Lahir di Padang pada 31 Oktober 1958, Patrialis Akbar tumbuh dalam keluarga veteran yang disiplin. Sang ayah, Letda (Purn) H. Ali Akbar, mengajarkannya kemandirian sejak dini di Kampung Jua, Lubuk Begalung. Meski ayahnya adalah seorang pengusaha yang berkecukupan, Patrialis tidak bermanja-manja. Setelah lulus dari STM Negeri 2 Padang, ia memilih jalan merantau ke Jakarta dengan mimpi menjadi seorang ahli hukum. Namun, kehidupan di ibu kota mengujinya; sebelum meraih gelar sarjana, ia menyambung hidup dengan menjadi sopir angkutan kota (angkot) jurusan Pasar Senen–Jatinegara, bahkan sempat menjadi sopir taksi untuk membiayai kehidupannya.
Kerja keras di jalanan itu tidak menyurutkan semangat akademisnya. Ia berhasil menyelesaikan studi hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan memulai karier sebagai advokat serta dosen. Garis tangannya kemudian membawa Patrialis ke dunia politik bersama Partai Amanat Nasional (PAN), di mana ia menjadi wakil rakyat asal Sumatera Barat di DPR RI selama dua periode (1999–2009). Patrialis mencatatkan sejarah penting sebagai salah satu tokoh di balik amandemen UUD 1945, sebuah fase krusial dalam perjalanan demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.
Karier Patrialis tergolong sangat langka karena ia berhasil menduduki posisi puncak di tiga cabang kekuasaan negara sekaligus (Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif). Setelah di legislatif, ia dipercaya Presiden SBY menjadi Menteri Hukum dan HAM (2009–2011) di jajaran eksekutif, dan puncaknya menjabat sebagai Hakim Konstitusi (2013–2017) di jajaran yudikatif. Meski perjalanannya kemudian diwarnai kontroversi hukum pada akhir masa jabatannya di Mahkamah Konstitusi, sosoknya tetap diingat sebagai putra Minang yang memulai segalanya dari bawah—dari balik kemudi angkot hingga duduk di kursi tinggi penjaga konstitusi negara.
Sumber: Wikipedia Bahasa Indonesia – Profil dan Karier Patrialis Akbar.
