Kesbangnews.com – Ketika seorang ketua partai politik menduduki posisi ketua umum klub sepak bola daerah, pertanyaan publik menjadi tak terelakkan: apakah yang sedang dikelola adalah organisasi olahraga, atau justru instrumen kekuasaan? Fenomena ini bukan hal baru di Indonesia dan kerap dibungkus dengan narasi seragam—demi menyelamatkan klub, demi prestasi, demi kebanggaan daerah. Namun di balik retorika tersebut, tersembunyi persoalan mendasar: politisasi olahraga dan konflik kepentingan.
Secara hukum, memang tidak terdapat larangan eksplisit bagi elite partai politik untuk memimpin klub sepak bola. Klub merupakan badan hukum privat. Namun sepak bola tidak bisa dipandang semata sebagai urusan privat. Ia adalah ruang publik, simbol identitas kolektif, sekaligus industri hiburan yang hidup dari kepercayaan masyarakat. Karena itu, tata kelolanya menuntut standar etika yang jauh lebih tinggi dibanding entitas bisnis biasa.
Dalam tata kelola sepak bola internasional, prinsip independensi menjadi fondasi utama. FIFA secara tegas melarang intervensi politik dalam pengelolaan sepak bola. Prinsip serupa juga diadopsi oleh PSSI, setidaknya secara normatif. Alasannya sederhana: ketika politik masuk terlalu jauh, netralitas kompetisi terancam dan klub berisiko kehilangan jati dirinya sebagai institusi olahraga.
Indonesia memiliki preseden penting dalam konteks ini. Keterlibatan Edy Rahmayadi dalam kepemimpinan klub dan federasi sepak bola nasional saat masih aktif sebagai pejabat publik memicu polemik panjang. Meski tidak berujung pada pelanggaran hukum pidana, perdebatan publik tetap mengemuka. Kasus ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan sekadar legal atau ilegal, melainkan patut atau tidak patut. Di sinilah letak dimensi etikanya.
Di tingkat daerah, pola serupa kerap berulang. Kepala daerah atau elite partai menjadi aktor sentral dalam pengambilan keputusan klub. Anggaran daerah, fasilitas publik, dan jaringan birokrasi secara halus ikut menopang operasional klub. Stadion pun berubah menjadi ruang simbolik kekuasaan. Suporter—sadar atau tidak—direduksi menjadi basis legitimasi politik. Klub tampak hidup selama figur tersebut berkuasa, lalu goyah ketika kekuasaan berakhir.
Inilah bahaya utama politisasi sepak bola. Klub tidak dibangun di atas fondasi pembinaan jangka panjang, transparansi, dan profesionalisme, melainkan pada logika kekuasaan jangka pendek. Prestasi menjadi urusan sekunder, sementara eksistensi figur menjadi pusat perhatian. Akibatnya, sepak bola daerah terjebak dalam ketergantungan struktural: terlihat kuat di permukaan, namun rapuh secara sistemik
Dalih bahwa “tanpa politisi klub akan mati” justru mencerminkan kegagalan tata kelola. Sepak bola seharusnya bertumpu pada manajemen yang sehat, pendanaan yang transparan, serta dukungan publik yang tulus—bukan pada relasi kekuasaan. Jika elite politik benar-benar ingin berkontribusi, peran sebagai sponsor terbuka atau pembina simbolik sudah lebih dari cukup. Duduk sebagai pengendali penuh hanya akan mempertebal kecurigaan publik.
Sepak bola tidak pernah benar-benar netral ketika kekuasaan terlalu dominan. Ia akan selalu condong kepada mereka yang memegang kendali. Karena itu, menjaga jarak antara politik dan sepak bola bukanlah sikap anti-politik, melainkan upaya menjaga integritas dan martabat olahraga.
Jika situasi ini terus dibiarkan, stadion akan berubah menjadi panggung legitimasi, bukan arena sportivitas. Yang dirugikan bukan hanya klub atau kompetisi, tetapi juga publik. Kekuasaan bersifat sementara, namun kerusakan akibat politisasi olahraga dapat bertahan jauh lebih lama. Ketika kekuasaan pergi, klub kerap ditinggalkan dalam kondisi rapuh—stadion sepi, suporter terbelah, dan prestasi yang tak pernah benar-benar dibangun.
Sepak bola tidak membutuhkan penguasa. Ia membutuhkan batas. Tanpa batas yang jelas, lapangan hijau akan terus menjadi arena kekuasaan—dan publik, sekali lagi, harus menanggung akibatnya.
Oleh: Mohammad Yusron Kholidi, S.H., M.H.
Direktur Utama MYK Law Firm & Pecinta Sepak Bola
