Kesbangnews.com – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi unjuk rasa di Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Agung pada Kamis (16/04). Aksi ini merupakan respons atas dugaan penggelapan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Polres Flores Timur senilai Rp1,8 miliar pada tahun anggaran 2025.
Massa aksi menilai bahwa anggaran tersebut semestinya dialokasikan untuk kebutuhan operasional pengamanan hari raya besar umat Kristen di Flores Timur. Namun, muncul dugaan kuat adanya penyalahgunaan anggaran yang saat ini tengah dalam proses pendalaman oleh Polda Nusa Tenggara Timur.
Dalam aksi tersebut, peserta membawa spanduk, poster, serta menggunakan mobil komando untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Mereka mendesak aparat penegak hukum agar segera mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Koordinator Lapangan (Korlap), Yadon, dalam orasinya menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan terbuka.
“Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Kami mendesak agar dugaan keterlibatan Kapolres Flores Timur diusut secara menyeluruh dan transparan,” ujarnya.
Sementara itu, Jenderal Lapangan (Jenlap), Alwan Ola Tokan, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal isu korupsi hingga tuntas. Ia menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut sampai ada kejelasan hukum
Adapun tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi:
Mendesak KPK untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi DIPA Flores Timur
Mendesak KPK memanggil Kapolres Flores Timur untuk klarifikasi
Mendesak Mabes Polri melakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh
Mendesak pencopotan Kapolres Flores Timur apabila terbukti terlibat
Mendesak Kejaksaan Agung turut melakukan penyelidikan dan penindakan hukum secara tegas
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tuntas.
Sebagai bentuk keseriusan, mereka juga menyatakan akan menggelar aksi lanjutan (jilid II) dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak segera ditindaklanjuti.
