Dokumen Istimewa
Jaringan Pembaca Intelektual
Maybrat Sabtu 14 November 2026 – Kabar mengejutkan dan memicu kontroversi keras datang dari internal DPRD Maybrat. Di tengah kondisi Bupati Maybrat, Karel Murafer, yang dikabarkan sedang menjalani perawatan medis di Jakarta dan telah berhalangan sementara menjalankan tugas pemerintahan selama lebih dari satu bulan, Ketua DPRD Maybrat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dikabarkan akan terbang ke Jakarta.
Alih-alih melalui mekanisme konstitusional berupa Rapat Paripurna atau Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh unsur pimpinan dan anggota dewan, langkah “duet” Ketua DPRD dan Sekda ini dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang mencederai tata kelola pemerintahan daerah.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua I DPRD Maybrat yang juga merupakan anggota dari Fraksi Gerindra, Ibu Yubelina Saflesa, mengeluarkan pernyataan sikap keras. Ia menyebut langkah Ketua DPRD sebagai blunder fatal yang melanggar etika institusi dan peraturan perundang-undangan.
*”Ini bukan sekadar soal empati atau kunjungan kemanusiaan kepada Bupati yang sedang sakit. Ini soal konstitusi, soal tata negara, dan soal arogansi! Saya selaku Wakil Ketua I DPRD Maybrat dan atas nama Fraksi Gerindra menyatakan sikap keras dan mengecam langkah unilateral Ketua DPRD yang menggandeng Sekda terbang ke Jakarta tanpa mandat Rapat Pimpinan, apalagi Rapat Paripurna. Ini adalah ‘jalan tikus’ yang mencederai prinsip kolektivitas DPRD!”* tegas Yubelina Saflesa dalam keterangan pers di Maybrat, Sabtu (14/11/2026).
Yubelina menyoroti bahwa ketidakhadiran Bupati selama lebih dari satu bulan adalah isu krusial yang menyangkut kekosongan kepemimpinan dan potensi penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) atau Penjabat (Pj). Menurutnya, mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disinergikan dengan semangat UU MD3 (yang mengatur bahwa DPRD adalah lembaga kolegial, bukan milik Ketua semata), mengharuskan adanya Rapat Paripurna DPRD untuk menerbitkan surat keputusan atau rekomendasi terkait berhalangan tetapnya Kepala Daerah sebelum dikirim ke Kemendagri.
“Ketua DPRD seolah lupa, atau pura-pura lupa, bahwa ia hanyalah primus inter pares. Ia tidak bisa bertindak atas nama institusi DPRD tanpa persetujuan Wakil Ketua dan seluruh anggota dewan. Tindakan Ketua DPRD yang hanya berkoordinasi dengan Sekda—yang notabene adalah mitra eksekutif—adalah bentuk kolusi prosedural. Di mana peran Fraksi? Di mana peran Badan Musyawarah (Banmus)? Apakah Ketua DPRD ingin memonopoli nasib politik Maybrat ke depan?” sindir Yubelina dengan nada menusuk.
Lebih lanjut, Wakil Ketua I dari Fraksi Gerindra ini menduga ada agenda tersembunyi di balik perjalanan mendadak tersebut yang sengaja ditutupi dari publik dan anggota dewan. *”Publik Maybrat berhak tahu! Apakah ini murni kunjungan menjenguk, atau ada transaksi politik terkait kekosongan pimpinan daerah? Fraksi Gerindra curiga, ada upaya untuk mem-bypass mekanisme pengawasan DPRD. Jika memang ada urgensi koordinasi terkait status Bupati, panggil kami! Adakan Rapim. Jangan jadikan rakyat dan anggota dewan sebagai penonton buta di rumah sendiri,” desaknya.*
Menutup pernyataannya, Yubelina Saflesa mengeluarkan ultimatum dan tuntutan keras kepada Ketua DPRD Maybrat:
1. *Mendesak Ketua DPRD untuk membatalkan atau menunda agenda sepihak ke Jakarta dan segera kembali ke meja musyawarah*.
2. *Menuntut diadakannya Rapat Pimpinan (Rapim) dalam waktu dekat yang melibatkan seluruh unsur pimpinan dan perwakilan fraksi dalam menyikapi status berhalangan sementara Bupati.*
3. *Mendesak transparansi penuh kepada publik mengenai agenda dan substansi koordinasi yang akan dilakukan di Jakarta.*
Sebagai Wakil ketua I DPRD dan Anggota “Fraksi Gerindra akan mengawal isu ini sampai tuntas. Jika Ketua DPRD terus memaksakan kehendak dan melanggar Tata Tertib DPRD, kami tidak akan ragu untuk membawa ini ke ranah etik dan mempertimbangkan langkah hukum politik lainnya. Maybrat tidak boleh dipimpin oleh kegelapan dan manuver di balik layar,” pungkas Yubelina Saflesa.
Editor: H007
