Oleh : Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care (HAC) dan Haidar Alwi Institute (HAI), / (Foto: Istimewa)
Jakarta, KESBANG||NEWS — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Sejak pagi hari kejadian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajaran pemerintah bergerak cepat menangani dampaknya. Arahan tersebut kemudian diterjemahkan melalui pengerahan personel, logistik, evakuasi, pelayanan kesehatan dan koordinasi lintas lembaga. Tiga hari kemudian, Selasa, 18 Agustus 2026, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo turun langsung ke NTT ketika situasi masih dinamis dan ribuan gempa susulan masih terjadi.
Pada 18 Agustus, sebanyak 27.700 warga dilaporkan masih mengungsi di 107 titik yang tersebar di tujuh kabupaten, sementara BMKG mencatat 2.119 gempa susulan hingga pagi hari. Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa arahan Presiden kepada jajaran pemerintah, termasuk Polri, telah diterjemahkan menjadi kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.
“Ketika Presiden memberikan arahan dalam keadaan darurat, ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa cepat perintah disampaikan, tetapi seberapa cepat perintah itu berubah menjadi tindakan yang menyelamatkan dan melayani rakyat. Kehadiran Kapolri di NTT menunjukkan bahwa kepercayaan kepada Polri diterjemahkan menjadi kerja nyata,”ujar Haidar Alwi.
Kehadiran Kapolri bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto karena itu memiliki makna lebih luas daripada sekadar kunjungan lapangan. Ada mandat pemerintah yang dijalankan, fungsi pengawasan yang berjalan, dan kebutuhan masyarakat yang secara langsung dilihat oleh para pejabat negara.
Arahan Presiden Menjadi Kepemimpinan Lapangan, Polri Menghadirkan Negara di Tengah Krisis.
Presiden Prabowo memberikan arahan sejak pagi 15 Agustus 2026 agar jajaran pemerintah bergerak cepat. Pemerintah pusat kemudian mengonsolidasikan BNPB, Basarnas, kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI, Polri dan unsur BUMN. Logistik tahap pertama sebanyak 27 ton dikirim, disusul tambahan 25 ton sehingga total logistik pemerintah pusat yang dilaporkan mencapai 52 ton pada 16 Agustus.
Dalam rangkaian tersebut, Polri menjalankan fungsi strategis sesuai kewenangannya, mulai dari dukungan SAR, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, pendataan korban, distribusi bantuan hingga dukungan psikososial. Kapolri kemudian turun langsung pada 18 Agustus untuk memastikan kemampuan tersebut bekerja di lapangan.
Kapolri Listyo Sigit bersama Titiek Soeharto meninjau lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, termasuk Posko Barang Kolong dan wilayah Lamba Leda. Mereka berdialog dengan pengungsi, mengecek kebutuhan fasilitas, air bersih dan sanitasi, menyerahkan bantuan serta memberikan perhatian kepada anak-anak di pengungsian.
Kehadiran Titiek Soeharto sebagai Ketua Komisi IV DPR RI memperlihatkan fungsi representasi dan pengawasan legislatif, sementara Kapolri memastikan dukungan operasional Polri berjalan. Fungsi keduanya berbeda, tetapi bertemu pada kepentingan yang sama: memastikan masyarakat terdampak memperoleh perhatian dan pelayanan negara.
Polri mengerahkan 236 personel BKO ke Polda NTT dengan kemampuan SAR, K9, DVI, kesehatan dan dukungan operasional. Delapan posko tanggap bencana dibentuk, terdiri dari satu posko utama di Labuan Bajo dan tujuh posko taktis. Bantuan logistik Polri mencapai 247,66 ton, terdiri dari 19,59 ton dari Mabes Polri dan 228,07 ton dari lima Polda jajaran.
Rangkaian ini memperlihatkan kesinambungan yang jelas: Presiden memberikan arah, Kapolri menggerakkan institusi, jajaran Polri bekerja di lapangan, dan masyarakat menjadi tujuan akhir dari seluruh pengerahan kekuatan tersebut.
Kepercayaan Publik Menjadi Modal Sosial bagi Kepemimpinan Kapolri dan Kemajuan Polri.
