*JAKARTA* – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Dosen Pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo, menegaskan penguatan competitive intelligence harus menjadi agenda prioritas dalam transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di tengah derasnya arus informasi digital dan meningkatnya kritik publik terhadap tata kelola perusahan, reputasi BUMN menjadi faktor penentu keberlanjutan bisnis sekaligus legitimasi sosialnya sebagai pengelola aset negara.
“Reputasi BUMN adalah cermin kepercayaan rakyat terhadap negara. Ketika reputasi terganggu, dampaknya bisa meluas pada kepercayaan investor, stabilitas pasar, hingga legitimasi sosial perusahaan. Karena itu, BUMN harus memiliki sistem competitive intelligence yang mampu membaca sentimen publik secara cepat dan akurat,” ujar Bamsoet di Jakarta, Rabu (18/2/26).
Hal itu diungkapkan Bamsoet dalam sambutannya di Sidang Promosi Doktor Ilmu Manajemen, Saut Situmorang, di Universitas Persada Indonesia Y.A.I. Saut Situmorang berhasil sangat memuaskan mempertahankan disertasi berjudul “Pengaruh Competitive Intelligence, Organisasi Pembelajaran dan Kompetensi Terhadap Komitmen Organisasional dan Implikasinya Pada Kinerja Karyawan PT Telkom”.
Turut hadir antara lain Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Letjen TNI (Purn) Marciano Norman, Mantan Ketua KPK Abraham Samad, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, Mantan Komisioner KPK Basaria Panjaitan serta Mantan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Laode Muhammad Syarif.
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, reputasi BUMN dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi sorotan. Kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang di Pertamina yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 285 triliun menjadi pelajaran berharga bagaimana krisis tata kelola langsung berdampak pada persepsi publik. Di ruang digital, isu tersebut memicu gelombang kritik luas dan memengaruhi citra korporasi secara signifikan.
“Kasus-kasus besar yang muncul harus menjadi peringatan keras. Jangan menunggu krisis membesar baru bergerak. Dengan competitive intelligence, perusahaan bisa mendeteksi potensi isu sejak dini, memahami pola pemberitaan, serta menyiapkan respons berbasis data sebelum opini publik terbentuk liar,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, competitive intelligence dalam konteks BUMN bukan sekadar memantau pesaing bisnis. Melainkan juga mencakup pemetaan risiko reputasi, analisis persepsi publik, serta pengukuran efektivitas komunikasi perusahaan. Survei PERHUMAS Indicators menunjukkan tingkat inovasi BUMN dinilai publik berada di bawah sektor swasta, sekitar 69 persen berbanding 75,5 persen. Angka tersebut menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam membangun citra sebagai korporasi yang adaptif dan modern.
“Reputasi tidak dibangun melalui kerja sesaat. Reputasi tumbuh dari konsistensi tata kelola, transparansi, serta keberanian membuka data kepada publik. Competitive intelligence harus menjadi fondasi manajemen risiko reputasi di setiap BUMN,” tegas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, transformasi digital BUMN harus diiringi dengan transformasi komunikasi publik. Di era ketika lebih dari 210 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet dan media sosial menjadi ruang utama pembentukan opini, setiap kebijakan korporasi dapat langsung diuji oleh publik. BUMN yang mampu memanfaatkan analisis sentimen digital, media monitoring, dan pemetaan opini publik akan lebih siap menjaga stabilitas reputasinya.
“BUMN mengelola aset rakyat dan memegang peran strategis dalam perekonomian nasional. Karena itu, membangun reputasi melalui pendekatan yang terukur dan berbasis data adalah keharusan. Dengan competitive intelligence yang kuat, BUMN akan lebih tangguh menghadapi krisis dan semakin dipercaya masyarakat,” pungkas Bamsoet. (*)
