Sejarah ekonomi dunia menunjukkan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak pernah ditentukan oleh nilai tukar semata. Jepang pernah mengalami berbagai tekanan ekonomi dan memiliki rasio utang publik yang jauh lebih tinggi dibanding banyak negara berkembang, namun yen tetap menjadi salah satu mata uang penting dunia karena ditopang oleh kapasitas industri, teknologi, dan produktivitas nasional yang kuat. Korea Selatan juga tidak membangun won yang kuat terlebih dahulu untuk menjadi negara maju. Sebaliknya, negara tersebut membangun pendidikan, industri manufaktur, teknologi tinggi, dan daya saing ekspor selama puluhan tahun hingga akhirnya memiliki fondasi ekonomi yang kokoh. Fakta-fakta tersebut mengajarkan bahwa mata uang yang kuat bukanlah titik awal pembangunan, melainkan hasil dari pembangunan yang berhasil.
Dalam konteks Indonesia, perhatian publik tertuju pada nilai tukar rupiah yang pada 29 Mei 2026 berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia berada di level Rp17.883 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut memunculkan beragam perdebatan. Ada yang menyalahkan faktor global seperti penguatan dolar AS, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta tingginya ketidakpastian ekonomi internasional. Ada pula yang menyoroti faktor domestik seperti defisit fiskal, arus modal asing, dan persepsi investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Namun persoalan rupiah tidak dapat dipahami secara hitam-putih. Dalam ekonomi modern, nilai tukar merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang bekerja secara bersamaan. Karena itu, pelemahan rupiah tidak boleh dibaca hanya sebagai persoalan pasar keuangan, tetapi juga sebagai momentum untuk mengevaluasi fondasi ekonomi nasional secara lebih menyeluruh. Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, menilai bahwa Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kepercayaan pasar dan pembangunan Kedaulatan Produktif sebagai fondasi kekuatan ekonomi jangka panjang.
*”Pasar memiliki fungsi penting karena mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap arah ekonomi sebuah negara. Namun bangsa tidak boleh menggantungkan seluruh masa depannya pada penilaian pasar jangka pendek. Negara harus membangun Kedaulatan Produktif, yaitu kemampuan mengubah sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kelembagaan nasional menjadi nilai tambah yang berkelanjutan. Pasar dapat menilai kondisi hari ini, tetapi Kedaulatan Produktif menentukan kekuatan bangsa untuk puluhan tahun ke depan. Karena itu, Indonesia harus mampu menjaga kepercayaan pasar tanpa kehilangan keberanian membangun fondasi ekonominya sendiri,”* tegas Haidar Alwi.
Pandangan tersebut membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pelemahan rupiah semata-mata persoalan nilai tukar, atau justru bagian dari pelajaran besar mengenai cara sebuah bangsa membangun kekuatan ekonominya?
*Rupiah Rp17.883 dan Pelajaran tentang Cara Kerja Ekonomi Modern.*
Dalam ilmu ekonomi internasional, nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing. Kurs juga dipengaruhi oleh neraca pembayaran yang terdiri atas transaksi berjalan dan transaksi modal. Transaksi berjalan berkaitan dengan ekspor, impor, jasa, dan pendapatan internasional, sedangkan transaksi modal berkaitan dengan investasi dan pergerakan modal lintas negara.
Karena itu, pelemahan rupiah tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal. Penguatan dolar AS, tingginya suku bunga internasional, perubahan arus investasi global, serta ketegangan geopolitik memang memberikan tekanan terhadap banyak mata uang negara berkembang. Namun pada saat yang sama, kemampuan sebuah negara menghasilkan devisa, menjaga fiskal yang sehat, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan kepercayaan investor juga memiliki pengaruh yang signifikan.
Banyak masyarakat mengira dolar kuat semata-mata karena Amerika Serikat adalah negara kaya. Padahal sebagian kekuatan dolar justru berasal dari posisinya sebagai mata uang cadangan dunia yang digunakan dalam perdagangan internasional, transaksi energi, investasi global, dan cadangan devisa berbagai negara. Dengan kata lain, kekuatan dolar bukan hanya soal kekayaan ekonomi Amerika, tetapi juga soal kepercayaan dan posisi strategisnya dalam sistem keuangan dunia.
Menurut Haidar Alwi, di sinilah pentingnya membangun Literasi Kurs Nasional. Masyarakat perlu memahami bahwa kurs hanyalah salah satu indikator ekonomi, bukan keseluruhan gambaran tentang kesehatan sebuah bangsa.
