*JAKARTA* – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Dewan Kehormatan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menegaskan pentingnya memperkuat soliditas Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, mulai dari meningkatnya ancaman kejahatan siber, penyebaran paham radikalisme melalui ruang digital, hingga dinamika konflik sosial akibat tekanan ekonomi dunia, keberadaan organisasi kemasyarakatan yang memiliki akar kuat dengan nilai kebangsaan dinilai semakin relevan. Situasi keamanan nasional yang relatif kondusif sepanjang tahun 2025 menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“KBPP Polri harus tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu merawat persatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan institusi negara. Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, soliditas organisasi menjadi faktor penting untuk menjaga Indonesia tetap aman, teduh, dan produktif,” ujar Bamsoet saat menghadiri pembukaan Munas VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat (15/5/26).
Hadir antara lain Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Dewan Penasehat KBPP Polri Komjen Pol. (Purn) Adang Daradjatun serta Dewan Pembina KBPP Polri Komjen Pol (Purn) M. Nurdin.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, tantangan keamanan nasional saat ini telah berubah sangat cepat. Ancaman tidak lagi selalu berbentuk konflik fisik, melainkan infiltrasi ideologi ekstrem melalui media sosial, penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat, hingga meningkatnya praktik premanisme yang mengganggu stabilitas investasi dan kehidupan sosial masyarakat.
Data Polri menunjukan sepanjang tahun 2025 aparat kepolisian menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 76,22 persen. Di sisi lain, Densus 88 juga berhasil mempertahankan status zero terrorist attack selama tiga tahun berturut-turut melalui pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang terukur.
“Keamanan nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat negara. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang aktif, terorganisir, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. KBPP Polri memiliki posisi strategis karena lahir dari tradisi pengabdian dan disiplin yang melekat pada keluarga besar Polri,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, KBPP Polri perlu memperkuat perannya sebagai organisasi kader kebangsaan yang mampu menjangkau generasi muda. Bonus demografi Indonesia akan menjadi kekuatan besar apabila generasi muda diarahkan kepada produktivitas, inovasi, dan semangat persatuan. Sebaliknya, tanpa pembinaan yang kuat, ruang digital dapat menjadi arena subur bagi penyebaran intoleransi, provokasi, dan kriminalitas baru. Fenomena meningkatnya propaganda radikalisme melalui media sosial yang menyasar anak muda menjadi peringatan serius bagi seluruh elemen bangsa.
“Anak-anak muda harus diajak masuk dalam gerakan kebangsaan yang konkret. KBPP Polri harus aktif hadir di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dengan institusi negara dalam menjaga ketertiban sosial. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat mampu mencegah konflik sosial berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Dalam beberapa peristiwa pengamanan nasional, organisasi masyarakat turut dilibatkan untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial di lingkungan masing-masing.
“KBPP Polri harus menjadi contoh organisasi yang mengedepankan dialog, gotong royong, dan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. Bangsa ini membutuhkan perekat sosial yang mampu menjaga keseimbangan di tengah derasnya polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global,” pungkas Bamsoet. (*)
