Haidar Alwi: Meluruskan Cara Membaca Data Bank Dunia tentang Kemiskinan di Tengah Kekayaan Alam Indonesia.
Berbagai tabel yang mengutip data Bank Dunia tentang kemiskinan Indonesia telah lama beredar di ruang publik. Namun cara membacanya kerap tidak utuh, bahkan disimpulkan secara tergesa-gesa, seolah-olah data tersebut telah memberi vonis final atas kondisi Indonesia. Karena itu, data semacam ini perlu dibaca secara lebih jernih agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Pembacaan yang jernih menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, serta potensi nasional yang luas. Dalam konteks inilah Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menempatkan data Bank Dunia sebagai alat baca kebijakan, bukan label yang berdiri sendiri.
“Data Bank Dunia tidak pernah dimaksudkan sebagai peringkat negara termiskin, melainkan sebagai alat baca global untuk melihat tingkat kerentanan ekonomi masyarakat,” tegas Haidar Alwi.
Penegasan tersebut penting karena kesalahan paling mendasar dalam membaca data kemiskinan adalah memperlakukannya sebagai vonis akhir. Ketika data dilepaskan dari konteks populasi, struktur ekonomi, dan kebijakan nasional, pemahaman publik mudah bergeser dari persoalan yang sesungguhnya.
Meluruskan Cara Membaca Data Bank Dunia.
Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional yang disesuaikan dengan kategori pendapatan negara. Untuk negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, standar yang digunakan tentu berbeda dengan negara berpendapatan rendah. Dengan pendekatan ini, Indonesia tercatat memiliki jumlah penduduk miskin secara absolut yang besar, terutama karena basis penduduknya juga besar.
“Masalahnya bukan pada angka, melainkan pada kesimpulan yang ditarik tanpa memahami konteks,” ujar Haidar Alwi.
Angka tersebut bukan peringkat, melainkan sinyal kebijakan. Ia menunjukkan bahwa kerentanan ekonomi masih nyata dan perlu dijawab dengan langkah yang tepat. Negara tidak boleh berhenti pada pembacaan persentase semata, ketika tekanan hidup masyarakat masih dirasakan di lapangan.
Kemiskinan Nyata dalam Konteks Negeri yang Kaya Raya.
Kemiskinan yang ditunjukkan data hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia terlihat pada harga pangan yang terus naik, biaya pendidikan yang memberatkan, dan penghasilan yang sulit mengejar kebutuhan dasar. Bagi jutaan keluarga, kemiskinan bukan grafik, melainkan pengalaman hidup.
“Kemiskinan itu bukan abstraksi statistik. Satu persen dalam laporan bisa berarti jutaan manusia dalam kenyataan,” kata Haidar Alwi.
Di titik ini, konteks nasional menjadi penting. Indonesia adalah negara yang kaya sumber daya alam. Cadangan emas, tembaga, nikel, bauksit, minyak dan gas, serta batu bara tersebar di berbagai wilayah. Indonesia juga menyimpan potensi energi masa depan berupa uranium dan thorium, serta logam tanah jarang (rare earth elements/REE) yang menjadi kunci industri teknologi, kendaraan listrik, dan pertahanan modern.
“Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita kaya raya secara alamiah,” tegas Haidar Alwi.
Namun kekayaan tersebut tidak otomatis menurunkan kemiskinan. Pertanyaan kuncinya bukan apa yang dimiliki Indonesia, melainkan bagaimana kekayaan itu dikelola dan untuk siapa manfaatnya bekerja.
Menempatkan Data dan Kekayaan Alam di Bawah Kendali Negara.
Jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada peran negara. Data harus digunakan untuk mengoreksi kebijakan, dan kekayaan alam harus dikelola agar menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, serta kesejahteraan nyata bagi rakyat. Tanpa arah kebijakan yang jelas, kekayaan alam berisiko tidak terhubung langsung dengan penurunan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.
Sebagai pencetus Gerakan Nasional Rakyat Bantu Rakyat, Haidar Alwi menegaskan bahwa keberpihakan tidak cukup diwujudkan melalui program jangka pendek. Keberpihakan harus bersifat struktural, menyentuh cara membaca data, mengelola emas dan mineral strategis, hingga memastikan energi masa depan seperti uranium, thorium, dan logam tanah jarang tidak menjauh dari kepentingan rakyat.
“Data Bank Dunia harus membantu negara memperbaiki kebijakan, dan kekayaan alam harus menurunkan kemiskinan secara nyata. Jika angka tumbuh tetapi rakyat tetap berjuang, maka negara wajib mengoreksi arah, bukan membela statistik,” pungkas Haidar Alwi.
