*JAKARTA* – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan ancaman geopolitik global yang kian kompleks, dari krisis Laut China Selatan hingga fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina, memberi tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam situasi tersebut dunia usaha Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh, yakni stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.
“Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Jika kita gagal menjaga iklim usaha dan stabilitas nasional, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang sudah susah payah kita bangun selama dua dekade terakhir,” ujar Bamsoet saat mendampingi pembekalan Retret KADIN 2025 oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat (8/8/25).
Hadir antara lain Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, para pengurus pusat KADIN Indonesia serta para ketua KADIN provinsi dan asosiasi dibawah KADIN.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data dari Bursa Efek Indonesia mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp 28,6 triliun selama kuartal pertama 2025. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat jatuh hingga 7,2 persen dalam satu hari perdagangan pada Maret lalu, memperlihatkan betapa sensitifnya pasar terhadap ketidakpastian politik dan tensi global.
Indeks tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS juga sempat menyentuh level Rp 16.700 per dolar AS pada April 2025, tertinggi sejak krisis pandemi. Lemahnya rupiah menekan biaya impor bahan baku industri, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi terhadap sektor riil.
“Dunia usaha membutuhkan keyakinan. Dan keyakinan itu tumbuh dari komitmen negara dalam menjaga kepastian hukum, keamanan, iklim politik yang stabil, serta transparansi kebijakan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, negara harus siap menghadapi ancaman siber, kelangkaan energi, dan ketegangan lintas batas. Untuk itu, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi pertahanan nasional yang kokoh. Baik dari segi militer, energi, pangan, hingga keamanan digital.
Pemerintah perlu memperkuat ketahanan struktural. Selain mendorong proyek strategis nasional, pemerintah juga membangun sistem pertahanan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, penguatan logistik nasional, dan pengamanan energi nasional.
“KADIN sendiri terus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat manajemen risiko. Mitigasi risiko bukan sekadar formalitas ISO atau pelatihan teknis. Ini kunci keberlanjutan bisnis. Karena ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja,” pungkas Bamsoet. (*)
