Perjuangan untuk menghadirkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil terus berlanjut.
Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bertemu dengan pimpinan DPR RI untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan draf usulan RUU Ketenagakerjaan. Langkah ini merupakan bentuk partisipasi aktif gerakan buruh dalam mendorong lahirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menegaskan bahwa buruh tidak hanya menyampaikan tuntutan, tetapi juga membawa solusi melalui naskah usulan yang telah disusun bersama.
“Kami akan menyerahkan draf usulan Undang-Undang Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR RI sebagai bentuk partisipasi buruh dalam proses penyusunan regulasi yang lebih adil bagi pekerja.”
Andi Gani juga menekankan bahwa pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru harus menjadi momentum untuk menghadirkan hubungan industrial yang berkeadilan, memberikan perlindungan bagi pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Sementara itu, DPR RI menyatakan pembahasan RUU Ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda yang dipercepat karena dinilai memiliki tingkat urgensi tinggi.
Kini, harapan jutaan pekerja Indonesia tertumpu pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi dunia kerja.
