Yogyakarta — Kasus dugaan sertifikasi satpam Garda Pratama bermasalah yang sebelumnya mencuat di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, kini terungkap tidak berdiri sendiri. Berdasarkan informasi dan temuan yang berkembang, praktik serupa juga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dengan dugaan melibatkan vendor yang sama.
Santoso, Anggota Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, menyampaikan bahwa persoalan ini menunjukkan adanya pola sistematis dalam pelaksanaan sertifikasi yang patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami menilai kasus ini bukan insiden tunggal, melainkan berpotensi menjadi praktik yang terstruktur, sistematis dan masif. Fakta bahwa kasus serupa terjadi di lebih dari satu dinas, dengan aktor terduga dari vendor yang sama, mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola outsourcing dan sertifikasi tenaga pengamanan di lingkungan Pemkot Yogyakarta,” tegas Santoso.
Lebih lanjut, diketahui bahwa persoalan ini saat ini telah bergulir dalam proses hukum di Polda DIY. Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mendorong agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang turut menikmati atau membiarkan praktik tersebut berlangsung.
Tidak hanya itu, Santoso juga mengungkapkan bahwa terdapat informasi awal yang menyebutkan dugaan praktik serupa terjadi di dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, diperlukan langkah investigatif yang lebih luas dan menyeluruh.
“Kami mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Inspektorat dan OPD terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh vendor outsourcing, khususnya yang bergerak di bidang tenaga pengamanan. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi ‘kotak pandora’ yang merusak tata kelola pemerintahan dan merugikan para pekerja,” lanjutnya.
Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pekerja outsourcing yang menjadi korban, baik secara administratif maupun finansial, akibat dugaan penyimpangan dalam proses sertifikasi tersebut.
Sebagai penutup, Santoso menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan tenaga kerja outsourcing di lingkungan pemerintah.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi keadilan bagi para pekerja dan perbaikan sistem yang lebih bersih serta berkeadilan.”
Disamping itu pihaknya juga mendesak kejaksaan turun tangan melakukan investigasi atas proses tender outsourcing di lingkungan Pemkot Yogyakarta apakah sesuai aturan perundang undangan yang ada atau tidak.
Santoso
Anggota Arus Bawah PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
