PONTIANAK, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalbar, Tony Kurniadi, S.T., M.Si meradang dengan sikap Gubernur Kalbar, Sutarmidji, yang menurutnya sangat tak menghargai lembaga DPRD karena tidak menghadiri dan tak mengirim utusan dalam sidang paripurna pembahasan RAPBD 2023 Pemprov Kalbar, Rabu (5/10/2022).
Tony menyebut, Gubernur Sutarmidji selalu merasa paling benar dan membuat ‘rule of the rule’ atau aturan-aturan sendiri. Padahal lembaga DPRD Kalbar adalah mitra kerja Pemprov Kalbar, tentu saran dan masukan dari anggota DPRD adalah dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat.
Tony pun menyarankan, agar semua anggota DPRD Kalbar langsung menyetujui saja APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 tanpa pembahasan di tingkat Fraksi.
“Karena percuma rapat anggaran berhari-hari dan berbulan-bulan. Semua hanya lelucon, perubahan angka satu rupiah pun baik itu belanja dan pendapatan tak terjadi,” kata Tony anggota Fraksi PAN.
Tony yang bukan baru periode ini menjadi anggota DPRD, tentunya paham betul mekanisme membahas anggaran. Akan tetapi, yang terjadi, Gubernur Kalbar Sutarmidji selaku pemimpin eksekutif terkesan memaksakan kehendak.
Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang ditunjuk membahas anggaran bersama Badan Anggaran DPRD Kalbar selalu tak bisa memberikan keputusan. Semua harus lapor ke Gubernur Sutarmidji.
“Sekda selalu bilang kami koordinasi dulu dengan Gubernur. Lalu Sekda sampaikan ke kita, maaf Pak Gubernur tidak setuju,” kata Tony menirukan.
Legislator PAN itu pun menyebut Gubernur Sutarmidji membuat ‘rule of the rule’ kepada DPRD Kalbar. Selalu mencari pembenaran dalam berbagai hal, sebagaimana 5 pasal sakti.
“Pasal 1 Gubernur Kalbar selalu benar. Pasal 2 jika Gubernur Kalbar salah lihat pasal 1. Pasal 3 DPRD Kalbar selalu salah. Pasal 4 jika DPRD Kalbar benar lihat pasal 3. Pasal 5 habis perkara,” kata Tony menyindir yang disambut tepuk tangan riuh para anggota DPRD Kalbar di ruang rapat paripurna.
“Itulah yang terjadi pada sistem pemerintahan Kalbar saat ini,” ucap Tony kesal.(ibra /her)
