Sumatera Barat – Kondisi infrastruktur di daerah pinggiran Kota Padang, khususnya di Kelurahan Bungus Timur, saat ini sangat memprihatinkan. Lambannya pembangunan untuk daerah pedesaan di kota Padang mengakibatkan beberapa titik ruas jalan di daerah tersebut sudah mengalami kerusakan berat.(16/9/2025)
Menurut keterangan salah satu warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya, beberapa ruas jalan pedesaan di wilayah Kelurahan Bungus Timur memang banyak yang sudah rusak berat. Diperkirakan sudah hampir 20 tahun belakangan jalan utama masyarakat tidak pernah diperbaiki lagi dan dibangun oleh pemerintah maupun perangkat desa/lurah dan camatnya di daerah Bungus Timur.
Beberapa jalan yang rusak berat di Kelurahan Bungus Timur antara lain Jalan Tabek Kalampayan sepanjang 2 km, Jalan Masyarakat Desa Kandang Dama sepanjang 700 meter, Jalan Kampung Sago menuju Sekolah Negeri SD 16 Timbalun sepanjang 500 meter, dan Jalan Kampung Sarasah sepanjang 1500 meter menuju Sekolah Negeri SD 11 Kampung Pinang. Jalan-jalan tersebut sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh pembangunan oleh pemerintah.
Kuat dugaan penyelewengan anggaran oleh oknum pejabat daerah menjadi penyebab lambannya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Kejahatan yang sudah masif dan terstruktur ini membuat kinerja perangkat daerah menjadi sorotan publik.
Masyarakat mendesak Pemko Padang untuk melakukan evaluasi menyeluruh tugas dan fungsi serta kinerja perangkat desa/kelurahan yang lain di seluruh wilayah Kota Padang. Dengan jumlah kelurahan 104 kelurahan di Kota Padang, masyarakat berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi infrastruktur di daerah pinggiran kota.
Tim investigasi media telah melakukan konfirmasi kepada Camat Bungus dan Lurah Bungus Timur terkait temuan di lapangan. Namun, sampai saat ini, pemerintah di wilayah tersebut masih belum ada jawaban, tidak bisa dihubungi baik via WhatsApp masih diam seribu bahasa.
Kondisi infrastruktur di Kelurahan Bungus Timur sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Kuat dugaan penyelewengan anggaran oleh oknum pejabat daerah menjadi penyebab lambannya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Masyarakat mendesak Pemko Padang untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pejabat yang diduga melakukan penyelewengan anggaran. (FR/TIM) ( BM )
