Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menginisiasi program Sistem Monitoring Terpadu Makan Bergizi Gratis melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIMPONI MBG SIPD). Inovasi ini merupakan sistem pelaporan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu program MBG di seluruh Indonesia.
Fatoni menyampaikan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang perlu didukung oleh semua pihak agar sukses dan tapat sasaran. Dirinya menambahkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, terpadu dan terintegrasi.
“Sehingga diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di seluruh daerah di Indonesia,” imbuh Fatoni pada saat Sosialisasi SIMPONI MBG SIPD melalui zoom meeting pada Senin (04/08/2025).
Sebagai informasi, SIMPONI MBG SIPD merupakan suatu sistem pelaporan yang memonitoring program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terintegrasi dengan SIPD. Pelaporan ini dilakukan oleh setiap daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional sehingga seluruh pelaksanaan program MBG di daerah dapat diketahui pelaksanaannya. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah pelaporan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.
SIMPONI MBG juga mendukung program satu data karena seluruh data pelaksanaan MBG terintegrasi menjadi satu, yaitu pada SIPD. Sistem tersebut terintegrasi dengan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegunaan SIMPONI MBG SIPD, antara lain berupa keseragaman sistem dalam memantau program MBG, integrasi data, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagai bahan pengambilan kebijakan berdasarkan data, pelaksanaan pelaporan berbasis elektronik serta dapat menghapus sistem serupa pada semua daerah.
Kemudian, SIMPONI MBG SIPD juga dapat menghemat anggaran hingga miliaran rupiah, antara lain menghemat penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) ATK, penggunaan sistem, penggunaan listrik, pemanfaat Sumber Daya Manusia (SDM) hingga waktu pelaporan.
“SIMPONI MBG SIPD untuk memantau program MBG tentu menghemat biaya pembuatan aplikasi dengan estimasi sekitar Rp 1 Miliar/daerah atau setara Rp 8,2 triliun. Selain itu, melalui SIPD dapat memangkas penggunaan kertas dan perjadin hingga Rp 16 miliar,” ucap Fatoni.
Oleh karena itu, Fatoni menilai perlu adanya program pengawasan yang jelas sehingga seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mengetahui capaian, tren dan kinerja di tiap daerah secara real time. Tak hanya itu, ketersediaan data melalui SIMPONI MBG melalui SIPD dapat mempercepat realisasi dari program MBG.
“Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan inovasi pengembangan Dashboard Tematik MBG di SIPD yang dapat diakses lintas instansi, termasuk oleh Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah,” ucap Fatoni saat Sosialisasi SIMPONI MBG SIPD melalui zoom meeting pada Senin (04/08/2025).
“Dashboard tersebut dapat digunakan untuk mewujudkan satu data, satu proses, dan memudahkan untuk melakukan monitoring dan evaluasi,” sambungnya.
Fatoni menegaskan bahwa SIMPONI MBG SIPD sangat penting diterapkan oleh pemerintah daerah agar tujuan penyelenggaraan MBG di seluruh Indonesia dapat dicapai secara efektif. Menurutnya, dengan SIMPONI MBG SIPD, tantangan dan hambatan pembangunan daerah dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal.
“Manfaat bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan SIPD untuk program prioritas nasional dan menyediakan data real-time untuk evaluasi dan pengambilan keputusan daerah,” kata Fatoni.
Sementara itu, manfaat bagi pemerintah pusat adalah dapat memperoleh data terintegrasi secara nasional mengenai pelaksanaan MBG di seluruh daerah dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi lintas sektor terhadap pelaksanaan MBG. Terakhir, tentunya mendukung kebijakan berbasis bukti dalam penguatan program gizi nasional.
