Labura, Kesbangnews.com — Isu dugaan pelanggaran distribusi LPG subsidi 3 kilogram yang menyeret PT Sukses Tiga Serangkai (STS) kini berbalik arah. Tak hanya membantah, perusahaan justru mengungkap indikasi serius yang dinilai melampaui sekadar persoalan distribusi—mulai dari dugaan tekanan, permintaan uang, hingga potensi konflik kepentingan.
Melalui perwakilan manajemen berinisial AD, PT STS menegaskan bahwa aktivitas distribusi yang mereka jalankan selama ini tetap berada dalam koridor mekanisme yang berlaku. Ia menilai tudingan yang beredar telah menggiring opini tanpa melihat realitas di lapangan.
“Ini bukan pelanggaran. Ini langkah teknis agar masyarakat tetap mendapatkan LPG, terutama di wilayah yang sulit dijangkau seperti Kualuh Hilir,” tegas AD.
Distribusi Dipersoalkan, Kondisi Nyata Seolah Diabaikan
PT STS menjelaskan bahwa pola distribusi yang diterapkan merupakan bentuk adaptasi terhadap kondisi geografis dan keterbatasan akses. Keterlibatan perantara disebut sebagai strategi percepatan penyaluran agar LPG subsidi tidak terhambat.
Seluruh proses distribusi, lanjut AD, dilengkapi dengan dokumen resmi berupa surat jalan. Namun, fakta tersebut dinilai tidak disampaikan secara utuh dalam sejumlah pemberitaan yang beredar.
“Yang muncul di publik hanya potongan informasi. Seolah-olah ada pelanggaran besar, padahal konteks sebenarnya tidak dibuka,” ujarnya.
Dugaan Tekanan Terkuak: Dari Permintaan THR hingga Pemberitaan Negatif
Di tengah derasnya isu, PT STS mengungkap dugaan adanya tekanan yang mengarah pada praktik tidak profesional. Berdasarkan penelusuran internal, polemik ini disebut bermula dari permintaan uang Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan.
Dua oknum berinisial SS dan FS disebut meminta sejumlah uang dengan nominal tertentu. Namun, ketika permintaan tersebut tidak dipenuhi, pemberitaan bernada negatif mulai bermunculan dan berkembang secara masif.
Apakah ini kritik yang objektif atau bentuk tekanan terselubung? Pertanyaan ini kini menjadi sorotan tajam di tengah masyarakat.
Indikasi Persaingan Usaha Tak Sehat Ikut Muncul ke Permukaan
Tak berhenti pada dugaan tekanan, PT STS juga mencium adanya potensi persaingan usaha tidak sehat. Sumber internal menyebut terdapat pihak yang merasa dirugikan secara bisnis oleh pola distribusi yang dijalankan perusahaan.
“Kalau ini murni soal regulasi, kami siap diuji secara terbuka. Tapi jika sudah masuk ranah kepentingan bisnis, ini harus dibongkar,” tegas sumber tersebut.
Indikasi ini memperluas dimensi persoalan—dari isu distribusi menjadi dugaan konflik kepentingan yang lebih kompleks.
Pemberitaan Dipertanyakan: Fakta Utuh atau Opini yang Dibentuk?
PT STS juga menyoroti keras sejumlah pemberitaan yang dinilai tidak memenuhi prinsip dasar jurnalistik, khususnya asas keberimbangan. Beberapa laporan disebut tidak melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan sebelum dipublikasikan.
“Kami tidak menolak kritik. Tapi jika tidak ada konfirmasi dan langsung menyimpulkan, itu bukan lagi berita—itu opini yang dibentuk,” tegas AD.
Dampak dari pemberitaan tersebut disebut telah merusak reputasi perusahaan dan memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Desakan Menguat: Aparat Diminta Bongkar Seluruh Rantai Masalah
Situasi ini kini memicu desakan luas agar aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada satu sisi persoalan. Publik meminta agar seluruh dugaan yang muncul—termasuk kemungkinan pemerasan, penyalahgunaan profesi, dan penyebaran informasi yang tidak sesuai fakta—diusut secara menyeluruh.
“Jangan setengah jalan. Kalau ingin terang, semua harus dibuka—siapa pun yang terlibat,” tegas salah satu sumber.
Pesan Keras: Hukum Harus Berdiri Tegak, Bukan Dikendalikan Opini
PT Sukses Tiga Serangkai menegaskan komitmennya untuk menghadapi proses hukum secara terbuka, selama berjalan objektif dan berbasis fakta. Perusahaan berharap aparat tidak terpengaruh oleh tekanan opini maupun kepentingan tertentu.
“Hukum tidak boleh tunduk pada opini. Fakta harus jadi pijakan utama. Kalau semuanya dibuka, kebenaran akan terlihat jelas,” tutup AD.
Kini, publik menanti langkah tegas aparat—apakah akan mengungkap fakta secara menyeluruh, atau membiarkan polemik ini terus berlarut tanpa kepastian? (Red/Tim)
