KESBANG.COM, JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan perlu sebuah lembaga yang “fokus” untuk menjaga ideologi Pancasila seperti BP7 dahulu.
“Romantisme dan kerinduan untuk mengahdirkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa saat ini semakin menguat tatkala gempuran dan infiltrasi nilai-nilai asing semakin masif menggema di pelosok Tanah Air,” katanya di Magelang, Rabu (20/9).
Ia menyampaikan hal tersebut dalam sambutan tertulis yang disampaikan Plt. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara serta Pengelolaan TIK Mahkamah Konstitusi saat menjadi pembicara kunci pada seminar nasional “Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara” di Universitas Muhammadiyah Magelang.
“Namun, metode-metode indoktrinasi P4 yang dahulu digunakan harus ditinggalkan,” katanya.
Menurut dia lembaga yang nantinya terbentuk harus menyusun strategi guna mendayagunakan lembaga negara, institusi pemerintah, institusi pendidikan dan pranata masyarakat seperti LSM, organisasi masyarakat, perkumpulan, organisasi keagamaan, pemerintah daerah, lembaga adat, swasta, dan lain-lain untuk menegakkan Pancasila.
Ia menuturkan program pendidikan Pancasila pun harus dilaksanakan dengan kreatif edukatif dan melibatkan partisipasi siswa. Penerapan kemajuan teknologi juga dikembangkan dalam kerangka penyebarluasan pengamalan nilai Pancasila.
Ia mengatakan lembaga ini nantinya berfungsi sebagai sebuah ‘training center’ yang mencetak pribadi unggul yang berkarakter Pancasila.
“Pikiran dan perenungan saya sejak lama akhirnya terwujud dengan lahirnya Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dinakhodai oleh Yudi Latif, namun seluruh lembaga negara dapat berperan membumikan Pancasila sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya m,asing-masing,” katanya.
Pada titik inilah, katanya Universitas Muhammadiyah Magelang sebagai institusi pendidikan tinggi berperan sebagai “Benteng Pancasila”. Artinya, Muhammadiyah Magelang tidak hanya berfungsi sebagai “leading sector” di bidang pendidikan dalam membangun sinergi dengan lembaga lain, tetapi juga memainkan posisi strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan pribadi unggul melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan.
“Pemahaman yang salah dan beragam terhadap nilai-nilai Pancasila berpotensi membuat kehidupan kebangsaan kita yang sepatutnya dapat dihindari karena dapat menimbulkan perpecahan,” katanya.
Oleh karena itu, katanya semua komponen bangsa harus memiliki pemahaman yang sama terhadap nilai-nilai pancasila. Konkretisasi nilai-nilai luhur Pancasila mesti dilakukan agar memiliki persepsi yang sama terhadap nilai-nilai Pancasila yang digali dari falsafah bangsa.
“Namun demikian hal ini hendaknya tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup yang rigid dan kaku, melainkan terbuka dalam mengakomodir perubahan sepanjang perubahan itu sesuai dengan jiwa bangsa,” katanya. (van)
