Teks Foto: Ir. Haidar Alwi, MT Pendiri dan Presiden Haidar Alwi Institute(HAI). (dok.google/istimewa)
JAKARTA, KESBANG|| NEWS — Guncangan ekonomi, pelemahan rupiah, dan meningkatnya kritik publik belakangan ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Indonesia saat ini bukan sedang menghadapi krisis biasa, melainkan sedang menghadapi konsekuensi dari pekerjaan rumah ekonomi yang menumpuk selama dua dekade. Di tengah derasnya perang narasi di ruang publik, bangsa ini sedang menjalani salah satu operasi pembenahan ekonomi terbesar sejak era reformasi.
Demonstrasi mahasiswa yang terjadi di sejumlah daerah merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi kebijakan negara dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun, di tengah kompleksitas persoalan yang sedang dihadapi Indonesia, kritik yang berkualitas harus lahir dari pemahaman yang utuh, bukan sekadar reaksi atas gejala yang tampak di permukaan.
Pada saat yang sama, dunia sedang memasuki era baru persaingan geoekonomi. Kekuatan sebuah negara tidak lagi hanya diukur dari kekuatan militernya, tetapi juga dari kemampuannya menguasai energi, perdagangan, teknologi, mineral strategis, pangan, dan rantai pasok global. Negara yang mampu mengendalikan sumber daya ekonominya akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas dan melindungi masa depan rakyatnya.
Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa mahasiswa perlu memahami persoalan ekonomi nasional secara menyeluruh agar kritik yang disampaikan mampu menyentuh akar persoalan, bukan hanya gejala yang terlihat di permukaan.
*”Mahasiswa adalah penjaga akal sehat bangsa. Namun akal sehat tidak boleh dibangun di atas potongan informasi yang terpisah-pisah. Di era perang ekonomi global, generasi intelektual harus memiliki kemampuan membaca sebab, akibat, dan memahami bagaimana sebuah negara bekerja sebelum mengambil kesimpulan. Sebab kritik yang berkualitas selalu lahir dari pengetahuan yang utuh, bukan dari kegaduhan yang sesaat,”* tegas Haidar Alwi.
Pesan tersebut menjadi penting karena Indonesia saat ini sedang menjalani proses pembenahan ekonomi berskala besar yang tidak hanya menyangkut persoalan fiskal, tetapi juga menyangkut upaya menutup berbagai kebocoran ekonomi yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Di Balik Guncangan Indonesia, Ada Operasi Besar Menutup Kebocoran Ekonomi Nasional.
Indonesia sesungguhnya tidak sedang membangun dari titik nol. Indonesia sedang berupaya menyelesaikan pekerjaan rumah besar yang telah menumpuk selama dua dekade. Dalam ilmu ekonomi terdapat istilah transition cost, yaitu biaya dan gejolak yang muncul ketika sebuah negara melakukan perubahan besar terhadap sistem yang telah berlangsung lama.
Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah economic leakage atau kebocoran ekonomi, yaitu kondisi ketika kekayaan nasional tidak sepenuhnya kembali menjadi manfaat bagi rakyat. Salah satu bentuknya adalah praktik under invoicing, yaitu ketika komoditas Indonesia dilaporkan memiliki nilai yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya saat diekspor ke negara perantara, sebelum akhirnya dijual kembali ke negara tujuan dengan harga yang sesungguhnya.
Praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara dalam jumlah yang sangat besar. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat menghambat kemampuan negara membiayai pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan strategis lainnya.
Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa mafia ekonomi yang selama bertahun-tahun memanfaatkan celah tata kelola perdagangan dan sumber daya alam. Tantangan tersebut meliputi mafia under invoicing, mafia migas, dan mafia minyak sawit yang membentuk ekosistem rente ekonomi yang kompleks.
Ketika negara mulai memperkuat tata kelola perdagangan, memperbesar peran BUMN, Danantara, dan memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam, kelompok-kelompok yang selama ini menikmati celah tersebut tentu akan merasa terganggu karena ruang geraknya semakin menyempit.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun menghadapi tantangan besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan struktural yang selama ini belum terselesaikan secara optimal. Proses tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu, konsistensi, serta dukungan seluruh elemen bangsa.
*”Indonesia bukan negara miskin. Indonesia terlalu lama mengalami kebocoran ekonomi. Karena itu, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan atau gejolak hari ini, melainkan siapa yang akan mengendalikan kekayaan Indonesia di masa depan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kekayaannya agar kembali menjadi kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri,”* ujar Haidar Alwi.
Karena itu, Indonesia juga perlu memperkuat economic sovereignty atau kedaulatan ekonomi, yaitu kemampuan negara mengendalikan sumber daya, perdagangan, dan kepentingan ekonominya sendiri agar tidak terus bergantung pada kepentingan di luar negeri.
*Mahasiswa Harus Mampu Membedakan Kritik, Gejala, dan Akar Masalah.*
Haidar Alwi menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi. Namun posisi tersebut juga dibarengi dengan tanggung jawab intelektual yang besar.
Pelemahan rupiah, misalnya, tidak boleh dibaca sebagai satu-satunya indikator keberhasilan atau kegagalan sebuah negara. Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kondisi geopolitik, perdagangan internasional, harga energi dunia, hingga dinamika pasar keuangan global.
Dalam kondisi tertentu, menguatnya mata uang negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia terhadap rupiah juga dapat membentuk persepsi publik dan meningkatkan aktivitas belanja wisatawan asing di Indonesia. Namun fenomena tersebut harus dibaca secara komprehensif dan tidak boleh dijadikan dasar tunggal untuk menarik kesimpulan besar.
Mahasiswa juga perlu memahami adanya konsep state capture, yaitu kondisi ketika kelompok-kelompok berkepentingan berusaha memengaruhi arah kebijakan negara demi mempertahankan keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Ketika negara mulai membersihkan sistem, pertarungan tidak selalu terjadi di lapangan, tetapi juga berpindah ke ruang persepsi dan perang narasi.
*”Mahasiswa Indonesia harus berhati-hati agar idealismenya tidak dibajak oleh pihak-pihak yang merasa terganggu terhadap upaya membersihkan kebocoran ekonomi nasional. Sebab sejarah menunjukkan bahwa generasi intelektual yang gagal membedakan gejala dan akar persoalan tanpa sadar dapat berdiri di belakang sistem yang justru sedang diperbaiki. Idealisme harus dijaga, tetapi kejernihan berpikir harus ditempatkan di atas segalanya,”* jelas Haidar Alwi.
Demokrasi membutuhkan kritik yang kuat, tetapi kritik yang berkualitas selalu lahir dari data, pengetahuan, dan kemampuan memahami sebab-akibat secara utuh. Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya berani bersuara, tetapi juga mampu membaca persoalan secara mendalam.
*”Bangsa yang besar tidak dibangun oleh generasi yang paling cepat menyalahkan, tetapi oleh generasi yang paling tekun memahami persoalan bangsanya. Sebab kebocoran ekonomi dapat diperbaiki, mafia ekonomi dapat diberantas, tetapi bangsa akan kesulitan bangkit apabila generasi intelektualnya kehilangan kejernihan berpikir. Di abad ke-21, kejernihan berpikir adalah bentuk patriotisme yang paling bernilai,”* pungkas Haidar Alwi.(Red)
