Di tengah panasnya isu publik, dua tokoh Minangkabau justru memberi contoh langka: berbeda sikap, tapi tetap menyatu dalam nilai. Ini bukan konflik—ini pelajaran kepemimpinan.
Pernyataan Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago yang menolak gelar “datuk” menjadi sorotan luas. Dalam sebuah acara di Sespim Lemdiklat Polri (Maret 2026), ia secara tegas mempertanyakan manfaat gelar tersebut—baik untuk dirinya maupun untuk masyarakat Minang.
Bagi Djamari, penolakan ini bukan bentuk penolakan adat, melainkan sikap menjaga marwah. Ia menilai gelar adat harus tetap sakral, tidak diberikan sembarangan, apalagi jika berpotensi menjadi simbol tanpa makna atau bahkan alat kepentingan.
Di sisi lain, Ketua LKAAM Sumatera Barat, Prof. Dr. H. Fauzi Bahar Dt. Nan Sati, merespons dengan kearifan khas Minangkabau. Tanpa menyebut nama, ia mengingatkan falsafah “mahandokkan kuku”—sebuah ajaran untuk menyembunyikan kehebatan, tidak menyombongkan diri, dan tetap rendah hati.
Pesan ini sederhana tapi dalam: dalam adat Minang, kehormatan bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Kesombongan justru bertentangan dengan nilai “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”.
Menariknya, dua pandangan ini justru saling melengkapi. Djamari menekankan pentingnya integritas dan fokus pada pengabdian nyata, sementara Fauzi Bahar menegaskan akar budaya: bahwa kemuliaan sejati lahir dari kerendahan hati.
Dari sini kita belajar, pemimpin besar bukan yang mengejar gelar, tapi yang menjaga nilai. Adat hidup dalam sikap, bukan sekadar simbol.
Menurut Anda, apakah gelar masih penting di era sekarang? 👇
#AdatMinangkabau #IntegritasPemimpin #DjamariChaniago #FauziBahar #KearifanLokal #PemimpinRendahHati #IndonesiaBersatu
