industri di luar Jawa mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Revolusi teknologi, terutama kendaraan listrik dan energi terbarukan, membuka ruang inovasi baru.

Bonus Demografi menjadi modal kuat Mencetak SDM berkarakter Tangguh, Produktif & Inovatif ditunjang kekayaan SDA indonesia

Menciptakan Pasar Komoditi Maritim & Produk Halal Global

Tantangan:

Skala investasi yang sangat besar, terutama di sektor logam dan energi.

Risiko tumpang tindih tata ruang antara Peta tambang, pertanian, dan pariwisata.

Peru Regulasi Rancangan Undang Undang Pengesahan Perlindungan Masyarakat Adat memperkuat Ekosistem Reforma Agraria.

Ancaman pengangguran struktural akibat automasi jika tidak diimbangi peningkatan keterampilan , SDM tenaga kerja dan Penekanan Biaya Logistik Usaha dari tatakelola irama yang tidak sinergisitas Regulasi antara pemerintah pusat dan daerah goalnya dapat melemahkan kompetisi harga.

Koordinasi kebijakan pusat dan daerah yang kerap berjalan tidak sinkron.

Pelumpuhan komunikasi antara pembuat kebijakan publik dengan partisipasi aspirasi , kebutuhan rakyat serta tidak ada jaminan demokratisasi berjalan dengan sehat dalam setiap sendi kehidupan rakyat.

—

Peta jalan ke Depan

Caturlogi Pembangunan Prabowonomic menawarkan empat kerangka saling terkait: industri hilirisasi goalnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional meningkat, pemerataan wilayah ( termasuk cara memasarkan diplomasi global ), keberlanjutan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan goalnya menjamin stabilitas nasional adaptif yang dinamis, dan Kebijakan publik ( Public Policy ) yang melibatkan partisipasi aspirasi kebutuhan rakyat serta menjamin keberadaan demokratisasi berjalan di sendi kehidupan rakyat. Sebuah keharusan pemimpin menjalankan pembangunan politik sebagai prasyarat pembangunan ekonomi

Agar berhasil, dibutuhkan:

1. Peta klaster industri berbasis data spasial, sinergi dengan peta tata ruang agraria untuk menghindari konflik lahan.

2. Skema pendanaan terpadu, memadukan investasi swasta, dukungan fiskal, dan pembiayaan mikro untuk modernisasi produk UMKM.

3. Penguatan SDM dan riset, melalui program vokasi serta kolaborasi universitas dengan industri.

4. Regulasi hijau yang konsisten, termasuk insentif teknologi rendah karbon.

5. Diplomasi ekonomi aktif, dengan branding “Made in Indonesia – Green & Premium” di pasar dunia.

6.Public Policy berlandaskan kepada Grassroots democracy. Kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemimpin menjamin keberadaan demokratisasi berjalan di setiap sendi kehidupan rakyat.

—

Penutup

Jika trilogi pembangunan Orde Baru menekankan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan, maka caturlogi hadir dengan penekanan baru: hilirisasi berkelanjutan, keadilan pemerataan wilayah melibatkan diplomasi global, ekonomi hijau serta keseimbanganya ekosistemnya dan terakhir pembangunan politik sebagai suatu keharusan prasyarat pembangunan ekonomi.

Seorang Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara & kepala Pemerintahan harus memiliki kebijakan ekonomi yang mampu memperkuat stabilitas mata uang negaranya yakni rupiah di mata internasional. Kebijakan tata kelola sistem politik dan sistem ekonomi yang kuat dan efektif tidak hanya menjaga stabilitas domestik tetapi juga meningkatkan kepercayaan pasar global dalam peta geopolitik dan menciptakan produk hilirisasi dan posisi indonesia world class . Prabowo Subianto, diharapkan membawa perubahan positif dengan kebijakan ekonominya sendiri, yang bisa disebut sebagai Prabowonomic membuat landasan kuat menuju lepas landas peta jalan 2 dekade dari 2025 menuju 1 Abad NKRI 2045.

Lucian W. Pye, seorang ilmuwan politik terkenal, memiliki konsep pembangunan politik yang mencakup tiga aspek utama ¹:

– *Kesetaraan (Equality)*: Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik dan implementasi hukum yang berlaku untuk semua tanpa memandang golongan.

– *Kapasitas (Capacity)*: Kemampuan sistem politik untuk memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat melalui kebijakan yang efektif dan efisien.

– *Diferensiasi (Differentiation)*: Pembagian kekuasaan dan spesialisasi struktur dalam pemerintahan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja.

Pye juga mengidentifikasi 10 aspek pembangunan politik, termasuk :

Pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi

Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan masyarakat industri

Pembangunan politik sebagai modernisasi politik

Pembangunan politik sebagai operasi Negara-negara bangsa

Pembangunan politik sebagai pembangunan adminsitrasi dan hukum

Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa

Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi

Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur

Pembangunan politik sebagai mobilisasi kekuasaan

Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial

Gagasan ini bukan sekadar “melanjutkan semangat lama”, melainkan menjawab kebutuhan era modern. Pembangunan Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan ekspor bahan mentah dan pertumbuhan angka, tetapi harus mengakar pada pemerataan, keberlanjutan, serta daya saing di panggung internasional.

Untuk era pemerintahan Prabowo-Gibran (2024-2029), konsep pembangunan politik yang mendesak dan relevan untuk diimplementasikan adalah stabilitas politik, modernisasi politik, dan pembinaan demokrasi. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, Prabowo diharapkan dapat menciptakan kebijakan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, menjadikan Prabowonomic sebagai kebijakan ekonomi yang berhasil memperkuat posisi Indonesia di mata kepercayaan dunia internasional.

Semoga Indonesia tetap berada di jalur damai, dengan kepemimpinan yang mampu memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mengantarkan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Tagar Gerakan Moral:

#IndonesiaMaju2045

#JagaPersatuanNKRI

#EkonomiRakyat

#BerantasKorupsi

#ReformasiHukum

#KedaulatanBangsa

#Revisi UU Politik & Parpol

TAP, S.H ( Tody Ardiansyah Prabu, S.H )

Waketum DPP FABEM-SM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa)

Ketua Umum RIU (Rakyat Indonesia Unggul)

Praktisi Advokat Peradi, Alumni Universitas Trisakti