*JAKARTA* – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendorong masuknya investasi dari China untuk mempercepat pengembangan ekosistem data center nasional, sekaligus menegaskan bahwa penguatan sektor digital harus berjalan beriringan dengan perbaikan tata kelola perdagangan dan logistik nasional. Indonesia memiliki pasar digital yang tumbuh sangat cepat dan kebutuhan infrastruktur kecerdasan buatan (AI) yang terus meningkat, namun di sisi lain masih menghadapi persoalan klasik di sektor shipping line yang selama puluhan tahun menjadi sumber kebocoran devisa dan tingginya biaya ekonomi nasional.
Bamsoet menilai momentum pengembangan data center di Indonesia saat ini sangat tepat. Dengan populasi digital yang terus tumbuh dan jumlah pengguna internet yang telah menembus lebih dari 350 juta koneksi perangkat, kebutuhan terhadap cloud, penyimpanan data, layanan AI, serta infrastruktur digital meningkat tajam. Proyeksi pasar data center Indonesia diperkirakan mencapai USD 9,43 miliar pada tahun 2030, didorong kebutuhan cloud, AI, serta transformasi digital lintas sektor.
“Investor dari China memiliki kapasitas teknologi, pembiayaan, dan pengalaman membangun ekosistem digital berskala besar yang bisa dipadukan dengan potensi dalam negeri. Indonesia harus menjadi tujuan utama investasi tersebut dengan menawarkan kepastian regulasi, ketersediaan energi, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan,” ujar Bamsoet usai mendampingi Wakil Gubernur Provinsi Hebei China Zhao Chenxin bersama para pengusaha China bertemu Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (26/5/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, Indonesia memiliki daya tarik yang besar di mata investor internasional. Selain didukung populasi digital yang masif dan penetrasi internet yang terus meningkat, pemerintah juga telah membuka ruang investasi yang lebih kompetitif melalui insentif fiskal, kawasan ekonomi khusus, serta fleksibilitas kepemilikan modal asing di sektor infrastruktur digital.
Sejumlah kawasan memiliki peluang besar pengembangan data center berskala internasional. Semisal, kawasan Batam memiliki posisi strategis karena kedekatan konektivitas dengan Singapura, sementara koridor industri Jawa seperti Cikarang memiliki keunggulan pasokan energi dan jaringan. Di bagian timur Indonesia, Manado dinilai mulai diperhitungkan karena tersambung ke jaringan kabel bawah laut internasional yang membuka akses langsung ke pasar Amerika Serikat.
“Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi kekuatan baru industri data center di Asia. Kita mempunyai pasar digital terbesar di Asia Tenggara, posisi geografis strategis, kebutuhan komputasi yang terus melonjak karena perkembangan artificial intelligence, serta dukungan kebijakan pemerintah yang semakin kompetitif,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri (ARDIN) Indonesia) ini juga menyoroti persoalan shipping line yang selama ini menjadi salah satu titik lemah ekonomi nasional. Ketergantungan terhadap kapal asing untuk angkutan ekspor-impor membuat biaya logistik tinggi dan devisa terus mengalir keluar. Biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran lebih dari 14 persen terhadap PDB dan menjadi tantangan besar bagi efisiensi perdagangan nasional. Persoalan tersebut diperparah oleh lamanya waktu tunggu pelabuhan, lemahnya integrasi rantai pasok, serta minimnya utilisasi galangan kapal domestik.
“Selama angkutan laut ekspor-impor masih didominasi pihak asing dan tata kelola perdagangan belum transparan, maka keuntungan ekonomi nasional akan terus bocor. Kita memerlukan pembenahan menyeluruh mulai dari pelabuhan, kepabeanan, sistem ekspor, hingga penguatan armada nasional,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pembenahan tata kelola perdagangan dan pengetatan pengawasan ekspor komoditas strategis. Menurut Bamsoet praktik manipulasi dokumen ekspor, under-invoicing, transfer pricing, serta penempatan keuntungan di luar negeri telah lama menjadi sumber kebocoran ekonomi nasional. Kebijakan penguatan pengawasan melalui sistem ekspor yang lebih terintegrasi dan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di dalam negeri dinilai sebagai langkah untuk mengembalikan manfaat perdagangan kepada perekonomian nasional.
“Setiap dolar hasil ekspor sumber daya alam harus memberikan dampak bagi pembangunan nasional. Negara tidak boleh kehilangan ruang fiskal karena manipulasi perdagangan atau lemahnya pengawasan. Pembenahan shipping line, penguatan industri maritim, dan pembangunan data center harus menjadi satu paket transformasi ekonomi Indonesia menuju negara industri dan ekonomi digital yang berdaulat,” pungkas Bamsoet. (*)
