*JAKARTA* – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Keamanan dan Pertahanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menyakini prospek ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap kuat, karena ditopang stabilitas makro, arus investasi, serta perluasan basis industri dan hilirisasi. Namun, tantangan global seperti gejolak geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter negara maju, volatilitas komoditas, serta perlambatan ekonomi mitra dagang tetap memerlukan kewaspadaan. Termasuk penurunan daya beli akibat inflasi dan belanja pemerintah yang kurang optimal dan perlambatan investasi karena suku bunga tinggi.
Bamsoet juga menegaskan dunia usaha harus menjadi motor penggerak utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Lapangan kerja adalah fondasi kesejahteraan, daya beli, dan stabilitas nasional. Karena itu, KADIN sebagai mitra strategis pemerintah harus mampu menghubungkan pelaku usaha besar, UMKM, lembaga pembiayaan, hingga pemerintah daerah agar penciptaan pekerjaan berjalan sistematis.
“Kunci peningkatan kesejahteraan adalah transformasi kualitas pekerjaan. Kita harus memperluas lapangan kerja yang berkelanjutan, berpenghasilan layak, dan memberi ruang masyarakat meningkatkan taraf hidup. Itu hanya bisa terjadi melalui kolaborasi besar antara dunia usaha, pemerintah, sektor keuangan, dan lembaga pendidikan,” ujar Bamsoet saat menghadiri Pembukaan Rapimnas KADIN Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (1/12/25).
Hadir antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Menteri Pertahanan RI. Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Sekretaris Utama BIN Letjen TNI Rafael Granada Baay, Ketum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Dewan Usaha KADIN Indonesia Oesman Sapta Odang, serta para Ketua KADIN Daerah dan asosiasi se-Indonesia.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini memaparkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2025 mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada level 4,85 persen, turun dari periode sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja mencapai 146,54 juta orang, meningkat sekitar 1,90 juta dibanding Agustus 2024. Meski tren perbaikannya positif, namun angka tersebut belum mencerminkan perbaikan struktur tenaga kerja secara menyeluruh. Sebagian besar pekerjaan baru berada di sektor informal dengan perlindungan sosial dan skema upah yang belum ideal.
“Penyerapan tenaga kerja harus bergerak dari informal ke formal. Kita ingin pekerja memperoleh jaminan sosial, kepastian upah, dan peluang berkembang. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan warga,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI serta Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, UMKM menjadi sektor paling menentukan dalam agenda perluasan lapangan kerja. Data Kementerian UMKM mencatat terdapat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang aktif hingga akhir 2024. Angka ini memperlihatkan kekuatan ekonomi rakyat yang luar biasa, namun sekaligus menantang. Banyak UMKM masih kesulitan memperoleh kredit bank, akses pasar, dan literasi digital.
Program digitalisasi UMKM yang selama dua tahun terakhir didorong melalui berbagai kolaborasi dengan industri dan platform teknologi juga mulai menunjukkan hasil. Di beberapa kota seperti Solo, Yogyakarta, Makassar, dan Balikpapan, usaha mikro yang masuk ekosistem digital menciptakan pekerjaan baru di bidang pemasaran digital, logistik, produksi konten, hingga layanan pelanggan. Capaian ini harus diperluas ke desa, pasar tradisional, dan kawasan industri yang belum tersentuh optimal.
“Kalau UMKM mendapat pembiayaan mudah, akses ke rantai pasok nasional, dan pendampingan digital, maka jutaan pekerjaan baru akan tercipta. Yang kita bangun adalah ekosistem, bukan sekadar program,” tambah Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mendorong Rapimnas KADIN 2025 menetapkan tiga fokus strategis. Pertama, memperkuat skema pembiayaan agar usaha mikro dan kecil mampu berkembang dan merekrut tenaga kerja baru. Kedua, mempercepat program skilling dan reskilling tenaga kerja agar sesuai kebutuhan industri berbasis teknologi dan energi terbarukan. Ketiga, memperkuat kemitraan dunia usaha besar dengan UMKM daerah melalui pola offtaker dan rantai pasok.
Salah satu langkah strategis yang tengah dipacu yaitu integrasi program pelatihan berbasis kebutuhan industri. KADIN bekerja sama dengan pemerintah dan investor untuk memastikan pelatihan menghasilkan penempatan kerja yang terukur di sektor manufaktur, energi terbarukan, kesehatan, dan ekonomi digital.
“Kita harus bergerak bersama karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh satu sektor, melainkan gotong royong seluruh elemen bangsa. Lapangan kerja yang luas, adil, dan berkualitas adalah fondasi utama menuju Indonesia sejahtera dan mandiri,” pungkas Bamsoet. (*)
