Kesbangnews.com – Di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Kamis siang, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Pembela Rakyat (MPR) memilih untuk bertahan.JAKARTA, 13 Agustus 2026
Mereka datang membawa tuntutan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi pesan yang mereka sampaikan perlahan bergerak jauh melampaui persoalan dapur, anggaran, dan kebijakan administratif.
Ada pertanyaan yang lebih mendasar:
Jika ada kesalahan, korupsi, permainan proyek, praktik “bayar-bayar titik”, atau penyalahgunaan kewenangan, mengapa rakyat yang harus menanggung akibatnya?
Pertanyaan itu menggantung di depan kantor BGN.
Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Hingga berita ini diterbitkan, massa mengaku belum diterima oleh Kepala BGN Sudaryono. Mereka menyebut ditolak dengan alasan aksi tidak berizin.
Namun penolakan tersebut tidak menghentikan mereka.
Orasi dilakukan secara bergiliran. Aparat gabungan TNI dan Polri melakukan pengamanan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam aksi, sekitar 80 personel Brimob dan 50 personel Sabhara berada di lokasi. Jumlah tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Di tengah barisan aparat, massa terus mengulang tiga kalimat yang menjadi inti tuntutan mereka:
“Dapur berjalan.
Ekonomi berputar.
Rakyat sejahtera.”
Bukan sekadar soal dapur
Bagi masyarakat yang berada di dalam rantai MBG, dapur bukan sekadar bangunan tempat makanan dimasak.
Di belakangnya ada pekerja yang memperoleh penghasilan, petani yang menjual hasil panen, peternak yang memasok protein, nelayan yang menyediakan ikan, pedagang yang mendistribusikan bahan pangan, serta UMKM yang ikut menggerakkan rantai pasok.
Ketika sebuah dapur berhenti, yang berhenti bukan hanya kompor.
Ada pendapatan yang ikut berhenti.
Ada transaksi yang tertunda.
Ada usaha kecil yang kehilangan pasar.
Dan pada akhirnya, ada keluarga yang kembali menghitung pengeluaran untuk bertahan hidup.
Karena itu, persoalan moratorium dapur MBG tidak semestinya hanya dibaca sebagai persoalan administratif. Ia memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial yang nyata.
Tetapi bagaimana jika memang ada pelanggaran?
Di sinilah pertanyaan publik menjadi lebih penting.
Jika ditemukan korupsi, pungutan, praktik “bayar-bayar titik”, manipulasi, permainan kepentingan, atau bentuk kejahatan lainnya dalam penyelenggaraan program, maka semuanya harus diperiksa dan ditindak.
Tidak boleh ada kompromi terhadap korupsi.
Tidak boleh ada ruang bagi jual beli kewenangan.
Tidak boleh ada pihak yang memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik.
Tetapi prinsip keadilan juga menuntut satu hal:
Kesalahan pelaku tidak boleh otomatis menjadi hukuman bagi rakyat.
Jika ada oknum yang melakukan kejahatan, oknumnya yang harus ditindak.
Jika ada mekanisme yang rusak, mekanismenya yang harus diperbaiki.
Jika ada titik yang diperjualbelikan, praktiknya yang harus dibongkar dan pelakunya diproses.
Jangan sampai kejahatan segelintir orang membuat ribuan orang yang tidak bersalah kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, dan kehilangan kesempatan untuk hidup lebih baik.
“Mengapa rakyat yang menjadi korban?”
Pertanyaan ini menjadi jantung dari aksi mahasiswa.
Mengapa mereka yang melakukan kejahatan mungkin hanya kehilangan jabatan atau menghadapi proses hukum, sementara rakyat kecil harus kehilangan penghasilan?
Mengapa petani harus kehilangan pasar?
Mengapa pekerja dapur harus kehilangan pekerjaan?
Mengapa UMKM harus kehilangan pelanggan?
Mengapa keluarga yang menunggu program pemerintah harus kembali menanggung ketidakpastian?
Dan yang paling penting:
Mengapa rakyat selalu menjadi pihak yang membayar harga paling mahal ketika sistem gagal?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak seharusnya dijawab dengan kemarahan.
Ia harus dijawab dengan transparansi, audit, penegakan hukum, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.
“Sudaryono jangan omon-omon”
Dalam aksi tersebut, massa berulang kali meneriakkan:
“Sudaryono jangan omon-omon!”
Seruan itu merupakan kritik terhadap komunikasi publik pimpinan BGN yang dinilai massa terlalu banyak berlangsung melalui media sosial, sementara mereka menginginkan keputusan konkret atas persoalan yang mereka hadapi.
Pesannya sederhana: rakyat tidak hidup dari konten. Rakyat hidup dari kepastian.
Mereka membutuhkan pekerjaan.
Mereka membutuhkan pasar.
Mereka membutuhkan kebijakan yang dapat diprediksi.
Dan mereka membutuhkan pemerintah yang hadir ketika masalah muncul.
Jangan hukum seluruh ekosistem karena kesalahan segelintir orang
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan MBG berjalan dengan standar keamanan pangan, tata kelola anggaran, pengawasan dan akuntabilitas yang ketat.
Jika ada dugaan korupsi atau penyalahgunaan kewenangan, investigasi harus dilakukan secara terbuka dan profesional.
Namun pada saat yang sama, dapur yang benar-benar memenuhi standar semestinya tidak diperlakukan sama dengan dapur yang bermasalah hanya karena berada dalam satu ekosistem.
Prinsipnya sederhana:
Yang salah diperiksa.
Yang melanggar ditindak.
Yang korup diproses.
Yang memenuhi standar diberi kepastian untuk bekerja.
Itulah keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap rakyat.
Mereka memilih bertahan
Hingga berita ini diterbitkan, massa masih berada di depan Kantor BGN dan melakukan orasi secara bergiliran.
Mereka menyatakan akan bertahan hingga Jumat pagi, 14 Agustus 2026, jika tidak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan BGN.
Aksi tersebut akhirnya menghadirkan sebuah pertanyaan yang lebih besar daripada persoalan satu lembaga atau satu program:
Ketika negara menemukan masalah di dalam sebuah sistem, apakah solusi terbaik adalah memperbaiki sistem tersebut—atau membiarkan rakyat yang berada di dalamnya ikut menanggung akibat dari kesalahan yang bukan mereka lakukan?
Sebab pada akhirnya, program pemerintah bukan sekadar tentang anggaran.
Bukan sekadar tentang dapur.
Bukan sekadar tentang pejabat.
Ia tentang manusia.
Dan ketika sistem gagal, ukuran keberhasilan pemerintah bukan seberapa keras ia mempertahankan kebijakan, melainkan seberapa cepat ia memastikan rakyat yang tidak bersalah tidak menjadi korban.
Dapur berjalan.
Ekonomi berputar.
Rakyat sejahtera.
Tetapi di atas semuanya, satu prinsip harus tetap berdiri:
Yang berbuat jahat harus bertanggung jawab. Jangan rakyat yang membayar kejahatan mereka.
