Kesbangnews.com – Persoalan pembayaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapat perhatian serius. Persoalan ini bukan semata menyangkut investor atau pemilik dapur, tetapi juga menyentuh keberlanjutan pelayanan gizi dan hak masyarakat sebagai penerima manfaat.
Di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil dan 3T, para pemilik SPPG telah mengeluarkan modal untuk membangun fasilitas, menyiapkan peralatan, tenaga kerja, serta kebutuhan operasional. Sebagian menggunakan tabungan pribadi dan pembiayaan dari pihak lain dengan keyakinan bahwa biaya pembangunan akan mendapatkan penggantian sesuai mekanisme yang telah dijanjikan.
Namun, ketika pembayaran belum terealisasi dalam waktu yang diharapkan, beban finansial semakin berat. Kewajiban kepada bank, pemberi pembiayaan, pemasok, pekerja, dan pihak lainnya tetap berjalan, sementara kepastian pembayaran masih dinantikan.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan. Pihak pelaksana telah mengeluarkan biaya dan menyiapkan fasilitas untuk mendukung program pemerintah, tetapi pada saat yang sama harus menghadapi risiko finansial yang semakin besar.
Salah satu gambaran kondisi tersebut terlihat pada SPPG di wilayah terpencil Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Tantangan geografis, akses logistik, ketersediaan bahan pangan, biaya transportasi dan kebutuhan operasional membuat penyelenggaraan layanan gizi di wilayah terpencil membutuhkan kepastian dan dukungan yang lebih kuat.
Jika dapur SPPG berhenti atau tidak dapat beroperasi secara optimal, dampaknya tidak berhenti pada kerugian yang dialami pemilik atau investor. Yang lebih penting, penerima manfaat juga ikut terdampak. Anak-anak sekolah dan masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses makanan bergizi berpotensi kehilangan layanan yang telah dipersiapkan untuk mereka.
Karena itu, persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh. Ada kepentingan investasi yang perlu mendapatkan kepastian, tetapi ada pula kepentingan publik yang jauh lebih luas, yaitu memastikan program MBG tetap berjalan dan manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.
26 Agustus, Momentum Mendengar Suara dari Lapangan
Atas kondisi tersebut, 26 Agustus 2026 di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) diharapkan menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dengan pihak yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan.
Seluruh pemilik SPPG, investor, mitra, pengelola, maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau menghadapi persoalan dalam pembangunan dan operasional SPPG diharapkan hadir, membawa data dan dokumen yang diperlukan, serta menyampaikan kondisi sebenarnya secara terbuka.
“Kami mengajak seluruh pihak yang merasa dirugikan untuk hadir pada 26 Agustus di Kantor BGN. Sampaikan persoalannya secara terbuka, bawa data dan bukti yang ada. Kita ingin mencari solusi, bukan memperbesar persoalan. Pemerintah membutuhkan mitra yang kuat untuk menjalankan program ini, dan para mitra juga membutuhkan kepastian dari pemerintah,” tegas pernyataan tersebut.
Momentum 26 Agustus diharapkan tidak berhenti pada penyampaian keluhan. Pertemuan tersebut harus menjadi langkah menuju kepastian pembayaran, kejelasan status kerja sama, keberlanjutan operasional SPPG, serta perlindungan terhadap penerima manfaat.
Sebab, ketika sebuah SPPG berhenti beroperasi, yang terdampak bukan hanya mereka yang telah menginvestasikan modal. Ada anak-anak yang kehilangan akses makanan bergizi, ada masyarakat yang kehilangan manfaat program, serta ada harapan publik yang ikut dipertaruhkan.
Program MBG harus berjalan dengan tata kelola yang sehat, transparan dan berkeadilan. Pemerintah, pengelola SPPG, investor, dan seluruh pemangku kepentingan perlu duduk bersama untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang menanggung beban secara tidak proporsional.
26 Agustus harus menjadi momentum untuk mendengar suara dari lapangan, membuka persoalan secara terang, dan menghadirkan kepastian bagi pelaksana sekaligus memastikan hak penerima manfaat tetap menjadi prioritas.