*”Kesalahan pertama adalah menganggap rupiah melemah berarti Indonesia sedang runtuh. Kesalahan kedua adalah menganggap semua persoalan ekonomi berasal dari faktor global. Kesalahan ketiga adalah menganggap nilai tukar tidak ada hubungannya dengan produktivitas nasional. Padahal ekonomi modern jauh lebih kompleks. Rupiah adalah termometer yang memberi sinyal tertentu, tetapi kekuatan ekonomi sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan bangsa membangun daya saing dan nilai tambah secara berkelanjutan,”* ujar Haidar Alwi.
Karena itu, membaca rupiah secara cerdas berarti memahami hubungan antara faktor global, kebijakan domestik, dan produktivitas nasional secara bersamaan.
*Mengapa Investor Membaca Risiko, Tetapi Bangsa Harus Membangun Kedaulatan Produktif.*
Dalam dunia investasi, investor selalu membaca masa depan. Mereka memperhatikan stabilitas politik, kepastian hukum, arah fiskal, kualitas institusi, dan prospek pertumbuhan ekonomi. Investor tidak membeli masa lalu. Mereka membeli kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.
Karena itu, menjaga kepercayaan pasar tetap penting bagi Indonesia. Namun Haidar Alwi mengingatkan bahwa tidak semua modal memiliki kualitas yang sama. Ada modal jangka pendek yang sangat sensitif terhadap perubahan sentimen pasar atau dikenal sebagai hot money. Ada pula investasi produktif yang masuk ke sektor industri, teknologi, manufaktur, infrastruktur, dan penciptaan lapangan kerja jangka panjang.
Menurutnya, salah satu kesalahan berpikir yang sering muncul adalah mempertentangkan investor dengan rakyat. Padahal keduanya tidak seharusnya diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling berlawanan. Investor membutuhkan negara yang produktif, sementara rakyat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesejahteraan.
Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok memberikan pelajaran yang sama. Negara-negara tersebut tidak membangun kekuatan ekonominya melalui spekulasi nilai tukar, melainkan melalui peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, penguatan industri nasional, dan investasi besar pada kualitas sumber daya manusia.
*”Kedaulatan Produktif adalah kemampuan bangsa menciptakan nilai tambah dari kekayaan dan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Investor yang baik akan menghargai negara yang memiliki Kedaulatan Produktif karena di situlah terdapat daya tahan ekonomi yang sesungguhnya. Modal dapat membantu mempercepat pembangunan, tetapi produktivitas rakyat adalah mesin yang menggerakkan pembangunan itu sendiri. Semakin tinggi produktivitas nasional, semakin kuat pula fondasi kepercayaan terhadap masa depan ekonomi sebuah bangsa,”* jelas Haidar Alwi.
Karena itu, menjaga kepercayaan investor dan membangun produktivitas nasional bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua fondasi yang harus saling memperkuat.
*Dari Pasal 33 UUD 1945 Menuju Arsitektur Kedaulatan Produktif Indonesia.*
Di tengah perdebatan antara pasar dan negara, Indonesia sesungguhnya telah memiliki kompas konstitusional yang jelas melalui Pasal 33 UUD 1945. Para pendiri bangsa memahami bahwa pasar memiliki kemampuan menciptakan efisiensi, tetapi pasar tidak selalu menghasilkan keadilan sosial. Karena itu, perekonomian nasional dirancang untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya mengejar angka-angka jangka pendek, tetapi juga harus memperkuat fondasi jangka panjang melalui hilirisasi industri, ketahanan pangan, ketahanan energi, modernisasi pertanian, pengembangan koperasi produktif, penguatan UMKM berbasis ekspor, pendidikan, riset, dan penguasaan teknologi.
Menurut Haidar Alwi, banyak negara kaya sumber daya alam tetap tertinggal karena gagal mengubah kekayaannya menjadi produktivitas. Sebaliknya, banyak negara yang relatif miskin sumber daya mampu menjadi kekuatan ekonomi dunia karena berhasil membangun ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan kualitas manusianya.
*”Bangsa yang hanya mengejar kepercayaan pasar akan selalu cemas menunggu penilaian pasar berikutnya. Tetapi bangsa yang membangun Kedaulatan Produktif akan memiliki fondasi yang lebih kokoh karena kekuatannya lahir dari kemampuan rakyat menciptakan nilai tambah. Investor dapat menjadi mitra perjalanan, namun produktivitas rakyat adalah mesin yang menentukan arah perjalanan itu sendiri. Ketika bangsa mampu menjaga keseimbangan antara kepercayaan pasar dan Kedaulatan Produktif, di situlah lahir kekuatan ekonomi yang bukan hanya tangguh menghadapi gejolak global, tetapi juga mampu menjaga martabat dan masa depan bangsa dalam jangka panjang. Rupiah yang kuat pada akhirnya bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari bangsa yang berhasil membangun peradabannya sendiri,”* pungkas Haidar Alwi.
