kesbangnews.com – Menurut Pandangan TAP – Tody Ardiansyah Prabu, S.H undangan sebagai Ketua umum Komunitas Jabar Unggul aktifis pergerakan Intelektual nasional sebagai HMI Alumni Univ Trisakti & Pengusaha Property Bandung dan merupakan Advokat Peradi RBA sosok TAP, S.H adalah warga Bandung Jabar yang sangat dekat emosional dengan tokoh – tokoh senior FPBP ( Forum Peduli Banjar Patroman ) , yang mana bagian dari pemerhati dan peduli terhadap Kota Banjar Patroman hadir dalam pertemuan Dialog “Sauyunan” Perkuat Sinergitas Pemerintah Kota Banjar dan Warga Perantau hari minggu tanggal 19 april 2026 di Gedung Perhutani Bandung :
Wilayah dapat mencapai kesejahteraan meskipun memiliki anggaran terbatas dengan menerapkan pendekatan efisiensi, prioritas, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Rumus utamanya bukan pada besarnya dana, melainkan pada efektivitas alokasi (kualitas belanja).
Sebuah wilayah dapat mencapai kesejahteraan meskipun memiliki anggaran rendah melalui pendekatan strategis, efisiensi pengelolaan, dan optimalisasi potensi lokal. Anggaran belanja daerah (APBD) yang terbatas bukan merupakan hambatan mutlak, melainkan tantangan untuk meningkatkan kinerja keuangan.
Rumus utama yang ditekankan adalah penentuan prioritas dan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah perlu memfokuskan belanja pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai, serta pencegahan stunting melalui layanan kesehatan dasar.
Selain itu, optimalisasi belanja juga dilakukan dengan mengurangi pengeluaran rutin dan memperbesar porsi belanja modal yang produktif. Langkah ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Penguatan BUMDes juga menjadi strategi penting dalam menggerakkan ekonomi desa. Melalui penyertaan modal dan pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.
Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas turut menjadi perhatian, salah satunya melalui program padat karya tunai desa. Skema ini tidak hanya menekan biaya pembangunan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, disertai peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan.
Dari sisi tata kelola, transparansi dan penggunaan data akurat menjadi kunci. Pengambilan keputusan melalui musyawarah desa serta pemanfaatan data kemiskinan yang valid dinilai penting untuk memastikan program tepat sasaran.
Selanjutnya Pemda kota Banjar dan Dprd mesti membuat regulasi yang sinkronisasi dalam bentuk Perda, maupun perwal dalam Kemudahan Investasi dan insentif untuk pelaku investor. Jangan sampai aturan yang menghambat mempersulit investor yang ingin membangun memajukan kota Banjar. Infrastrukur yang skala prioritas di utamakan agar investor mendapatkan kemudahan perizinan yang gampang berminat untuk nyaman investasi di kota Banjar. Wujudkan Banjar sebagai kota yang aman nyaman penuh teloransi dan beradab. Wujudkan Tagline Banjar sebagai gerbang utama kota Investasi yang Ramah & Mudah dari Timur perbatasan Jabar dan Jateng
Supremasi hukum juga ditekankan sebagai fondasi pembangunan daerah dan populis yang menjadi daya tarik investor. Kepastian hukum dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan.
Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum melalui kerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan investor.
Forum peduli Banjar Patroman bersama Pemda kota Banjar turut menginventarisir SDM diaspora yang unggul agar menjadi perumus kemajuan peradaban Kota Banjar menjadi mitra strategis dengan Pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan kebijakan yang terukur dalam meningkatkan PAD kota Banjar dan menggunakan anggaran belanja yang berkualitas walaupun anggaran terbatas goalnya adalah kemajuan pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat kota Banjar.
Perlunya kolaborasi antar daerah dan propinsi . Pemda kota Banjar bersama pelaku usaha umkm, kadin hipmi daerah berkolaborasi dengan daerah tetangganya pangandaran , ciamis dan tasik jika perlu tetangga jateng yakni cilacap Perlu dibangun kekuatan umkm dan komoditi untuk menguatkan ekonomi & daya beli masyrakat meghadirikan Menteri Umkm , para bupati walikota daerah, Gub Jabar dan Gub jateng untuk membangun harmonisasi kekuatan ekosistem UMKM & Komiditi Wilayah menjadi benteng kekuatan ekonomi rakyat kecil . Goalnya adalah daya beli masyarakat meningkat , interaksi ekosistem terwujud dan pelaku usaha tumbuh . Dan banjar bisa menginisiasi program kampung komiditi buah buahan dan perkebunan menuju pasar Ekspor internasional di kembangkan oleh pelaku usaha lokal dan di bina oleh pemda kota banjar
Gagasan tersebut mengemuka dalam dialog antara Pemerintah Kota Banjar dan Forum Peduli Banjar Patroman (FPBP). Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan diaspora dalam mendorong ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta promosi investasi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dialog “sauyunan” antara Pemerintah Kota Banjar dan Forum Peduli Banjar Patroman menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergitas pembangunan daerah. Kolaborasi antara Ir. H. Sudarsono walikota Banjar Patroman serta wakil walikota, sekda perangkat birokrasi yang hadir dan Ir. Endang Kuswara Ketua FPBP Forum Peduli Banjar Patroman beserta tokoh Abah Nana Ketua GNPKRI Jabar, kang Eka Santosa mantan ketua dprd Propinsi Jabar senior Tokoh Banjar & Jabar , Kang Dadang tokoh birokrasi perhutani, tokoh akademisi Doktor Affan Sulaiman, mantan tokoh birokrasi bbws / mantan calon walikota Ir.Bambang Hidayah, kang Pepen Mantan Ketua Bapenda / Asda Birokrat Pemda Kota Karawang, Kang Agung Suryamal Waketum Kadin Indonesia / Tokoh Jabar mencerminkan komitmen bersama untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk diaspora, dalam pembangunan Kota Banjar.
Salah satu point penting dalam dialog wargi Banjar kemaren menurut Kang Eka Santosa adalah perlu terciptanya kondisi kondusif dan harmonis antar warga dan warga dg aparat. Sehingga Banjar terkesan sbgi kota nyaman utk menjadi tujuan (transit) juga untuk berinvestasi. Kedua , perlu di kembangkan dan di populerkan HASIL CIPTA KARSA masyarskat yg merupakan warisan nilai dari leluhur kota banjar, baik dlm bentuk Budaya, seni, kuliner serta pengabadian nama -nama besar tempat bersejarah yang sudah populer srjsk zaman kolonial.
Menurut kang Eka Santosa Apresiasi kepada Kang BAMBANG dan Pa DIMYATI sabagai kompetitor dalam Pilwakot 2024 bisa hadir . Disamping berjiwa besar atas kedewadaan berdemokrasi, juga adalah jawaban bahwa ketika mencalonkan diri sbgi Walikota banjar, bukan semata – mata mengejar KEKUASAAN, tapi ingin pengabdian kpd kampung halamannya. Salut dan hormat !
Semoga dialog forum banjar dapat dilakukan setiap per 6bulan saran TAP kepada FPBP sebagai evaluasi kebijakan dari partisipasi ketokohan banjar dan jabar dalam demokrasi yang sehat menjadi role model di jabar dan nasional
