KESBANG.COM, JAKARTA – Guna terus mengambil langkah langkah antisipasi terhadap gejolak yang timbul akibat permasalahan permasalahan di daerah, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri kembali untuk keenam kalinya mengadakan Bimtek Aplikasi Pemetaan dan Evaluasi Kondisi Politik Daerah yang Dinamis. Hal ini diperlukan agar laporan perkembangan politik di daerah yang berbasis aplikasi tersebut dapat diakses secara cepat dan tepat.
Bimtek yang diadakan di Hotel Royal, Jakarta, Jumat (29/9/2017) ini menghadirkan dua staf khusus Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumulo yaitu, Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan, Budi Prasetyo dan Staf Khusus Menteri Bidang Politik, Arief Syahrial.
Staf Khusus Menteri Bidang Pemerintahan, Budi Prasetyo dalam sambutannya mewakili Dirjen Polpum, Soedarmo mengatakan Bimtek ini penting dan strategis dikaitkan dengan perkembangan data yang dinamis perkembangan politik di daerah.
“Di era teknologi informasi ini, kita harus ambil bagian. Kita punya kepentingan yang besar dari kegiatan ini karena pak Menteri sering minta data perkembangan politik daerah,” ujar Budi.
Dia menjelaskan data itu sangat penting. Data lokal bisa menjadi nasional. Bahkan ini bisa bisa menjadi ukuran bagi kemajuan Indeks Demokrasi kita,” paparnya.
Dia menambahkan berdasar data yang akurat , pemerintah bisa mengurangi hal-hal negatif dari situasi politik yang tidak kita inginkan. Apalagi tidak lama lagi kita akan berada pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2018.
Karena itu, kepada para peserta Bimtek, Budi meminta agar konsentrasi dan perhatian yang serius karena data yang anda sajikan ini akan menjadi data sejarah yang penting.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Bidang Politik Arief Syahrial menambahkan bahwa tugas Kesbangpol sangat berat pada pilkada serentak 2018 dan menyambut Pemilu 2019. Hal ini menjadi perhatian kita bersama karena dinamika politik dan agenda politik akan ada peningkatan suhu politik karena masing-masing parpol akan mempertahankan eksistensinya termasuk pada partai-partai baru.
Dia mencontohkan, meski Pilkada 2018 belum berjalan, namun 2 bulan lalu sudah ramai diguncingkan siapa yang akan jadi Walikota dan Gubernur. “Termasuk Bapak Bangun yang dibicarakan oleh media cetak dan online untuk sebagai bakal calon Wagub Provinsi Sumut,” paparnya.
Di akhir penutupan kegiatan Bimtek, Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar menegaskan kembali pentingnya pemantauan terhadap perkembangan politik yang dinamis dan tentu akan menjadi catatan kita untuk menjadi deteksi dini terhadap peristiwa –peristiwa politik yang perlu penanganan berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai pusat sehingga tetap terjaga stabilitas politik nasional. Semua ini telah diantisipasi dengan Permendagri No. 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di daerah.
Tugas-Tugas pemantauan tersebut menjadi tugas pokok Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum dengan jajarannya di Kesbangpol Daerah. Namun yang menjadi hal terpenting dalam Sistem Informasi Politik Dalam Negeri ini adalah diperlukan data-data akurat dan update tentang Data Kepala Daerah, Data Legislatif dan Data Kelembagaan Partai Politik dari Pusat sampai Daerah dan situasi politik daerah.
“Semua data tersebut pada akhirnya dapat dijadikan rujukan masyarakat tentang politik dalam negeri, di samping data yang berjalan seperti perkembangan politik di daerah yang dinamis,” pungkasnya. (Enhar/Zul: Foto)
