[Foto: Raja Agung Nusantara Ketum DPP GMPRI, (dok.google/Istimewa]
Jakarta, KESBANG || NEWS— Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (DPP GMPRI) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atas sikap tegas dan kenegarawanan dalam menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian serta tawaran menjadi Menteri Kepolisian. Sikap tersebut merupakan cerminan integritas pemimpin alat negara yang memahami posisi strategis Polri sebagai institusi penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus pilar penting menjaga kewibawaan Presiden dan keutuhan sistem ketatanegaraan.
DPP GMPRI memandang langkah Kapolri sebagai keputusan strategis dan konstitusional, karena menempatkan Polri tetap langsung di bawah Presiden sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta semangat reformasi yang menghendaki aparat penegak hukum netral, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Penolakan terhadap pembentukan Kementerian Kepolisian juga merupakan bentuk keberanian moral untuk mencegah tumpang tindih kekuasaan dan potensi “matahari kembar” dalam tata kelola keamanan nasional. Apabila Polri berada di bawah kementerian, akan terbuka ruang intervensi politik yang dapat melemahkan institusi Polri, negara, dan kepemimpinan Presiden itu sendiri.
Ketegasan Kapolri yang menyatakan lebih memilih mundur bahkan menjadi rakyat biasa dibanding mengorbankan prinsip dan independensi institusi Polri, adalah teladan kepemimpinan yang patut dicatat dalam sejarah reformasi sektor keamanan Indonesia. Raja Agung Nusantara, Ketua Umum DPP GMPRI, menegaskan bahwa GMPRI berdiri tegak mendukung Polri sebagai alat negara yang profesional, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Oleh karena itu, DPP GMPRI menyerukan kepada seluruh elemen bangsa khususnya para pengambil kebijakan untuk menghormati dan menjaga independensi Polri, menolak segala bentuk politisasi institusi keamanan, serta konsisten menjalankan amanat konstitusi dan cita-cita reformasi demi masa depan demokrasi Indonesia yang sehat dan berkeadilan.(End)
