Oleh: Saiful Huda Ems.
Menhan Sjafrie Sjamsoedin menyatakan ada pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh oposisi di akhir pekan kemarin. Meskipun tidak disebutkan siapa saja tokoh oposisi yang hadir dalam pertemuan itu, kita bisa tahu di antaranya adalah M. Said Didu.
Hal ini bisa kita ketahui dari pernyataan M. Said Didu sendiri, yang mengatakan kelompoknya yang berada di luar sistem, telah sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto untuk merebut kedaulatan yang telah hilang atau dicuri. Siapa yang mencuri kedaulatan itu, tidak pernah disebutkan.
Kalau dibilang yang mencuri kedaulatan itu oligarki yang berada di barisan pendukung Jokowi, kok saya tidak yakin Presiden Prabowo akan menyetujuinya. Sebab putranya Jokowi sendiri, yakni Gibran Rakabuming Raka saat ini masih menjadi Wapres dari Pemerintahan Prabowo. Dan Presiden Prabowo sendiri pernah teriak-teriak:”hidup Jokowi !”, sampai berkali-kali.
Kata Oposisi sendiri tidak dikenal dalam sistem Pemerintahan Presidensiil, kecuali dalam sistem Pemerintahan Parlementer. Dalam sistem Pemerintahan Parlementer, jika oposisi menyatakan mosi tidak percaya pada pemerintah, maka parlemen bisa menjatuhkan pemerintah.
Kalau dalam sistem Pemerintahan Presidensiil, hal itu tidak bisa dilakukan, kecuali ada keputusan terlebih dahulu dari Mahkamah Konstitusi, tentang adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Kepala Negara atau Wakilnya.
Anggota parlemen dari kelompok oposisi dalam sistem Pemerintahan Parlementer, akan terus menerus mengkritisi kebijakan Pemerintah. Dan kelompok oposisi tidak akan mengutus perwakilannya untuk duduk di kabinet, karena mereka akan lebih fokus untuk memberikan kritik pada kebijakan pemerintah.
Mereka (Kelompok Oposisi) akan terus bertarung gagasan dengan partai-partai pendukung pemerintah sampai pemilu berikutnya, kecuali pemerintah jatuh di tengah jalan sebelum berakhirnya jabatan. Meski demikian jika untuk seru-seruan dalam politik saja, saya tidak keberatan dengan adanya istilah oposisi dalam sistem Pemerintahan Presidensiil yang kita anut.
Karena dalam faktanya, oposisi di Indonesia kebanyakan dilakukan oleh kelompok penekan (pressure group) yang berada di luar parlemen. Dan dalam sejarahnya pernah berhasil menumbangkan Pemerintahan Soeharto di tahun 1998, dengan catatan saat itu belum ada Mahkamah Konstitusi.
Kembali kita bahas soal kelompok oposisi yang didalamnya terdapat tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan sipil seperti M. Said Didu, Dr. Roy Suryo, dr. Tifauzia Tyassuma, Rismon Sianipar, Dr. Refly Harun, Dr. Rizal Fadhilah dll., serta yang dari kalangan purnawirawan TNI dan POLRI seperti Jenderal Purn. (TNI) Gatot Nurmantyo, Jenderal Purn. (TNI) Soenarko, Jenderal Purn. (Polri) Susno Duadji dll.
Saya katakan bahwa pergerakannya teman-teman senior oposan itu tidak akan pernah menang, selama beliau-beliau itu masih belum membuat garis demarkasi yang tegas dan jelas antara oposisi dan pemerintah.
Orang-orang oposan yang saya sebutkan itu, sudah sejak dahulu telah memberikan dukungan penuh pada Prabowo Subianto, meskipun sangat nampak dari beliau semua itu berkali-kali kecewa pada prilaku politik Presiden Prabowo Subianto, khususnya ketika Presiden Prabowo banyak memberikan pembelaan pada Ketua Genk Solo Sarkowi al-Kurapi.
Beliau semua hanya garang dan berani melawan Gibran Rakabuming Raka dan oligarki pimpinan Jokowi, namun tidak pernah berani melawan Presiden Prabowo Subianto seperti yang biasa saya dkk. lain (Netizen Kritis dan pemberang) lakukan. Kalau sudah demikian bagaimana kelompok oposisi itu akan pernah menang?
Saya berkata seperti ini karena saya sangat sayang dengan beliau semua, karenanya saya mengajak pada beliau semua yang tergabung dalam kelompok oposisi itu untuk mulai tegas dan berani terus menerus mengkritisi, bukan hanya Jokowi dan anak bau kencurnya seperti Gibran dan Kaesang, namun juga harus berani mengkritisi berbagai kebijakan Pemerintahan Prabowo Subianto yang membahayakan atau merugikan rakyat.
Mengkritisi kebijakan pemerintah bukanlah suatu dosa atau kesalahan, namun itu justru bisa jadi merupakan kebajikan. Itu sangat sehat dan halal baik dari kacamata hukum, politik maupun demokrasi. Presiden Prabowo Subianto itu kalau salah harus diingatkan, diluruskan ! Ini selain merupakan bentuk komitmen juang kita, juga merupakan bentuk kecintaan kita pada rakyat, wabil khusus pada Presiden Prabowo Subianto !
Pak Presiden Prabowo Subianto itu alumnus pendidikan Barat, beliau tentunya akan terbiasa menghadapi perbedaan pendapat dan tak akan mudah tersinggung kalau dikritik. Benar kan Pak Presiden dengan apa yang saya katakan itu? Ataukah saya salah?
Kalau saya salah, ya saya akan tambah kecewa dan all out mengkritisi sepak terjang Pak Presiden Prabowo Subianto. Anggaplah ini lanjutan dari perlawanan tahun 90 an yang lalu terhadap mantan mertua Pak Prabowo dan pada Pak Prabowo sendiri. 😄🙏
Ok, lanjut…jadi kalau sudah demikian, maka siapakah perebut kedaulatan rakyat itu? Jangan sampai tidak ada titik temu, tidak ada satu kesamaan persepsi dalam menentukan siapa sebenarnya perebut kedaulatan rakyat, antara kelompok oposisi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Saya malah khawatir, jangan-jangan yang menurut keyakinan saya itu pencuri kedaulatan rakyat adalah Sarkowi dan gerombolannya (kelompok oligarki) yang akhir-akhir ini banyak didukung oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi hal itu tidak ada dalam pikiran Pak Presiden Prabowo Subianto sama sekali.
Kalau sudah demikian yang terjadi, kan kelompok oposisi yang bertemu dan bersepakat dengan Presiden Prabowo Subianto malah kecele jadinya? Kecele itu Bhs. Jawa kalau bahasa Indonesia artinya apa ya? Saya kok kurang tahu.
Baiklah, demikian kritik saya untuk bapak-bapak atau abang-abang senior saya yang tergabung dalam barisan Oposisi. Mohon jangan tersinggung, percayalah saya masih mempercayai integritas abang-abang semuanya. Saya hanya sekedar mengingatkan. Semoga Gusti Allah selalu membimbing dan melindungi perjuangan kita semuanya. Aamiin… Terimakasih 🙏…(SHE).
Minggu, 1 Februari 2026.
Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer dan Analis Politik, mantan Gerilyawan Politik di Berlin Jerman (1991-1995) dan di Indonesia (1995-sekarang).
