KEPEMIMPINAN DI UJUNG ASPAL: TOL PADANG-PEKANBARU DAN UJIAN KEBERANIAN POLITIK PEMIMPIN SUMATERA BARAT
Oleh JAFRI RAJO KACIK
Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru bukan sekadar proyek infrastruktur. Ia adalah ujian kepemimpinan, kemampuan tata kelola pemerintahan, komunikasi publik, dan keberanian politik. Jalan tol ini telah lama diproyeksikan sebagai penghubung strategis antara pesisir barat Sumatra dengan koridor ekonomi timur yang terhubung ke Selat Malaka. Namun hingga kini, penyelesaiannya masih menghadapi berbagai hambatan.
Pernyataan Hidayat, politisi Partai Gerindra, dalam diskusi yang disiarkan Padang TV bahwa “kalau gubernur tak mampu, serahkan ke wakil gubernur” mencerminkan dinamika politik yang berkembang di ruang publik. Pernyataan tersebut merupakan pendapat politik yang dapat memicu diskusi, tetapi penilaian mengenai kemampuan seorang kepala daerah tetap harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, data, dan kewenangan konstitusional, bukan semata pada persepsi.
Tol Bukan Sekadar Jalan
Dalam teori pembangunan, infrastruktur transportasi merupakan salah satu faktor utama peningkatan daya saing daerah. Ekonom seperti David Aschauer menjelaskan bahwa investasi infrastruktur publik mampu meningkatkan produktivitas ekonomi. Sementara Paul Krugman menunjukkan bahwa konektivitas akan menurunkan biaya logistik sehingga memperluas pasar dan investasi.
Bagi Sumatera Barat, Jalan Tol Padang-Pekanbaru berpotensi:
mempercepat arus barang;
menekan biaya distribusi;
meningkatkan investasi;
memperkuat sektor pariwisata;
membuka kawasan industri baru;
mempercepat pertumbuhan UMKM;
memperluas kesempatan kerja.
Karena itu, keterlambatan proyek memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak kecil.
Mengapa Tol Berjalan Lambat?
Analisis menunjukkan terdapat beberapa kendala utama.
1. Persoalan Pembebasan Lahan
Inilah hambatan yang paling dominan.
Di Sumatera Barat berlaku sistem tanah ulayat yang memiliki dimensi adat, sosial, ekonomi, dan spiritual. Tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas kaum.
Apabila komunikasi pemerintah dengan ninik mamak, pemilik hak ulayat, dan masyarakat kurang optimal, maka proses pembebasan lahan mudah mengalami penolakan.
Konflik seperti ini bukan sekadar soal harga tanah, melainkan juga soal rasa keadilan dan penghormatan terhadap adat.
2. Lemahnya Komunikasi Politik
Pembangunan proyek strategis membutuhkan komunikasi yang intensif.
Pemimpin harus hadir langsung di tengah masyarakat.
Harus mampu menjelaskan:
manfaat ekonomi,
mekanisme ganti rugi,
perlindungan hak masyarakat,
dampak lingkungan,
peluang kerja bagi warga sekitar.
Ketika komunikasi minim, ruang publik akan diisi oleh prasangka, informasi yang tidak lengkap, bahkan disinformasi.
3. Koordinasi Antar Lembaga
Pembangunan jalan tol melibatkan:
pemerintah pusat,
pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten,
Badan Pertanahan Nasional,
aparat keamanan,
investor,
kontraktor,
lembaga adat.
Sedikit saja koordinasi terganggu, proses menjadi panjang.
4. Kepastian Pendanaan
Pembangunan tol memerlukan investasi sangat besar.
Ketika progres lahan lambat, investor menghadapi ketidakpastian sehingga jadwal konstruksi ikut bergeser.
5. Kepemimpinan Lapangan
Dalam teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan James MacGregor Burns dan Bernard Bass, pemimpin tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan dari balik meja. Ia perlu membangun kepercayaan, menyelesaikan konflik, serta menggerakkan seluruh pemangku kepentingan menuju tujuan bersama.
Masyarakat umumnya berharap kepala daerah menjadi penggerak utama koordinasi tersebut. Namun keberhasilan proyek strategis juga bergantung pada dukungan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, lembaga adat, DPRD, serta partisipasi masyarakat.
Keberanian Politik Sangat Dibutuhkan
Keberanian politik bukan berarti bersikap keras.
Keberanian politik berarti:
berani turun langsung;
berani berdialog;
berani mengambil keputusan;
berani menyelesaikan konflik;
berani bertanggung jawab atas hasil.
Seorang gubernur maupun wakil gubernur memiliki peran yang saling melengkapi sesuai pembagian tugas dalam pemerintahan daerah. Yang dibutuhkan publik bukanlah pertentangan peran, melainkan kolaborasi yang efektif untuk mempercepat penyelesaian persoalan.
Apa Solusinya?
Beberapa langkah strategis yang dapat dipertimbangkan:
Membentuk satuan tugas percepatan penyelesaian lahan yang melibatkan pemerintah, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat.
Melakukan dialog terbuka dengan pemilik tanah secara berkala.
Menjamin transparansi seluruh proses ganti rugi.
Memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pemerintah kabupaten/kota.
Menyampaikan perkembangan proyek secara rutin kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan publik.
Mengedepankan pendekatan musyawarah sesuai falsafah Minangkabau Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam penyelesaian sengketa.
Perspektif Islam
Islam mengajarkan bahwa pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Allah SWT juga berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)
Ayat dan hadis ini mengingatkan bahwa kepemimpinan menuntut integritas, keadilan, dan kesungguhan dalam menyelesaikan urusan publik.
Penutup
Polemik Jalan Tol Padang-Pekanbaru seharusnya tidak berhenti pada perdebatan politik mengenai siapa yang lebih layak memimpin penyelesaiannya. Fokus utama adalah bagaimana seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian hambatan yang ada.
Pada akhirnya, masyarakat akan menilai dari hasil. Jalan tol yang selesai, manfaat ekonomi yang dirasakan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan menjadi ukuran nyata keberhasilan kepemimpinan. Sebaliknya, apabila hambatan terus berlarut tanpa penyelesaian yang efektif, maka kritik publik akan semakin menguat. Tantangan bagi para pemimpin Sumatera Barat adalah membuktikan melalui kerja nyata bahwa proyek strategis ini dapat diwujudkan dengan menghormati hukum, adat, dan kepentingan masyarakat luas.
#SemuaOrang
#Sorotan
