JAKARTA, KESBANG || NEWS— Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (DPP GMPRI), Raja Agung Nusantara, menyampaikan apresiasi tinggi atas kinerja Ir. Dohardo Pakpahan, M.Si, selaku Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Badan Gizi Nasional Republik Indonesia (BGN).
Raja Agung Nusantara menilai, kinerja Biro Pengelolaan BMN dan PBJ BGN menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang profesional, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, konsistensi tersebut merupakan fondasi penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus memastikan optimalisasi pemanfaatan anggaran negara.
Ia menyampaikan bahwa sebagai organisasi kepemudaan nasional, KNPI dan GMPRI memberikan perhatian serius terhadap praktik tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dalam pandangannya, kepemimpinan Ir. Dohardo Pakpahan di Biro BMN dan PBJ BGN telah menunjukkan arah kebijakan yang tepat, khususnya dalam membangun sistem pengadaan yang berorientasi pada kepentingan publik.
Raja Agung Nusantara menegaskan bahwa keberhasilan berbagai program strategis nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis, sangat ditentukan oleh efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa. Oleh sebab itu, ia menilai konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengadaan menjadi faktor krusial yang tidak dapat ditawar.
Ia juga menuturkan bahwa dalam forum koordinasi pengadaan di lingkungan Badan Gizi Nasional, BGN telah memperoleh predikat UKPBJ Proaktif, meskipun usia kelembagaannya baru berjalan satu tahun. Menurut Raja Agung, capaian tersebut mencerminkan keseriusan dan kerja keras seluruh jajaran Biro BMN dan PBJ dalam membangun sistem pengadaan yang sesuai dengan standar nasional.
Raja Agung menyampaikan bahwa Ir. Dohardo Pakpahan secara konsisten menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di seluruh unit kerja BGN. Komitmen tersebut dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola kelembagaan yang terus didorong pemerintah.
Lebih lanjut, Raja Agung Nusantara menjelaskan bahwa aspek pengadaan BMN dan PBJ juga memiliki posisi strategis dalam penilaian Kementerian PANRB. Ia menilai keterbukaan informasi melalui mekanisme publikasi di PPID merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan dapat diawasi publik secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, agenda koordinasi pengadaan yang dilakukan BGN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana rekonsiliasi dan pembentukan proses pengadaan yang lebih terstruktur dan adaptif. Ke depan, mekanisme pengadaan diharapkan mampu menyesuaikan kebutuhan masing-masing unit kerja melalui koordinasi yang solid antara Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA), Pejabat Pengadaan (PP), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Raja Agung juga menekankan pentingnya dokumentasi seluruh kegiatan pengadaan BMN dan PBJ agar dapat diakses dan dinilai oleh publik. Ia berpandangan bahwa dokumentasi yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat serta menghasilkan penilaian positif dari sisi publikasi maupun pengawasan internal.
Melalui upaya-upaya tersebut, Raja Agung Nusantara melihat Badan Gizi Nasional tengah menapaki jalur yang tepat dalam mewujudkan kesepahaman bersama dan roadmap pengadaan yang terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga serah terima barang dan jasa. Langkah ini dinilainya sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan BGN dalam menerapkan prinsip Good Governance dan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
Menutup pernyataannya, Raja Agung Nusantara menegaskan bahwa KNPI dan GMPRI akan terus mendorong, mendukung, serta mengawal praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menilai bahwa pengadaan barang dan jasa yang profesional dan transparan merupakan fondasi utama keberhasilan program nasional sekaligus kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Capaian ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, karena manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh lembaga, tetapi oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
EDITOR : ENDI.S