Kinerja Polri dalam penanganan gempa NTT menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam konteks kepercayaan masyarakat. *Survei Haidar Alwi Institute yang dilaksanakan pada Maret hingga April 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik kepada Polri sebesar 87,3 persen. Angka tersebut merupakan modal sosial yang besar sekaligus tanggung jawab untuk terus mempertahankan profesionalisme, pelayanan dan kedekatan Polri dengan masyarakat.*
Kepercayaan publik bukan cek kosong. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab Polri untuk membuktikannya melalui kerja nyata. Dalam konteks NTT, angka 87,3 persen bertemu dengan realitas puluhan ribu warga yang membutuhkan kehadiran negara.
Haidar Alwi juga telah memberikan penilaian tegas terhadap kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Pada 5 Mei 2025, Haidar Alwi Institute menyebut Listyo Sigit sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa versi Haidar Alwi institute, dengan penilaian yang antara lain didasarkan pada stabilitas keamanan, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, penyelesaian perkara dan capaian kelembagaan Polri.
Penilaian tersebut diberikan jauh sebelum gempa NTT. Karena itu, peristiwa Flores bukan alasan munculnya penilaian tersebut, tetapi menjadi salah satu gambaran lain mengenai kepemimpinan Kapolri dalam menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan masyarakat.
Dalam pandangan Haidar Alwi, kepemimpinan Kapolri tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Kepemimpinan juga terlihat dari kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya institusi ketika masyarakat menghadapi keadaan darurat. Kecepatan, koordinasi, keberanian mengambil keputusan dan kehadiran langsung menjadi bagian penting dari kepemimpinan tersebut.
*“Kepercayaan masyarakat kepada Polri harus dijawab dengan kerja yang semakin baik. Begitu pula kepercayaan Presiden kepada Kapolri harus diterjemahkan menjadi kemampuan institusi untuk hadir ketika rakyat membutuhkan. Polri bukan hanya penjaga keamanan, tetapi juga kekuatan negara yang melindungi dan melayani masyarakat,”* ujar Haidar Alwi.
Karena itu, penanganan gempa NTT tidak cukup dilihat dari jumlah bantuan atau pejabat yang datang. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan negara memastikan bantuan menjangkau masyarakat, pengungsian tetap aman, kebutuhan dasar terpenuhi dan proses pemulihan terus bergerak.
*Kerja Nyata di NTT Menguatkan Kepercayaan kepada Polri dan Optimisme terhadap Negara.*
Respons terhadap gempa Flores menunjukkan bahwa kekuatan institusi negara semakin terlihat ketika masyarakat berada dalam kondisi paling rentan. Ketika ribuan gempa susulan masih terjadi dan puluhan ribu warga mengungsi, Polri mengerahkan personel, posko, logistik, armada dan kemampuan khusus untuk membantu masyarakat. Kapolri juga memastikan keselamatan warga menjadi prioritas penanganan Polri.
Masih terdapat tantangan akses dan distribusi ke sejumlah wilayah. Namun tantangan tersebut justru memperlihatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kemampuan negara untuk terus beradaptasi dan mencari jalan agar bantuan sampai kepada masyarakat. Optimisme tidak dibangun dengan mengatakan semua persoalan telah selesai, melainkan dengan melihat adanya kemampuan negara untuk bergerak, bekerja sama dan memperbaiki kekurangan.
Bagi Haidar Alwi, mendukung Polri berarti menghargai kerja yang telah dilakukan sekaligus mendorong institusi tersebut semakin profesional, humanis dan responsif. Arahan Presiden Prabowo sejak awal bencana, pengerahan kekuatan Polri, kunjungan Kapolri bersama Titiek Soeharto, serta dukungan personel dan logistik menunjukkan kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan kerja di lapangan.
Kepercayaan Presiden kepada Kapolri memperoleh bentuk nyata melalui mandat yang dijalankan. Kepercayaan masyarakat kepada Polri memperoleh ruang pembuktian melalui pelayanan yang dirasakan langsung. Dan kerja bersama pemerintah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, DPR serta pemerintah daerah memperlihatkan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan seluruh unsur negara bergerak untuk kepentingan rakyat.
“Negara yang kuat adalah negara yang mampu mengubah arahan menjadi tindakan, tindakan menjadi perlindungan, dan perlindungan menjadi harapan bagi rakyat. Di NTT, Presiden telah memberikan arah, Kapolri menggerakkan Polri, dan jajaran kepolisian hadir bersama seluruh unsur negara untuk membantu masyarakat. Inilah optimisme yang harus kita jaga: Indonesia mampu menghadapi bencana, Polri mampu hadir untuk rakyat, dan kepercayaan kepada institusi negara dapat terus tumbuh melalui kerja nyata,”pungkas Haidar Alwi. (Red/Bar.S)
