KESBANG.COM, JAKARTA – Ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat, Adi Mulyadi angkat bicara, pasca terjadinya kisruh di internal Partai Berkarya. Konflik ini mencuat akibat pergantian kepengurusan di beberapa DPW yang dianggap menyalahi AD/ART partai.
Adi menilai pergantian dirinya sebagai ketua DPW Partai Berkarya Jawa Barat secara sepihak dan dipaksakan, dirinya juga tidak mengetahui alasan dari DPP Partai Berkarya yang ingin menyingkirkan dirinya sebagai ketua DPW.
“Sebelumnya, tidak pernah ada surat teguran ataupun surat panggilan tentang kesalahan apa yang saya perbuat,” ungkap Adi di Jakarta, Sabtu (26/08/17).
Adi menuturkan, mengacu berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) mengatur jika Plh ketua umum tidak berwenang mengambil keputusan strategis, hanya bertugas melakukan persiapan musyawarah luar biasa (Munaslub) saja.
“Iya (ilegal), kita anggap apa yang dilakukan ini sangat tidak sesuai AD/ART, karena dalam surat Menkumham Plh ini hanya berfungsi mempersiapkan Munaslub dan tidak mengambil keputusan strategis apalagi memecat ketua-ketua DPW yang sudah melalui Rapimnas secara resmi,” kata Adi.
Adi mengungkapkan, dengan adanya keputusan tersebut, dirinya beserta kader parta Berkarya Jawa barat akan menggugat pengurus DPP partai Berkarya dan turut tergugat Hutomo Mandala Putra.
Selain Provinsi Jawa Barat, masih banyak ketua DPW partai Berkarya yang diberhentikan hingga masih bermasalah saat ini, adalah Ketua DPW Jawa Tengah, DKI Jakarta, serta Nusa Tenggara Barat.
Adi pun berharap kepada Hutomo Mandala Putra (Tomy Soeharto) sebagai Ketua Majelis Tinggi partai Berkarya untuk bisa mengambil sikap tegas terhadap pengurus DPP yang sudah melakukan tindakan ilegal tersebut.
Lebih lanjut Adi menjelaskan, awal ketertarikan dirinya bergabung dengan partai Berkarya karena ada nama besar Hutomo Mandala Putra serta mantan Presiden Soeharto.
“Awalnya kami tertarik dan bermimpi besar dengan nama besar bapak HMP dan bapak Almarhum Soeharto,” tukasnya.
Ia menambahkan, semua biaya terbentuknya struktur partai dari tingkat DPW hingga DPC dibiayai oleh pengurus dan kader didaerah.
“Dari mulai penyediaan kantor, peralatan kantor, atribut dan sosialisasi selama satu tahun penuh, sungguh kami semua merasa tertipu dan seakan ada kebohongan publik yang di lakukan oleh pengurus DPP” ungkapnya. (Endi)
